Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.

PBH Peradi

<p><em>Prank </em>terhadap pengemudi ojek <em>online</em> pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana tidak dapat dihukum pidana. Namun demikian, pengemudi yang dirugikan atas<em> prank </em>yang dialaminya tetap berhak atas ganti rugi, sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.</p>

<p>Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada ulasan di bawah ini.</p>

Hukumnya Melakukan <i>Prank</i> Ojol Saat Memesan Makanan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penerbitan sertifikat hak atas tanah dilakukan setelah melalui proses pendaftaran tanah. Dalam hal sebidang tanah dimiliki bersama oleh beberapa orang atau badan hukum, maka dapat diterbitkan <strong>satu sertifikat saja atau diterbitkan sertifikat sejumlah pemegang ha</strong>k.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam pengalihan hak atas tanah melalui pembelian, pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, bagaimana jika tidak terdapat perjanjian tertulis antara para pembeli yang bersama-sama memegang hak atas tanah?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Cara Membuktikan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong>Tidak terdapat larangan</strong> untuk menghadirkan ahli berkewarganegaraan asing dalam persidangan pidana di Indonesia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila ingin menghadirkan ahli berkewarganegaraan asing tersebut, di antaranya adalah <strong>ketentuan keimigrasian, perpajakan, dan penerjemah untuk ahli tersebut.</strong></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Aturan Menghadirkan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Persidangan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Suatu tindak pidana harus diatur dengan tegas dalam undang-undang jenis perbuatan atau tindakannya dan tegas pula diatur ancaman pidananya. Adapun masalah tidak menepati janji untuk membayar ganti rugi karena mengundurkan diri, hal tersebut berkaitan dengan kewajiban para pihak dalam perjanjian dalam <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>, dan <strong>tidak terdapat ketentuan pidananya</strong>. Sehingga, yang bisa dituntut dari karyawan yang mengundurkan diri tersebut adalah ganti rugi secara perdata.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>

Karyawan PKWT <i>Resign</i> dan Tak Bayar Denda, Bisakah Dipidana?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dengan asumsi bahwa tidak ada lagi ahli waris penggugat yang berhak meneruskan gugatan, maka apabila putusan banding telah berkekuatan hukum tetap <em>(inkracht van gewijsde), </em>tergugat/penggugat rekonvensi (pihak keluarga) dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan berdasarkan Pasal 197 <em><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Herzien Inlandsch Reglement</a></em><em> </em>(HIR)<em> </em>terhadap saham yang dimiliki oleh penggugat di perusahaan (Perseoran Terbatas) terkait.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Langkah Hukum Jika Penggugat yang Kalah Meninggal Dunia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Niat keluarga korban untuk melaporkan para terpidana atas dugaan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang tidak dapat direalisasikan sepanjang perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan yang telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai penculikan tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hal ini dikarenakan, seseorang tidak boleh dituntut dua kali, karena perbuatan yang oleh pengadilan Indonesia telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Korban Masih Hilang, Apakah Terpidana Penculikan Bisa Dipidana atas Perbuatan Lain?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan keterangan Anda, jenis perjanjian kerja Anda adalah perjanjian kerja waktu tertentu, karena diterangkan perjanjian kerja tersebut memiliki jangka waktu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika pada tahun ketiga, perjanjian kerja tersebut berakhir, maka pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan batas maksimal keberlakuan sebuah perjanjian kerja waktu tertentu dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perbuatan perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepada Anda pun, meski jabatannya berbeda atau lebih rendah, dapat dibenarkan, karena status Anda memang bukan lagi sebagai pekerja/buruh dari perusahaan tersebut akibat berakhirnya perjanjian kerja yang sebelumnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Mantan Karyawan Turun Jabatan Saat Dipekerjakan Kembali?

<div>Dalam perspektif calon pembeli, memang harus dipastikan bahwa penjual tanah kavling beriktikad baik atau tidak.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Salah satu caranya adalah dengan mengetahui apakah penjual, makelar, atau developer yang dimaksud sudah memiliki dokumen terkait yang menunjukkan kewenangan mereka untuk menjual tanah dan/atau bangunan yang dimaksud.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Cara Mengetahui Penjual Tanah yang Beriktikad Baik

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Meskipun tidak dengan sengaja, namun adik Anda telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yang Anda maksud mengalami luka-luka.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam hukum pidana, perbuatan semacam ini diklasifikasikan sebagai suatu delik <em>culpa</em>, karena telah lalai atau kurang hati-hati.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Maka, permintaan ganti kerugian atau sejumlah uang lainnya adalah hal yang wajar dan bukan tindak pidana pemerasan, kecuali memenuhi unsur pasal terkait.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Laka Lantas Akibat Motor Lepas Kendali

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bantuan hukum adalah hak setiap warga negara, termasuk aparatur negara, dalam hal ini anggota Kepolisian RI (&ldquo;POLRI&rdquo;) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (&ldquo;TNI&rdquo;). Tersangka atau terdakwa baik anggota POLRI maupun TNI keduanya <strong>berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan</strong>.<em> </em></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu bagaimana mekanisme atau skema pemberian bantuan hukum tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan TNI

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Biaya <i>Medical Checkup</i> Karyawan, Tanggung Jawab Siapa?

Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya

Bisakah Ahli Waris Menolak Warisan Utang?

Hak <i>Eigendom</i>, Hak <i>Erfpacht</i>, Hak <i>Opstal</i>, dan Hak <i>Gebruik</i>

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan <em>online</em>, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Pasal Penipuan <i>Online</i> untuk Menjerat Pelaku

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Hukumnya Melakukan Prank Ojol Saat Memesan Makanan

Cara Membuktikan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah

Aturan Menghadirkan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Persidangan

Karyawan PKWT Resign dan Tak Bayar Denda, Bisakah Dipidana?

Langkah Hukum Jika Penggugat yang Kalah Meninggal Dunia

Korban Masih Hilang, Apakah Terpidana Penculikan Bisa Dipidana atas Perbuatan Lain?

Bolehkah Mantan Karyawan Turun Jabatan Saat Dipekerjakan Kembali?

Cara Mengetahui Penjual Tanah yang Beriktikad Baik

Laka Lantas Akibat Motor Lepas Kendali

Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan TNI

Arsip Jawaban Populer

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Biaya Medical Checkup Karyawan, Tanggung Jawab Siapa?

Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya

Bisakah Ahli Waris Menolak Warisan Utang?

Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal, dan Hak Gebruik

Mitra Prosolution

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Tips Hukum

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Video Klinik

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)