Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. 

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Sehingga setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Lantas bagaimana dengan kasus yang Anda tanyakan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Depot Air Minum Isi Ulang Pakai Nama Merek Tanpa Izin

Untuk dapat mendaftarkan merek yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, pemohon harus meminta persetujuan tertulis dari yang orang yang namanya digunakan tersebut. Jika tidak ada izin, permohonan pendaftaran merek ditolak dan/atau orang yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mendaftar Merek Pakai Nama Orang Tanpa Izin, Bisakah Digugat?

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

Sepanjang pengetahuan kami, sistem perlindungan merek dibagi menjadi dua, yaitu sistem konstitutif (first to file) dan sistem deklaratif (first to use). Apa yang membedakan sistem first to file dan sistem first to use?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File dan First to Use

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_20_2016">UU Merek</a> pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar berupa hak atas merek atau yang biasa dikenal dengan istilah hak eksklusif, baik dari sisi eksistensi merek di pasar maupun sisi kepastian hukum merek sebagai merek terdaftar.

Lalu, bagaimana sebenarnya tanggung jawab DJKI bila terjadi kondisi sebagaimana Anda ceritakan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Ada Sengketa, Ini Tanggung Jawab DJKI Atas Merek Terdaftar

Adopsi film sebagaimana Anda sebutkan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_hak_cipta" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Hak Cipta</a> dikenal dengan istilah &nbsp;adaptasi film. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan adaptasi tersebut. Namun pelaksanaan hak ekonomi berupa adaptasi film dapat diserahkan kepada pihak lain. Bagaimana caranya? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Adaptasi Film Luar Negeri? Anda Harus Punya Ini

Sebuah ponsel berikut tampilan luar maupun operating system (OS) di dalamnya dapat dilindungi oleh merek, desain industri, hak cipta, hingga paten. Sehingga, ponsel tiruan atau palsu atau kerap disebut ponsel Handphone Copy Draw (&ldquo;HDC&rdquo;) jelas melanggar hukum dan dapat dijerat menggunakan pasal-pasal terkait pelanggaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ponsel aslinya.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?

Indonesia pada prinsipnya menganut prinsip first to file dalam pendaftaran merek. Artinya, prinsip itu berlaku bagi pihak pendaftar pertama dan disetujui oleh kantor merek, maka ia mendapatkan hak mereknya. Berbeda dengan prinsip first to use yaitu prinsip pengguna pertama yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?

Hal pertama yang perlu dilihat adalah apakah merek &ldquo;TOPPING BALM PLUS&rdquo; milik pihak lain telah terdaftar terlebih dahulu atau tidak sebab ini berkaitan dengan adanya potensi pelanggaran merek.

Kemudian, yang perlu diketahui selanjutnya adalah apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Lantas, bagaimana dengan kasus Anda?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pelanggaran Merek atau Bukan, Cek Dulu Fakta Ini

Indikator suatu aplikasi streaming musik dikatakan telah melanggar hak cipta terdapat pada ketersediaan izin atau lisensi dan/atau telah membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Apabila aplikasi streaming musik terbukti tidak melakukan pembayaran royalti dan/atau mendapatkan lisensi atas penggunaan hak ekonomi berupa mechanical rights dan performing rights, apa akibat hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Si Pokrol

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

Executive Director Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)