Roni Gunawan Rajagukguk, S.H., M.H.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pemberian kuasa berakhir salah satunya dengan meninggalnya baik pemberi maupun penerima kuasa. Dalam hal ini, pemberi kuasa cukup melampirkan surat kematian penerima kuasa yang telah meninggal dunia tersebut untuk kepentingan pembuktian ke pihak terkait bahwasanya pemberian kuasa sebelumnya telah berakhir.

Selanjutnya, pemberi kuasa tersebut dapat secara langsung membuat surat kuasa untuk pengacara baru dengan substansi kepentingan hukum yang sama dengan penerima kuasa sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk yang Baru

Jual beli akun game online dapat dikatakan sah menurut hukum yang berlaku apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?r=0&amp;p=1&amp;q=Kitab%20undang%20undang%20hukum%20acara%20perdata&amp;rs=1847&amp;re=2021">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> terpenuhi. Akun yang dijadikan objek jual beli menurut hukum kebendaan dapat disamakan dengan benda yang tidak berwujud yang kepemilikannya menjadi hak milik dari si pembuat akun tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jual Beli Akun Game Online

Direksi tidak dikategorikan sebagai pekerja atau karyawan, melainkan sebagai pengusaha yang mengurus dan menjalankan perusahaan. Bagi anggota direksi yang bukan merupakan karyawan perusahaan, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak menjadi tidak wajib diberikan oleh perusahaan ketika anggota direksi tersebut diberhentikan.

Lalu, apakah ini berarti anggota direksi yang diberhentikan tidak berhak atas uang pesangon sama sekali? Dan bagaimana jika anggota direksi yang diberhentikan tersebut sebelumnya merupakan karyawan perusahaan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Direktur Diberhentikan, Berhak atas Pesangon?

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

Terhadap kasus yang dihadapi oleh orang tua Anda, kami menyarankan 2 alternatif penyelesaian masalah, yaitu dari pendekatan hukum perdata dengan mengupayakan kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa, somasi dan/atau gugatan perbuatan melawan hukum, dan pendekatan hukum pidana dengan membuat laporan ke pihak kepolisian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Alat Berat Proyek Diparkir Sembarangan di Lahan Pribadi, Ini Upaya Hukumnya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Diskriminasi dalam konteks <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> adalah sikap membedakan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin, suku, ras, agama atau aliran politik. Sehingga, penolakan untuk merekrut tenaga kerja yang tidak didasarkan atas jenis kelamin, suku, ras, agama atau aliran politik, tidak dapat dikategorikan sebagai diskriminasi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, pemberi kerja berhak untuk menentukan kualifikasi yang dijadikan pedoman untuk melakukan perekrutan tenaga kerja atau tenaga pendidik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
</div>

Membedakan Lulusan Perguruan Tinggi, Termasuk Diskriminasi Kerja?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.