Roni Gunawan Rajagukguk, S.H., M.H.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pemberian kuasa berakhir salah satunya dengan meninggalnya baik pemberi maupun penerima kuasa. Dalam hal ini, pemberi kuasa cukup melampirkan surat kematian penerima kuasa yang telah meninggal dunia tersebut untuk kepentingan pembuktian ke pihak terkait bahwasanya pemberian kuasa sebelumnya telah berakhir.

Selanjutnya, pemberi kuasa tersebut dapat secara langsung membuat surat kuasa untuk pengacara baru dengan substansi kepentingan hukum yang sama dengan penerima kuasa sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk yang Baru

Jual beli akun game online dapat dikatakan sah menurut hukum yang berlaku apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?r=0&amp;p=1&amp;q=Kitab%20undang%20undang%20hukum%20acara%20perdata&amp;rs=1847&amp;re=2021">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> terpenuhi. Akun yang dijadikan objek jual beli menurut hukum kebendaan dapat disamakan dengan benda yang tidak berwujud yang kepemilikannya menjadi hak milik dari si pembuat akun tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jual Beli Akun Game Online

Direksi tidak dikategorikan sebagai pekerja atau karyawan, melainkan sebagai pengusaha yang mengurus dan menjalankan perusahaan. Bagi anggota direksi yang bukan merupakan karyawan perusahaan, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak menjadi tidak wajib diberikan oleh perusahaan ketika anggota direksi tersebut diberhentikan.

Lalu, apakah ini berarti anggota direksi yang diberhentikan tidak berhak atas uang pesangon sama sekali? Dan bagaimana jika anggota direksi yang diberhentikan tersebut sebelumnya merupakan karyawan perusahaan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Direktur Diberhentikan, Berhak atas Pesangon?

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

Terhadap kasus yang dihadapi oleh orang tua Anda, kami menyarankan 2 alternatif penyelesaian masalah, yaitu dari pendekatan hukum perdata dengan mengupayakan kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa, somasi dan/atau gugatan perbuatan melawan hukum, dan pendekatan hukum pidana dengan membuat laporan ke pihak kepolisian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Alat Berat Proyek Diparkir Sembarangan di Lahan Pribadi, Ini Upaya Hukumnya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Diskriminasi dalam konteks <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> adalah sikap membedakan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin, suku, ras, agama atau aliran politik. Sehingga, penolakan untuk merekrut tenaga kerja yang tidak didasarkan atas jenis kelamin, suku, ras, agama atau aliran politik, tidak dapat dikategorikan sebagai diskriminasi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, pemberi kerja berhak untuk menentukan kualifikasi yang dijadikan pedoman untuk melakukan perekrutan tenaga kerja atau tenaga pendidik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
</div>

Membedakan Lulusan Perguruan Tinggi, Termasuk Diskriminasi Kerja?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu

Si Pokrol

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Roni Gunawan Rajagukguk, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk yang Baru

Hukumnya Jual Beli Akun Game Online

Direktur Diberhentikan, Berhak atas Pesangon?

Alat Berat Proyek Diparkir Sembarangan di Lahan Pribadi, Ini Upaya Hukumnya

Membedakan Lulusan Perguruan Tinggi, Termasuk Diskriminasi Kerja?

Arsip Jawaban Populer

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu

Mitra Prosolution

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Tips Hukum

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Video Klinik

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)