Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.

LKBH-PPS FH UI

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Untuk mengetahui boleh tidaknya memproduksi barang tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apakah barang di perusahaan A tersebut masih dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, khususnya <strong>paten</strong>, <strong>desain industri</strong>, atau <strong>rahasia dagang</strong>.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Selain itu, perlu diperhatikan juga agar B sebaiknya jangan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang digunakan oleh perusahaan A untuk produk tersebut.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Hukumnya Memproduksi Barang yang Mirip dengan Produk Perusahaan Lain

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Barang <em>black market</em> (&ldquo;BM&rdquo;) adalah barang-barang yang diperdagangkan di pasar ilegal yang dilarang atau dibatasi oleh pemerintah. Jika suatu peraturan perundang-undangan mengatur bahwa suatu barang dilarang untuk diproduksi dan diperdagangkan, maka barang tersebut termasuk barang BM. Sebagai contoh adalah perdagangan narkotika dan perdagangan orang. Termasuk dalam pengertian barang BM adalah barang yang diperdagangkan dengan menghindari pajak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Hal ini berbeda dengan barang impor untuk dipakai yang ditahan oleh otoritas bea cukai karena belum melunasi bea masuk atau pajak lainnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Status Barang Impor yang Ditahan Otoritas Bea Cukai

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Adanya surat pemberitahuan penundaan pembayaran dari pembeli dapat menjadi dasar hukum bagi pembeli untuk menunda pembayaran cicilan <strong>apabila pengembang (<em>developer</em>) menyetujui permohonan penundaan pembayaran yang diajukan oleh pembeli</strong>. Selain itu pembeli juga dapat menunda pembayaran apabila dalam kasus yang memeriksa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pembeli (konsumen), terdapat <strong>putusan provisional</strong> yang mengabulkan permohonan penundaan pembayaran yang diajukan oleh pembeli.&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lalu, bagaimana keabsahan dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pengembang ketika gugatan masih dalam proses di pengadilan?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah PPJB Rumah Dibatalkan Saat Gugatan Sedang Berjalan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</a> sebagaimana diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, bangunan gedung diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dan lingkungannya. Selain itu, pemeliharaan bangunan gedung harus dilakukan, termasuk terhadap prasarananya agar selalu laik fungsi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tedapat sanksi yang dapat dikenakan jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Membangun Kedai Kopi Permanen di Lahan Parkir Ruko?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila perusahaan ingin memberlakukan suatu aturan kepada karyawannya, aturan tersebut <strong>tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</strong></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Walaupun perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan karyawan, namun perusahaan tidak harus melarang karyawannya ke luar kota, melainkan dapat mengeluarkan kebijakan lain seperti bekerja dari rumah (<em>work from home)</em>, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kantor, membagi <em>shift</em> karyawan, dan melarang karyawan yang sakit untuk masuk kantor.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Perusahaan Melarang Karyawan ke Luar Kota karena Pandemi?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Memfoto orang dan/atau barang untuk tujuan berjaga-jaga sebagai alat bukti dan bukan untuk tujuan komersial bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan syarat foto tersebut merupakan foto atas barang/orang yang berada di tempat miliknya sendiri, berada di tempat publik, atau berada di tempat privat milik orang lain, namun foto diambil dengan izin dari pemilik tempat tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">F<span style="color:black">oto orang dan/atau barang tersebut <strong>dapat menjadi alat bukti yang sah dan diakui secara hukum</strong> berdasarkan </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> berikut aturan perubahannya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Hukumnya Memfoto Orang/Barang untuk Berjaga-jaga sebagai Bukti

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bank tidak boleh memblokir atau menahan rekening tabungan nasabah pemegang kartu kredit terkait permasalahan pembayaran kartu kredit meskipun tindakan tersebut didasarkan klaim adanya persetujuan pemegang kartu kredit sebagaimana yang terdapat dalam &ldquo;Syarat dan Ketentuan&rdquo; atau &ldquo;Perjanjian Pemegang Kartu.&rdquo; Hal ini dikarenakan k<span style="color:black">lausul tersebut menunjukkan adanya <strong>iktikad tidak baik dari bank</strong> karena bertentangan dengan keadilan dan kepatutan. </span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>

Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit ‘Macet’?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Sampai saat ini tidak ada peraturan khusus mengenai penentuan alamat atau administrasi kependudukan untuk penduduk yang tinggalnya berpindah-pindah. Untuk kepentingan pendaftaran kependudukan, mereka yang tinggal di dalam karavan atau sejenisnya diharuskan untuk memilih atau menentukan domisilinya. </span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Administrasi Kependudukan untuk Warga yang Tinggal di Karavan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Ambulans yang mengangkut orang sakit merupakan <strong>pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan</strong> di jalan sesuai dengan Pasal 134 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</a> (&ldquo;UU LLAJ&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya membebaskan pengemudi ambulans dari tanggung jawab hukum apabila menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, atau kesengajaannya mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Tanggung Jawab Pengemudi Ambulans yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan Pasal 35 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a> (&ldquo;UU Perkawinan&rdquo;), harta bersama (harta gono gini) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Yang termasuk harta bersama adalah pendapatan suami, pendapatan istri serta harta yang dibeli hasil dari pendapatan suami atau istri.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Seorang anak yang telah dewasa berdasarkan Pasal 46 UU Perkawinan, berkewajiban untuk memelihara kedua orang tuanya menurut kemampuannya. Namun demikian, <strong>kewajiban tersebut bukan merupakan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk membesarkan anak</strong>. Dengan demikian, orang tua <strong>tidak dapat </strong>meminta kepada anaknya penggembalian biaya yang telah dikeluarkan untuk membersarkan anak tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Orang Tua Menuntut Biaya Membesarkan Anak?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum

Jerat Hukum Judi <i>Online</i>: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar

Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?

<i>Trading</i> Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?

Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan <em>online</em> sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media <em>online </em>masih belum lazim digunakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meski demikian, kami berpendapat sumbangan <em>online</em> tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan <em>online</em> sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan <i>Online</i>

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <span style="color:black"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a></span>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.

Arsip Jawaban

Hukumnya Memproduksi Barang yang Mirip dengan Produk Perusahaan Lain

Status Barang Impor yang Ditahan Otoritas Bea Cukai

Bolehkah PPJB Rumah Dibatalkan Saat Gugatan Sedang Berjalan?

Bolehkah Membangun Kedai Kopi Permanen di Lahan Parkir Ruko?

Bolehkah Perusahaan Melarang Karyawan ke Luar Kota karena Pandemi?

Hukumnya Memfoto Orang/Barang untuk Berjaga-jaga sebagai Bukti

Bolehkah Bank Memblokir Simpanan Nasabah karena Kredit ‘Macet’?

Administrasi Kependudukan untuk Warga yang Tinggal di Karavan

Tanggung Jawab Pengemudi Ambulans yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas

Bolehkah Orang Tua Menuntut Biaya Membesarkan Anak?

Arsip Jawaban Populer

Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum

Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar

Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?

Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?

Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?

Mitra Prosolution

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Tips Hukum

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)