Pardomuan Gultom, S.H.

LBH Keadilan Semesta Berencana

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/document">Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</a> telah menetapkan Peraturan Bupati sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Adapun hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah, termasuk Peraturan Bupati, telah dijamin dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a0c15c57524e/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2017/document">Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d9da4e814540/node/lt51ee13ce8e9ef/peraturan-menteri-dalam-negeri-no-120-tahun-2018-perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-80-tahun-2015-tentang-pembentukan-produk-hukum-daerah">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Pardomuan Gultom, S.H.