Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.

LKBH-PPS FH UI

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Untuk mengetahui boleh tidaknya memproduksi barang tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apakah barang di perusahaan A tersebut masih dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, khususnya <strong>paten</strong>, <strong>desain industri</strong>, atau <strong>rahasia dagang</strong>.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Selain itu, perlu diperhatikan juga agar B sebaiknya jangan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang digunakan oleh perusahaan A untuk produk tersebut.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hukumnya Memproduksi Barang yang Mirip dengan Produk Perusahaan Lain

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Barang <em>black market</em> (&ldquo;BM&rdquo;) adalah barang-barang yang diperdagangkan di pasar ilegal yang dilarang atau dibatasi oleh pemerintah. Jika suatu peraturan perundang-undangan mengatur bahwa suatu barang dilarang untuk diproduksi dan diperdagangkan, maka barang tersebut termasuk barang BM. Sebagai contoh adalah perdagangan narkotika dan perdagangan orang. Termasuk dalam pengertian barang BM adalah barang yang diperdagangkan dengan menghindari pajak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Hal ini berbeda dengan barang impor untuk dipakai yang ditahan oleh otoritas bea cukai karena belum melunasi bea masuk atau pajak lainnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Status Barang Impor yang Ditahan Otoritas Bea Cukai

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Adanya surat pemberitahuan penundaan pembayaran dari pembeli dapat menjadi dasar hukum bagi pembeli untuk menunda pembayaran cicilan <strong>apabila pengembang (<em>developer</em>) menyetujui permohonan penundaan pembayaran yang diajukan oleh pembeli</strong>. Selain itu pembeli juga dapat menunda pembayaran apabila dalam kasus yang memeriksa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pembeli (konsumen), terdapat <strong>putusan provisional</strong> yang mengabulkan permohonan penundaan pembayaran yang diajukan oleh pembeli.&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lalu, bagaimana keabsahan dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pengembang ketika gugatan masih dalam proses di pengadilan?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah PPJB Rumah Dibatalkan Saat Gugatan Sedang Berjalan? 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</a> sebagaimana diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, bangunan gedung diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dan lingkungannya. Selain itu, pemeliharaan bangunan gedung harus dilakukan, termasuk terhadap prasarananya agar selalu laik fungsi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tedapat sanksi yang dapat dikenakan jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Membangun Kedai Kopi Permanen di Lahan Parkir Ruko?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila perusahaan ingin memberlakukan suatu aturan kepada karyawannya, aturan tersebut <strong>tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</strong></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Walaupun perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan karyawan, namun perusahaan tidak harus melarang karyawannya ke luar kota, melainkan dapat mengeluarkan kebijakan lain seperti bekerja dari rumah (<em>work from home)</em>, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kantor, membagi <em>shift</em> karyawan, dan melarang karyawan yang sakit untuk masuk kantor.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Perusahaan Melarang Karyawan ke Luar Kota karena Pandemi? 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Memfoto orang dan/atau barang untuk tujuan berjaga-jaga sebagai alat bukti dan bukan untuk tujuan komersial bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan syarat foto tersebut merupakan foto atas barang/orang yang berada di tempat miliknya sendiri, berada di tempat publik, atau berada di tempat privat milik orang lain, namun foto diambil dengan izin dari pemilik tempat tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">F<span style="color:black">oto orang dan/atau barang tersebut <strong>dapat menjadi alat bukti yang sah dan diakui secara hukum</strong> berdasarkan </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> berikut aturan perubahannya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hukumnya Memfoto Orang/Barang untuk Berjaga-jaga sebagai Bukti

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bank tidak boleh memblokir atau menahan rekening tabungan nasabah pemegang kartu kredit terkait permasalahan pembayaran kartu kredit meskipun tindakan tersebut didasarkan klaim adanya persetujuan pemegang kartu kredit sebagaimana yang terdapat dalam &ldquo;Syarat dan Ketentuan&rdquo; atau &ldquo;Perjanjian Pemegang Kartu.&rdquo; Hal ini dikarenakan k<span style="color:black">lausul tersebut menunjukkan adanya <strong>iktikad tidak baik dari bank</strong> karena bertentangan dengan keadilan dan kepatutan. </span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>


Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit â€˜Macetâ€™?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Sampai saat ini tidak ada peraturan khusus mengenai penentuan alamat atau administrasi kependudukan untuk penduduk yang tinggalnya berpindah-pindah. Untuk kepentingan pendaftaran kependudukan, mereka yang tinggal di dalam karavan atau sejenisnya diharuskan untuk memilih atau menentukan domisilinya. </span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Administrasi Kependudukan untuk Warga yang Tinggal di Karavan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Ambulans yang mengangkut orang sakit merupakan <strong>pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan</strong> di jalan sesuai dengan Pasal 134 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</a> (&ldquo;UU LLAJ&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya membebaskan pengemudi ambulans dari tanggung jawab hukum apabila menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, atau kesengajaannya mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Tanggung Jawab Pengemudi Ambulans yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan Pasal 35 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a> (&ldquo;UU Perkawinan&rdquo;), harta bersama (harta gono gini) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Yang termasuk harta bersama adalah pendapatan suami, pendapatan istri serta harta yang dibeli hasil dari pendapatan suami atau istri.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Seorang anak yang telah dewasa berdasarkan Pasal 46 UU Perkawinan, berkewajiban untuk memelihara kedua orang tuanya menurut kemampuannya. Namun demikian, <strong>kewajiban tersebut bukan merupakan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk membesarkan anak</strong>. Dengan demikian, orang tua <strong>tidak dapat </strong>meminta kepada anaknya penggembalian biaya yang telah dikeluarkan untuk membersarkan anak tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Orang Tua Menuntut Biaya Membesarkan Anak?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</span></p>


Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>
