Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li.

PERSADA UB 

Patut Anda pahami, habisnya masa penahanan dan tidak terpenuhinya unsur delik merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya pun memiliki akibat hukum yang berbeda menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHAP</a>. Apa akibat hukumnya dan apa yang harus dilakukan penyidik atau penuntut umum?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbuatan Tak Penuhi Unsur Delik Pidana, Ini Akibat Hukumnya

Tidak ada sanksi hukum bagi investor (trader) yang menggunakan broker asing yang tidak berizin, sekalipun broker ilegal. Tetapi, harus dipahami bahwa uang yang diinvestasikan tersebut tidak dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum investor (trader). 

Di sisi lain, trader sangat mungkin dapat dijerat tindak pidana pencucian uang sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi bestandeel dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_2010" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 8/2010</a>.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?

Hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya adalah setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang terpisah satu dengan yang lain.

Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain.

Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana

Berpijak pada Pasal 63 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, jawaban dari pertanyaan Anda sudah sangat jelas bahwa yang diterapkan ialah aturan yang bersifat khusus (lex specialis), ketentuan a quo merupakan penerapan dari asas lex specialis derogat legi generali yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia.

Jika aturan pidana khusus berhadapan dengan aturan pidana umum dapat berakibat/menjadi kebalikan atau pengecualian dari sistem absorbsi, artinya hakim lalu terpaksa tidak memilih ancaman pidana pokok yang terberat tetapi justru memilih yang khusus yang pada kenyataannya ancaman pidananya lebih ringan dari aturan pidana yang umum.

Sederhananya, jika terjadi concursus idealis yang salah satunya merupakan aturan yang bersifat lex specialis, yang menjadi fokus bukan tentang pidana yang terberat, melainkan aturan khusus (lex specialis) tanpa melihat ancaman pidananya lebih berat atau lebih ringan jika dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum (lex generali).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pengecualian Sistem Absorbsi Pidana

Pertama-tama perlu diketahui keberadaan situs penyedia sewa alat pencetak cryptocurrency tersebut fiktif atau tidak. Jika fiktif, kejadian yang Anda alami termasuk tindak pidana penipuan (ranah hukum pidana) dalam Pasal 378 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.

Sebaliknya, jika situs penyedia sewa alat pencetak cryptocurrency ialah benar adanya atau bukan fiktif, maka karena telah ada hubungan kontraktual sebelumnya yang berupa perjanjian pembagian hasil atas sewa alat, ini termasuk dalam bentuk wanprestasi (ranah hukum perdata). Langkah-langkah apa yang dapat Anda lakukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ditipu Website Cryptocurrency, Ini Langkah Hukumnya

Melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya, diatur ketentuan penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kendati demikian, ketentuan ini tidak mengatur lebih lanjut yang bersifat khusus dan terperinci, sehingga aturan penyitaan tetap merujuk dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a> (&ldquo;KUHAP&rdquo;).

KUHAP sendiri tidak mengatur secara terperinci batas waktu penyitaan, namun demikian Pasal 46 KUHAP mengatur sampai kapan upaya paksa penyitaan dapat dilakukan. Bagaimana bunyi pengaturannya?

Adakah Batas Waktu Penyitaan Akun Media Sosial?

Secara singkat, korban dapat melaporkan kembali 4 orang dan saksi yang belum sempat diproses hukum apabila syarat adanya minimal 2 alat bukti yang sah dapat terpenuhi.

Untuk tahap penyidikan, yang dimaksud 2 alat bukti yang sah adalah 2 dari 3 alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a>, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.

Sebab dapat dipahami karena alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang hanya dapat digunakan oleh hakim dalam tahap ajudikasi (di pengadilan), bukan digunakan oleh organ sistem peradilan pidana dalam tahap pra-ajudikasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dapatkah Melaporkan Kembali Pelaku yang Belum Sempat Diproses Hukum?

Selain pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan, juga ada kemungkinan hukum pidana Indonesia dapat diterapkan pada pekerja migran Indonesia tersebut dengan persyaratan tertentu, mengingat berlakunya asas-asas hukum pidana.

Kemudian karena hukum pidana termasuk ranah hukum publik dan bersifat dwingenrecht, maka dalam hal ini pekerja migran Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana tidak dapat memilih akan menundukkan diri pada hukum yang dianggap lebih menguntungkan dirinya.

Namun jika pekerja migran Indonesia telah diadili dan mendapatkan hukuman dari negara tempat tindak pidana dilakukan, maka ia tidak dapat diadili kembali oleh pengadilan Indonesia atas kasus yang sama, hal ini merujuk pada asas ne bis in idem.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Berbuat Pidana di LN, Bisakah WNI Memilih Hukum yang Lebih Meringankan Baginya?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Si Pokrol

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.