Mitra Klinik Hukum

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/node/187/uu-no-24-tahun-2011-badan-penyelenggara-jaminan-sosial?PHPSESSID=kit2glrncv07jg00g54rd65pm0" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</a>, manfaat jaminan sosial menjadi hak peserta dan/atau anggota <strong>keluarganya (termasuk anak) </strong>dari pekerja.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah ?anak? yang tercantum dalam aturan tersebut juga termasuk anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan ayah dan ibunya atau yang biasa dikenal dengan anak luar nikah/anak luar kawin?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya <strong>anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya</strong> yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a> jo. <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ad96ea7cfc42/node/lt5237d922cef1d/putusan-mk-no-46_puu-viii_2010-pengujian-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jadi, jika memang hubungan ayah dan anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain serta ayahnya sudah mengakuinya bahkan anak sudah mempunyai akta otentik berupa akta lahir, maka selayaknya anak tersebut mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak sah lainnya, baik tunjangan anak maupun dimasukkan ke dalam program program jaminan sosial tenaga kerja oleh perusahaan tempat Anda bekerja.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Apakah Anak Luar Kawin Berhak atas Manfaat BPJS?

Sanksi Bagi CPNS yang Tak Pernah Bertugas Setelah SK Pengangkatan

Wajibkah Perusahaan Berbentuk Persekutuan Mendaftarkan Karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan?

Cara Perusahaan Memberikan Efek Jera Kepada Karyawan yang Melakukan KDRT

Batasan Waktu Kerja Shift Bagi Pekerja Rumah Sakit

Menggantikan Posisi Atasan, Bagaimana Ketentuannya?

Apakah Rumah Sakit Wajib Bertanggung Jawab Jika Pasien Kabur?

Status dan Gaji Pegawai Honorer

Bolehkah Mem-blacklist Pekerja?

Cara Mengesahkan Perkawinan Campuran Secara Agama Islam

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Biaya <i>Medical Checkup</i> Karyawan, Tanggung Jawab Siapa?

Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya

Bisakah Ahli Waris Menolak Warisan Utang?

Hak <i>Eigendom</i>, Hak <i>Erfpacht</i>, Hak <i>Opstal</i>, dan Hak <i>Gebruik</i>

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan <em>online</em>, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Pasal Penipuan <i>Online</i> untuk Menjerat Pelaku

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Mitra Klinik Hukum

16 Penjawab Mitra

Zaimi Multazim, SH.

Busyraa Nasution, S.H.

Nurul Amalia, S.H., M.H.

Arah Madani, S.H.

DR (Can) Moh Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Apakah Anak Luar Kawin Berhak atas Manfaat BPJS?

Sanksi Bagi CPNS yang Tak Pernah Bertugas Setelah SK Pengangkatan

Wajibkah Perusahaan Berbentuk Persekutuan Mendaftarkan Karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan?

Cara Perusahaan Memberikan Efek Jera Kepada Karyawan yang Melakukan KDRT

Batasan Waktu Kerja Shift Bagi Pekerja Rumah Sakit

Menggantikan Posisi Atasan, Bagaimana Ketentuannya?

Apakah Rumah Sakit Wajib Bertanggung Jawab Jika Pasien Kabur?

Status dan Gaji Pegawai Honorer

Bolehkah Mem-blacklist Pekerja?

Cara Mengesahkan Perkawinan Campuran Secara Agama Islam

Arsip Jawaban Populer

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Biaya Medical Checkup Karyawan, Tanggung Jawab Siapa?

Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya

Bisakah Ahli Waris Menolak Warisan Utang?

Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal, dan Hak Gebruik

Mitra Prosolution

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Tips Hukum

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Video Klinik

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)