Leli Veronica Lumban Gaol, S.H.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

With the development of technology and the post-COVID-19 pandemic, remote working has been widely adopted by companies and businesses. In the conventional work system in which employees work in offices, the wage system is adjusted to the minimum wage where the company is located. However, under the remote working system, which minimum wage applies? Is it based on the location where the company is located or the location of the employees?

Please read the review below for a further explanation.

Working Remotely, Which Minimum Wage Applies?

Seiring berkembangnya teknologi dan pasca pandemi COVID-19, kerja jarak jauh atau remote working banyak diadopsi oleh perusahaan atau pengusaha. Pada model kerja konvensional dimana karyawan bekerja di kantor, sistem upah disesuaikan dengan upah minimum di lokasi perusahaan. Namun, dalam model kerja jarak jauh atau remote working upah minimum manakah yang berlaku? Apakah berdasarkan lokasi perusahaan atau lokasi pekerjanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku?

Pada dasarnya, dalam setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian melalui perundingan yang dilaksanakan secara musyawarah antara pengusaha dan pekerja terlebih dahulu.

Upaya tersebut dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam UU PPHI, yang diawali dengan dilakukannya bipartit. Jika upaya bipartit gagal, terdapat upaya tripartit. Apabila upaya tripartit gagal atau diabaikan perusahaan, langkah apa yang dapat ditempuh pekerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Upaya Tripartit Diabaikan Perusahaan, Tempuh Langkah Ini

Dilihat dari pertanyaan yang Anda sampaikan, dapat kami asumsikan bahwa lembaga jaminan yang digunakan dalam kasus tersebut adalah jaminan fidusia. Dalam hal ini, jika jaminan kebendaan (sepeda motor) yang dijaminkan oleh debitur dijual kepada pihak ketiga, maka koperasi tidak dapat serta merta melakukan penyitaan terhadap objek jaminan tersebut untuk dimiliki. Namun, pihak koperasi tetap dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan jika debitur cidera janji/wanprestasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat anda baca ulasan di bawah ini.

Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

S & P Law Office

CHP Law Firm

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

Tanah Warisan Belum Bersertifikat, Begini Cara Mengurusnya

Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia

Haruskah Pengangkatan Kembali Pengurus PT Dicatatkan?

3 Perbedaan Leasing dan Sewa Beli

Si Pokrol

Secara hukum, penggugat berhak menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pencabutan gugatan.

Jika perkara yang digugat tersebut belum diperiksa di sidang pengadilan, maka penggugat berhak mencabut gugatan tanpa izin/persetujuan dari tergugat. Lalu, bagaimana cara cabut gugatan cerai di pengadilan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

Perlu dicatat bahwa kompensasi bagi pekerja yang di-PHK tidak hanya pesangon, melainkan juga uang penghargaan masa kerja (&ldquo;UPMK&rdquo;) dan uang penggantian hak (&ldquo;UPH&rdquo;). Kemudian, terkait pesangon berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perppu_2_2022">Perppu Cipta Kerja</a>&nbsp;yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a>&nbsp;besarannya didasarkan pada alasan terjadinya PHK.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Leli Veronica Lumban Gaol, S.H.

Arsip Jawaban

Working Remotely, Which Minimum Wage Applies?

Bekerja Jarak Jauh, Upah Minimum Mana yang Berlaku?

Upaya Tripartit Diabaikan Perusahaan, Tempuh Langkah Ini

Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?

Arsip Jawaban Populer

Tanah Warisan Belum Bersertifikat, Begini Cara Mengurusnya

Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia

Haruskah Pengangkatan Kembali Pengurus PT Dicatatkan?

3 Perbedaan Leasing dan Sewa Beli

Mitra Prosolution

S & P Law Office

CHP Law Firm

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang & Co.

Tips Hukum

Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Video Klinik

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?