Edward Renaldo, S.H.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<p>Perlu kami luruskan, <strong>pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bukan Pengadilan Agama</strong>.</p>

<p>Lalu, menjawab pertanyaan Anda, sejauh penelusuran kami, tidak ada peraturan yang mengatur tentang kerahasiaan dalam tugas pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA, baik untuk masyarakat biasa maupun pernikahan artis. Oleh karena itu, seharusnya KUA memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti jadwal pernikahan artis yang diminta oleh wartawan. Terlebih lagi, pada dasarnya informasi tentang kehendak nikah memang merupakan hal yang bersifat publik, dalam artian <strong>harus diumumkan</strong> pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang <strong>dapat diakses oleh masyarakat</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Petugas KUA ‘Bocorkan’ Jadwal Nikah Artis ke Wartawan, Bolehkah?

<p>Perbuatan menghilangkan hewan peliharaan orang lain <strong>dapat dijerat dengan ketentuan pidana </strong>dalam Pasal 406 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>. Rumusan pasal tersebut menggunakan kata &ldquo;sengaja dan melawan hukum&rdquo;, yang menurut pendapat Hoge Raad dan Profesor Mr W.P.J. Pompe unsur &ldquo;melawan hukum&rdquo; itu tidak diliputi oleh &ldquo;sengaja&rdquo;. Sehingga, pelaku yang sengaja melakukan perbuatan tersebut <strong>tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu melawan hukum</strong>.</p>

<p>Apa jerat pidananya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Jerat Hukum Membuang Hewan Peliharaan Orang Lain

<p><em>Prenuptial agreement</em>/perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis antara suami-istri yang dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, dan didasarkan pada ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a> berikut aturan perubahannya dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/node/534/putusan-mk-no-69_puu-xiii_2015-tahun-2015-pengujian-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan?PH">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015</a>.</p>

<p>Dengan adanya perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta pasangan warga negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) dengan warga negara asing (&ldquo;WNA&rdquo;), <u>maka WNI tersebut <strong>tetap dapat mempunyai hak milik atas tanah</strong></u>.</p>

<p>Lalu, bagaimana jika perjanjian perkawinananya dibuat di luar negeri (LN)?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Bisakah Perjanjian Kawin yang Dibuat di LN Diberlakukan di Indonesia?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> sebagaimana telah diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> mengatur sejumlah alasan yang karenanya pekerja diperbolehkan tidak bekerja, namun tetap berhak atas upah.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, dapat juga diatur mengenai cuti di luar tanggung jawab perusahaan, dalam artian perusahaan tidak wajib membayar upah pekerja yang bersangkutan, di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lalu, apakah menjalankan kewajiban negara termasuk alasan tidak bekerja yang masih mewajibkan perusahaan untuk membayar upah, atau dapat diatur sebagai alasan cuti di luar tanggung jawab perusahaan?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Menjalankan Tugas Negara, Karyawan Masih Berhak Terima Gaji?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Penandatanganan akta jual beli (&ldquo;AJB&rdquo;) bukan dilakukan di hadapan notaris, melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (&ldquo;PPAT&rdquo;). Dalam proses penandatanganan AJB atau akta lain yang menjadi tugas pokok dari PPAT, <strong>wajib untuk dihadiri dan dilakukan oleh PPAT</strong> itu sendiri. Jika PPAT yang bersangkutan berhalangan karena diberhentikan sementara atau menjalani cuti, maka <strong>yang dapat menggantikannya adalah PPAT pengganti, dan bukan staf PPAT</strong>. </span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>

Bolehkah PPAT Diwakili Stafnya Saat Penandatanganan AJB?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk <i>Outsourcing</i>?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan <em>online</em> sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media <em>online </em>masih belum lazim digunakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meski demikian, kami berpendapat sumbangan <em>online</em> tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan <em>online</em> sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan <i>Online</i>

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <span style="color:black"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a></span>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Edward Renaldo, S.H.

Arsip Jawaban

Petugas KUA ‘Bocorkan’ Jadwal Nikah Artis ke Wartawan, Bolehkah?

Jerat Hukum Membuang Hewan Peliharaan Orang Lain

Bisakah Perjanjian Kawin yang Dibuat di LN Diberlakukan di Indonesia?

Menjalankan Tugas Negara, Karyawan Masih Berhak Terima Gaji?

Bolehkah PPAT Diwakili Stafnya Saat Penandatanganan AJB?

Arsip Jawaban Populer

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

Mitra Prosolution

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Tips Hukum

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)