Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. 

PBH Peradi

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyewa yang menolak melanjutkan pembayaran biaya sewa, sekalipun telah menyetujui jangka waktu sewa menyewa di muka, tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>. Alih-alih, perbuatan ini lebih tepat disebut sebagai ingkar janji (wanprestasi).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Lalu, apa yang dapat dilakukan pihak pemberi sewa untuk mengatasi masalah ini? Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perusahaan tidak tergolong sebagai pihak yang mendapatkan pengecualian rahasia bank untuk mengakses rekening karyawannya, sesuai ketentuan <span style="color:#01488c"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a> </span>sebagaimana yang telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dengan demikian, menurut aturan, suatu perusahaan tidak punya otoritas untuk melihat <em>history</em> tabungan rekening karyawannya kecuali diizinkan secara tertulis oleh si pekerja/karyawan tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya, silakan klik ulasan berikut.</div>


Jika Perusahaan Mengintip Isi Rekening Karyawannya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Skimming</em> adalah pencurian data bank dengan tujuan untuk merugikan pemilik data bank atau bank itu sendiri. Pelakunya disebut <em>skimmer</em>. Sesuai ketentuan Pasal 2 <a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=2ahUKEwiP_tHKgKDkAhUOfH0KHXglDLQQFjACegQIAxAB&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdetail%2F27912%2Fnprt%2F1011%2Fundangundang-nomor-11-tahun-2008%2F&amp;usg=AOvVaw3-l5mLQhi-y-tMHSoSsHAK" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="color:#0563c1">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</span></a> (&ldquo;UU ITE&rdquo;), <em>skimmer </em>berkewarganegaraan asing dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam UU ITE dan perubahannya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Keberlakuan  UU ITE bagi Pencuri Data Bank <i>(Skimmer)</i> Berstatus WNA

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya, sanksi pidana dalam Pasal 12B ayat (1) <u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</a></u> tidak berlaku jika pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan tindakan gratifikasi kepada KPK dalam kurun 30 hari sejak gratifikasi diterima.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pasal ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi pejabat yang baik dan jujur dari jebakan orang-orang yang tidak suka dengan dirinya karena kebijakan-kebijakan yang dibuatnya yang membuat pihak lain yang mau berbuat jahat dirugikan, sehingga si pejabat harus disingkirkan dengan menjadikannya sebagai pelaku suap.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Batas Waktu Pelaporan Gratifikasi

<div style="text-align:justify">Sepanjang kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) sepakat, status kerja dengan sistem pekerja kontrak maupun dengan sistem pekerja tetap adalah sama baiknya. Status Kepala Teknik Tambang (&ldquo;KTT&rdquo;) sebagai pekerja kontrak atau pekerja tetap tergantung kepada kesepakatan KTT sendiri sebagai pekerja (buruh) dengan pengusaha pertambangan. Dalam hal ini, keduanya perlu memerhatikan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), seperti jangka waktu dan sifat pekerjaan, yang diatur dalam <u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003&amp;ved=2ahUKEwiY1qOgsf7fAhWSA3IKHRUgDvsQFjAAegQIBRAB" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a>. </u></div>

<div style="text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Status Kepegawaian Kepala Teknik Tambang

<div style="text-align:justify">Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu, petugas dapat memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan, memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, mempercepat arus lalu lintas, memperlambat arus lalu lintas, dan/atau mengalihkan arah arus lalu lintas. Selain itu, petugas juga bertanggung jawab untuk menangani kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak boleh mengabaikan korban.</div>

<div style="text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Apa yang bisa dilakukan masyarakat sebagai korban? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas

<div style="text-align:justify">Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu, apakah perkara yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap masih dapat dimediasi?</div>

<div style="text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Melakukan Mediasi setelah Ada Putusan <i>Inkracht</i>?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya, libur merupakan hak pekerja. Namun jenis usaha tertentu memungkinkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerjanya pada hari libur. Atas kebijakan tersebut, pengusaha tetap berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pekerjanya berupa uang lembur.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Adakah Uang Lembur Jika Perjalanan Dinas saat Libur? 

<div style="text-align:justify">Adanya penyebaran cerita kepada tetangga-tetangga bahwa kakek Anda adalah tukang santet adalah tindakan yang merusak kehormatan dan nama baik kakek Anda dengan maksud tersiarnya tuduhan tersebut. Rusaknya nama baik kakek Anda tentunya merusak nama baik Anda dan keluarga juga.</div>

<div style="text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="text-align:justify">Perbuatan ini disebut dengan menista, menghina atau mencemarkan nama baik. Hal ini diatur dalam Pasal 310 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/kitab-uu-hukum-pidana-(kuhp)-wetboek-van-strafrecht-(wvs)/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.</div>

<div style="text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Kakek Dituduh Menyantet Tetangga

<div>Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Sebenarnya ada persesuaian pendapat antara orang tua biologis dengan calon orang tua angkat. Sehingga, cukup melanjutkan iktikad baik saja karena antara ibu dengan pasangan suami istri itu sama-sama memiliki kepentingan yang sama.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Lantas sanksi apa yang dapat diterapkan kepada ibu dan pasangan suami istri dalam kasus Anda? Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Iktikad Baik dalam Pengangkatan Anak

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

5 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</span></p>


Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi?

Jika Perusahaan Mengintip Isi Rekening Karyawannya

Keberlakuan UU ITE bagi Pencuri Data Bank (Skimmer) Berstatus WNA

Batas Waktu Pelaporan Gratifikasi

Status Kepegawaian Kepala Teknik Tambang

Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas

Bolehkah Melakukan Mediasi setelah Ada Putusan Inkracht?

Adakah Uang Lembur Jika Perjalanan Dinas saat Libur?

Jika Kakek Dituduh Menyantet Tetangga

Iktikad Baik dalam Pengangkatan Anak

Arsip Jawaban Populer

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

5 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!