Timothy Vito Setiajaya, S.H.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengurus Besar Esports Indonesia (&ldquo;PBESI&rdquo;) merupakan organisasi berbadan hukum privat, sehingga seharusnya Peraturan PBESI merupakan <strong>peraturan yang berlaku bagi anggota maupun sektor tertentu saja</strong>. Dalam hal ini Penerbit Game bisa saja di luar organisasi, namun Penerbit Game merupakan subjek yang bersangkutan dengan visi dan misi dari organisasi tersebut, sehingga peraturan tersebut <strong>berlaku khusus</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Peraturan tersebut <strong>tidak dapat digugat</strong> ke Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;) karena MK hanya menangani, mengadili, dan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia, Hanya Berlaku untuk Anggota?

<p>Kesesatan fakta atau <em>feitelijke dwaling</em> adalah suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Adanya kesesatan fakta tersebut mengakibatkan pelakunya, atau dalam hal ini korban <em>prank</em> yang bereaksi terhadap tindakan <em>prank</em>, <strong>tidak dapat pidana</strong>.</p>

<p>Lain halnya apabila korban <em>prank</em> telah mengetahui bahwa ia sebagai objek dari aksi <em>prank,</em> namun kemudian dengan sengaja melakukan pemukulan atau menabrak pelaku <em>prank</em> hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia. Dalam hal ini korban <em>prank</em> dapat dijerat pidana.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Mencelakai Pelaku <i>Prank</i> karena Kaget, Bisakah Dipidana?

<div style="text-align:justify"><strong>Hak pengelolaan</strong> adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Namun, hak pengelolaan <strong>hanya dapat diberikan kepada</strong> instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;) Persero, badan otorita, atau badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.</div>

<div style="text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="text-align:justify">Lalu bagaimana status surat kuasa pengelolaan lahan yang Anda maksud?</div>

<div style="text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hak Pengelolaan Lahan dan Penyerahannya kepada Pihak Ketiga

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Bisakah Perusahaan Memiliki Dua IUP yang Berbeda?

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN

Perbedaan Gugatan dan Permohonan

Warganegara & Partners 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Merger</em> adalah<strong> </strong>penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan mempertimbangkan sinergi perusahaan, pajak, pembelian aktiva di bawah biaya penggantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apa saya syarat yang harus dipenuhi jika perusahaan melakukan <em>merger</em>?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 

Si Pokrol

<div>
<div>
<p>Kutipan akta perceraian termasuk salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil. Bagi yang beragama Islam, akta perceraian diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai melalui panitera. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, setelah putusan perceraian dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh para pihak yang bersangkutan ke pihak yang berwenang baru kemudian akan diterbitkan kutipan akta perceraian.</p>

<p>Lalu, bagaimana jika akta cerai hilang? Bisakah kutipan akta cerai yang hilang diterbitkan kembali? Lalu, apa saja syarat-syaratnya?</p>
Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>
</div>


Timothy Vito Setiajaya, S.H.

Arsip Jawaban

Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia, Hanya Berlaku untuk Anggota?

Mencelakai Pelaku Prank karena Kaget, Bisakah Dipidana?

Hak Pengelolaan Lahan dan Penyerahannya kepada Pihak Ketiga

Arsip Jawaban Populer

Bisakah Perusahaan Memiliki Dua IUP yang Berbeda?

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN

Perbedaan Gugatan dan Permohonan

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Simak! Ini 5 Langkah Merger PT

Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang

Video Klinik

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?