Ichsan Suryo Praramadani, S.H.

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Imbalan dalam sukuk ritel maupun sukuk secara umum merupakan salah satu unsur sekaligus pembeda mendasar antara sukuk dengan surat berharga konvensional. Jika pada surat berharga nonsyariah dikenal bunga, maka pada sukuk sebagai surat berharga syariah pemegangnya diberikan imbalan hingga berakhirnya/jatuh tempo surat berharga syariah tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan Pasal 1 angka 10 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27930/node/1011/uu-no-19-tahun-2008-surat-berharga-syariah-negara" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara</a>, imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (&ldquo;SBSN&rdquo;), yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. SBSN sendiri merupakan padanan sukuk menurut UU SBSN.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Lalu, apa saja karakteristik dari sukuk ritel? Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Keuntungan dan Karakteristik Sukuk Ritel

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP

Si Pokrol

<p>Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Perancang peraturan perundang-undangan atau <em>legislative drafter</em> harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja <em>skill</em> yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Perancang Peraturan (<i>Legislative Drafter</i>) Harus Punya <i>Skill</i> Ini

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Ichsan Suryo Praramadani, S.H.

Ichsan Suryo Praramadani, S.H.

Arsip Jawaban

Keuntungan dan Karakteristik Sukuk Ritel

Arsip Jawaban Populer

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP

Mitra Prosolution

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Tips Hukum

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)