Drs. Agus Triyanta, MA.,M.H.,Ph.D

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Perbankan syariah adalah sebuah model perbankan yang berbeda dengan yang selama ini dikenal di berbagai negara di dunia. Perbankan yang ada dikenal dengan sistem perbankan&nbsp; konvensional, yang utamanya mendasarkan perolehan keuntungannya dengan mekanisme bunga. Sedangkan perbankan syariah dimaksudkan untuk tujuan sebaliknya, yaitu menghindari bunga. 

Perbankan syariah mendasarkan operasionalnya pada prinsip syariah. Menyambung pertanyaan Anda terkait deposito pada bank syariah, jika dibandingkan dengan bank konvesional dan dilihat dari sisi keuntungan, sama-sama bertujuan mendapatkan hasil. 

Namun demikian, setidaknya ada 3 perbedaan antara deposito pada bank syariah dengan bank konvesional. Apakah itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perbedaan Deposito di Bank Syariah dengan Deposito di Bank Pada Umumnya

Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa bank syariah adalah juga sebuah lembaga bisnis, dan tentu saja memiliki orientasi untuk mendapatkan profit.&nbsp; Meski demikian, dalam kasus yang Anda hadapi, sebaiknya Anda melakukan langkah-langkah berikut ini untuk menyelesaikan sengketa dengan bank, dengan tujuan dapat membantu meringankan beban bayaran: 

<ol>
	<li style="text-align:justify">Mencermati ulang isi kontrak;</li>
	<li style="text-align:justify">Meminta penjelasan atau konsultasi ke bank;</li>
	<li style="text-align:justify">Membuat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan</li>
	<li style="text-align:justify">Memohon pendampingan hukum. </li>
</ol>

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan Anda akan mendapatkan keringanan beban bayaran dan keadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sengketa Nasabah vs Bank, Selesaikan dengan Langkah-langkah Ini

Arti merger bisa dimaknai dengan penggabungan dari 2 bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu. Artinya, dalam merger akan ada satu bank yang tetap eksis atau yang sering disebut dengan bank survivor, dan bank lainnya akan menjadi bank yang digabung.

Sebenarnya, nasabah tidak perlu khawatir atas berbagai kemungkinan yang merugikan akibat merger beberapa bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), karena pada prinsipnya sudah ditegaskan adanya perlindungan bagi kepentingan nasabah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), Ini Perlindungan Nasabahnya

Pada dasarnya, saham adalah salah satu bentuk instrumen bisnis yang dibolehkan menurut hukum Islam. Namun dalam praktik, tidak semua instrumen saham atau tindakan terkait saham itu dibolehkan, karena ada juga larangan (keharaman).

Lantas, bagaimana caranya agar transaksi saham yang dilakukan terhindar dari larangan dan sesuai dengan prinsip syariah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tips Bertransaksi Saham Sesuai Syariah

Bentuk penyelesaian sengketa pembiayaan syariah sebagaimana Anda tanyakan dapat dilakukan melalui dua metode yaitu Litigasi (Pengadilan Agama) dan Non Litigasi (di luar Pengadilan).

Non Litigasi di sini salah satunya adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (&ldquo;Basyarnas&rdquo;). Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara Litigasi (Pengadilan Agama). Apa saja kelebihan dan kelemahannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase Syariah

Obligasi syariah yang diterbitkan pemerintah daerah adalah suatu hal yang niscaya. Setelah pemerintah pusat menerbitkan obligasi syariah (sukuk), maka kini pemerintah daerah pun mendapat kesempatan juga untuk menerbitkan obligasi syariah atau sukuk pemerintah daerah.

Aturan yang menjadi landasan hukum sudah tersedia, hanya memang perlu ada tambahan regulasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, yakni peraturan daerah penerbitan obligasi syariah pemerintah daerah dan adanya kendala belum terwujudnya koordinasi antara lembaga yang terlibat, antara Dewan Syariah Nasional, Badan Pengawas Keuangan, serta kantor Akuntan Publik.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Landasan Hukum Penerbitan Obligasi Syariah Daerah

Perbankan Syariah di Indonesia menganut sistem yang terbuka dan inklusif, dalam arti siapa saja dapat terlibat dalam industri keuangan syariah secara umum, atau khususnya perbankan syariah.

Siapa pun tanpa memandang latar belakang agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diterima dalam pengadilan agama. Ini disebut dengan konsep penundukan diri seseorang dalam sistem hukum tertentu sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 49 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jika yang Berperkara Non-Muslim

Peran dan fungsi bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional tidak jauh berbeda. Keduanya berkedudukan sebagai lembaga intermediasi keuangan, dan nasabah dari kedua jenis bank tersebut, merupakan konsumen dari lembaga perbankan.

Walaupun tidak jauh berbeda, perbedaan keduanya terletak pada kepatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah. Konsumen bank syariah harus memperoleh pelayanan produk-produk bank syariah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Konsep perusahaan dalam syariat Islam dikenal dengan syirkah, yang artinya adalah perseroan, perkongsian atau perserikatan. Terdapat berbagai bentuk perkongsian, antara lain, perkongsian mudharabah, perkongsian inan, perkongisan abdan, perkongsian wujuh, dan perkongsian muwafadhah.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di Indonesia, perusahaan dikenal dalam berbagai bentuk badan usaha (partnership atau maatschap), antara lain, Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, dan lain sebagainya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Agar berbagai bentuk syirkah atau perkongsian syariah mendapat legalitas, haruslah mengikuti bentuk badan usaha yang sudah diatur di Indonesia. Jika tidak, maka dapat dilakukan dengan membentuk sebuah perkongsian usaha yang berbentuk kerja sama berdasarkan akta notaris.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Payung Hukum Badan Usaha Berkonsep Syirkah

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Drs. Agus Triyanta, MA.,M.H.,Ph.D

Arsip Jawaban

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Perbedaan Deposito di Bank Syariah dengan Deposito di Bank Pada Umumnya

Sengketa Nasabah vs Bank, Selesaikan dengan Langkah-langkah Ini

Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), Ini Perlindungan Nasabahnya

Tips Bertransaksi Saham Sesuai Syariah

Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase Syariah

Landasan Hukum Penerbitan Obligasi Syariah Daerah

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jika yang Berperkara Non-Muslim

Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah

Payung Hukum Badan Usaha Berkonsep Syirkah

Arsip Jawaban Populer

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Mitra Prosolution

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Tips Hukum

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)