Nina Rosida, S.H., M.H.

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Pekerja/buruh yang melakukan pencurian memang dapat dijadikan alasan untuk pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (&ldquo;PHK&rdquo;). Namun, kembali ke pertanyaan Anda, pencurian tersebut masih sebatas dugaan, belum ada proses hukum sampai dikeluarkannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Maka, bagaimana hukumnya jika di-PHK secara sepihak atas dugaan pencurian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini

Pada prinsipnya, kebebasan membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh. Adapun tenaga kerja asing (TKA) dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> juga merupakan pekerja/buruh sepanjang ia bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Jadi, dapatkah TKA menjadi anggota serikat pekerja/buruh?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?

Sebelum terbit <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a>, outsourcing diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Namun kini istilah outsourcing dikenal dengan alih daya. 

Dalam outsourcing terdapat tiga pihak yaitu karyawan outsourcing, perusahaan alih daya, dan perusahaan pemberi kerja. Lalu, siapa yang membuat perjanjian kerja dengan outsourcing?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Membuat Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing, Tanggung Jawab Siapa?

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perihal kewajiban pemberian tunjangan transportasi. Satu-satunya dasar hukum yang menyebutkan tunjangan transportasi adalah&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/626/node/157/se-menteri-tenaga-kerja-no-se-07_men_1990-tahun-1990-pengelompokan-komponen-upah-dan-pendapatan-non-upah">SE Menaker SE-07/MEN/1990</a> yang memasukkan tunjangan transportasi ke dalam kategori tunjangan tidak tetap. Jadi, apakah tunjangan transportasi wajib diberikan ke karyawan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Wajibkah Uang Transportasi Diberikan kepada Karyawan?

Sebelumnya kami mengasumsikan bahwa sejak awal karyawan menandatangani perjanjian kerja dengan PT A di Indonesia. Oleh karena itu, segala ketentuan pengupahan dan hal lainnya terkait hukum ketenagakerjaan tetap tunduk pada yang berlaku di Indonesia.

Kemudian, karyawan PT A lalu dipindahkan bekerja di PT B, apa yang harus dilakukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Karyawan Dipindah ke Perusahaan Grup di Luar Negeri

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan, Begini Aturannya

Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Nina Rosida, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Di-PHK Sepihak atas Dugaan Pencurian? Lakukan Ini

Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?

Membuat Perjanjian Kerja Karyawan Outsourcing, Tanggung Jawab Siapa?

Wajibkah Uang Transportasi Diberikan kepada Karyawan?

Hukumnya Karyawan Dipindah ke Perusahaan Grup di Luar Negeri

Arsip Jawaban Populer

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan, Begini Aturannya

Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!