Satria Adhitama Sukma, S. H.

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya tidak ada larangan formal untuk melakukan resepsi perkawinan. Saat ini, pemerintah cenderung hanya mengimbau agar masyarakat membatasi kegiatan tersebut, atau melaksanakannya dengan protokol kesehatan ketat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun demikian, sejatinya resepsi perkawinan tidak menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, sifatnya tidak wajib untuk dilakukan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Perkawinan saat Wabah COVID-19 Tak Perlu Disertai Resepsi

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Wabah COVID-19<em> </em>bisa menjadi pintu masuk negosiasi ulang perjanjian terkait perjalanan umrah. Setelah wabah berakhir dan pemerintah menyesuaikan kebijakannya, jemaah dapat menuntut Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (&ldquo;PPIU&rdquo;) untuk melaksanakan kewajibannya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kewajiban PPIU untuk mengembalikan uang jemaah sendiri hanya benar-benar terjadi jika jemaah sendiri yang melakukan pembatalan keberangkatan. Selama penundaan umrah terjadi akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi, dan pemerintah Indonesia mendorong penjadwalan ulang, maka uang jemaah tidak wajib dikembalikan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Umrah Ditunda Akibat COVID-19, Bagaimana Nasib Uang Jemaah?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN

Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian

Perbedaan Gugatan dan Permohonan

Apa Itu <i>Open Legal Policy</i>?

11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum

Warganegara & Partners 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Merger</em> adalah<strong> </strong>penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan mempertimbangkan sinergi perusahaan, pajak, pembelian aktiva di bawah biaya penggantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apa saya syarat yang harus dipenuhi jika perusahaan melakukan <em>merger</em>?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 

Si Pokrol

<div>
<div>
<p>Kutipan akta perceraian termasuk salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil. Bagi yang beragama Islam, akta perceraian diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai melalui panitera. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, setelah putusan perceraian dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh para pihak yang bersangkutan ke pihak yang berwenang baru kemudian akan diterbitkan kutipan akta perceraian.</p>

<p>Lalu, bagaimana jika akta cerai hilang? Bisakah kutipan akta cerai yang hilang diterbitkan kembali? Lalu, apa saja syarat-syaratnya?</p>
Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>
</div>


Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

Arsip Jawaban Satria Adhitama Sukma, S. H.

Satria Adhitama Sukma, S. H.

Arsip Jawaban

Perkawinan saat Wabah COVID-19 Tak Perlu Disertai Resepsi

Umrah Ditunda Akibat COVID-19, Bagaimana Nasib Uang Jemaah?

Arsip Jawaban Populer

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN

Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian

Perbedaan Gugatan dan Permohonan

Apa Itu Open Legal Policy?

11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum

Mitra Prosolution