Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<td style="background-color:#cc99ff; width:473.4pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (“caleg”) adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik mengenai statusnya jika memang ia pernah dipidana dengan pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> dan <a href="http://www.perludem.org/2018/11/01/pkpu-no-31-tahun-2018-tentang-perubahan-atas-peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-20-tahun-2018-tentang-pencalonan-anggota-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota/" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sebagai bagian dari pers yang memiliki peran dalam pemenuhan hak-hak masyarakat akan informasi yang tepat, akurat, dan benar; maka Anda dapat turut serta menyebarkan informasi terkait nama-nama caleg yang pernah dipidana, tanpa perlu khawatir akan ancaman pidana.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Bolehkah Pers Mengungkap Nama Caleg Eks Napi?

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tindakan Tentara Nasional Indonesia (“TNI) terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (“TPNPB”) atau Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”) karena TNI di sini memiliki tugas untuk menyelamatkan warga sipil dari teror dan serangan yang dilakukan oleh TPNPB/OPM dalam rangka menjalankan fungsi TNI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/node/537/undangundang-nomor-34-tahun-2004" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tindakan TNI dapat tergolong sebagai pelanggaran HAM apabila dalam baku tembak tersebut dilakukan di luar ketentuan hukum humaniter yang mengatur tentang perang sebagaimana telah diratifikasi dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ef02536c82ac/nprt/942/uu-no-59-tahun-1958-ikut-serta-negara-republik-indonesia-dalam-seluruh-konpensi-jenewa-tanggal-12-agustus-1949" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949</a>, di mana melalui ratifikasi ini Indonesia mengakui ketentuan-ketentuan ataupun rambu-rambu dalam berperang. </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Apakah HAM Masih Berlaku dalam Keadaan Perang/Konflik?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt562df69e60c13/node/157/peraturan-pemerintah-nomor-78-tahun-2015" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan</a>, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Terkait masalah pembayaran upah Saudara yang seharusnya sudah Saudara terima setiap tanggal 29 per bulan yang mana telah disepakati bersama, maka adalah hak Saudara untuk memperoleh upah tersebut sesuai tanggal kesepakatan. Sehingga keterlambatan yang dilakukan oleh pemberi kerja adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dari apa yang telah diperjanjikan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lantas apa akibat yang harus ditanggung oleh pemberi kerja? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini</div>
</td>

Upaya Hukum Bagi <i>Freelancer</i> yang Telat Mendapatkan Upah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Hukumnya Meminjam Barang Tanpa Izin

Izin Mendirikan Kantor Perusahaan Asing

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat).</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Lalu, bagaimana cara membuat somasi? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:#333333">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</span></p>


Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 

Warganegara & Partners 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Merger</em> adalah<strong> </strong>penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan mempertimbangkan sinergi perusahaan, pajak, pembelian aktiva di bawah biaya penggantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apa saya syarat yang harus dipenuhi jika perusahaan melakukan <em>merger</em>?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.

Arsip Jawaban

Bolehkah Pers Mengungkap Nama Caleg Eks Napi?

Apakah HAM Masih Berlaku dalam Keadaan Perang/Konflik?

Upaya Hukum Bagi Freelancer yang Telat Mendapatkan Upah

Arsip Jawaban Populer

Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Hukumnya Meminjam Barang Tanpa Izin

Izin Mendirikan Kantor Perusahaan Asing

Mitra Prosolution

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Tips Hukum

Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Simak! Ini 5 Langkah Merger PT

Video Klinik

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?