Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.

LKBH-PPS FH UI

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perjudian diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>. Kemudian, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21126#dokumen" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian</a> disebutkan lebih rinci berbagai macam jenis perjudian.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Bagaimana menentukan bahwa suatu bisnis merupakan perjudian yang dapat diancam sanksi pidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Aspek Hukum Model Bisnis yang Menyerupai Perjudian

<div>Ada tiga langkah pilihan yang dapat Anda lakukan ketika bank sedang berupaya menyatakan Anda pailit, yaitu:</div>

<ol>
	<li>
	<div>Mengajukan permohonan restrukturisasi kredit;</div>
	</li>
	<li>
	<div>Membiarkan bank untuk mengeksekusi jaminan Anda sebagai akibat dari wanprestasi;</div>
	</li>
	<li>
	<div>Mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.</div>
	</li>
</ol>

<div>&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Langkah Saat Bank Ingin Menyatakan Nasabah Pailit

<div>Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 tahun, sebagian lagi 18 tahun, bahkan ada yang 17 tahun.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Ada pun seseorang yang sudah berumur 30 tahun yang tidak ada halangan fisik maupun mental dapat dilaporkan secara perdata/pidana hanya apabila ia melakukan perbuatan melanggar hukum, baik secara perdata maupun pidana. Misalnya, menelantarkan orang tua.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Hukumnya Orang Dewasa yang Masih Bergantung Hidup pada Orang Tua

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:#222222">Menurut </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata"><span style="color:#01488c">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</span></a><span style="color:#222222">, prinsip dari pewarisan adalah:</span></div>

<ol>
	<li>
	<div><span style="color:#222222">h</span><span style="color:#222222">arta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian;</span></div>
	</li>
	<li>
	<div><span style="color:#222222">&nbsp;di antara pewaris d</span><span style="color:#222222">engan</span><span style="color:#222222"> ahli waris</span><span style="color:#222222"> atau hubungan</span><span style="color:#222222"> suami istri d</span><span style="color:#222222">engan</span> <span style="color:#222222">pewaris</span><span style="color:#222222"> d</span><span style="color:#222222">engan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.</span></div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0.5in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Apakah yang Merawat Pewaris Kala Sakit Berhak atas Warisan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Langkah yang harus dilakukan dalam proses pemindahan hak atas saham karena pewarisan adalah:</div>

<ol>
	<li>
	<div>menyepakati salah satu ahli waris sebagai wakil pemegang saham;</div>
	</li>
	<li>
	<div>membuat akta pemindahan hak atau bukti-bukti lainnya sebagai ahli waris;</div>
	</li>
	<li>
	<div>menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada perseroan;</div>
	</li>
	<li>
	<div>direksi kemudian akan mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;</div>
	</li>
	<li>
	<div>direksi memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Prosedur Pemindahan Hak atas Saham karena Pewarisan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Upaya hukum perdata tidak meniadakan upaya hukum secara pidana karena keduanya merupakan hal yang berbeda. Meskipun telah tercapai perdamaian oleh para pihak, proses hukum atas delik biasa yang sedang berlangsung tidak serta merta dapat dihentikan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun demikian, <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/nprt/38/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana</a> memungkinkan para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana dengan jalan damai. Upaya ini dapat dilakukan, baik atas delik aduan maupun delik biasa.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Peradilan agama menganut asas personalitas keislaman. Asas ini memiliki dua strategi penerapannya, yaitu patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum.<br />
<br />
Dalam kasus Anda, kedua belah pihak melakukan pernikahan berdasarkan agama Islam dengan dokumen-dokumen pernikahan secara Islam (dicatat oleh Kantor Urusan Agama).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Meskipun di kemudian hari kedua belah pihak telah pindah agama, terhadap kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, berdasarkan patokan saat terjadi hubungan hukum.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Mengenal Asas Personalitas Keislaman dalam Peradilan Agama

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</a> sebagaimana yang telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</a>.<br />
<br />
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu <strong>kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, </strong>dan<strong> gratifikasi</strong>. Korupsi proyek dapat terjadi pada ketujuh kelompok besar korupsi tersebut.<br />
<br />
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan suatu usaha kerja sama (persekutuan perdata) harus vakum/berhenti saat terjadi permasalahan di pengadilan.<br />
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, pihak yang hendak mengakhiri kerja sama dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penghentian sementara usaha tersebut, hingga proses persidangan selesai.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><br />
Terkait kerugian imateriel, pada praktiknya, pemenuhan tuntutannya diserahkan kepada hakim dengan prinsip <em>ex aquo et bono.</em> Tolok ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam kasus Anda, banding ke pengadilan tinggi justru merupakan upaya hukum yang disediakan hukum acara perdata apabila Anda tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan negeri sebelum adanya upaya hukum kasasi, termasuk terkait kabul tidaknya tuntutan kerugian imateriel.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Haruskah Kegiatan Persekutuan Perdata Vakum Saat Ada Sengketa?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Penyelesaian sengketa terkait </span>penanaman modal <span style="color:black">asing melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dapat dilakukan jika tidak ada permintaan untuk memutus sengketa yang menyangkut </span>penanaman modal <span style="color:black">asing tersebut di <em>International Centre for Settlement of Investment Disputes</em> (ICSID) dan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara. </span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>

Wewenang PTUN Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal Asing

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan <em>online</em> sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media <em>online </em>masih belum lazim digunakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meski demikian, kami berpendapat sumbangan <em>online</em> tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan <em>online</em> sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan <i>Online</i>

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <span style="color:black"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a></span>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>