Eryanto Nugroho

PSHK

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika suatu yayasan bubar maka kekayaannya akan dilikuidasi dan kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, maka sisa kekayaan tersebut dapat diserahkan pada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lantas bagaimana apabila kedua opsi di atas tidak dilakukan? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Status Harta Suatu Yayasan yang Bubar

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya ada 3 tahapan dalam proses pendirian yayasan menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/nprt/540/undangundang-nomor-16-tahun-2001" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan</a> dan perubahannya. Tahapan tersebut ialah pendirian, pengesahan, dan pengumuman.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Proses pendiriannya sendiri dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing yang diatur lebih lanjut dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28370/nprt/1019/pp-no-63-tahun-2008-pelaksanaan-undang-undang-tentang-yayasan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan</a> dan perubahannya. Status badan hukum bagi yayasan baru timbul setelah <strong>akta pendirian </strong><strong>yayasan</strong><strong> memperoleh pengesahan</strong> dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

Membentuk Yayasan

Undang-Undang Yayasan dan Lembaga Pendidikan

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Pasal Penipuan <i>Online</i> untuk Menjerat Pelaku

Tahapan dan Cara Mengubah Agama di KTP

Si Pokrol

<p>Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Perancang peraturan perundang-undangan atau <em>legislative drafter</em> harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja <em>skill</em> yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Perancang Peraturan (<i>Legislative Drafter</i>) Harus Punya <i>Skill</i> Ini

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Eryanto Nugroho

Eryanto Nugroho

Arsip Jawaban

Status Harta Suatu Yayasan yang Bubar

Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

Membentuk Yayasan

Undang-Undang Yayasan dan Lembaga Pendidikan

Arsip Jawaban Populer

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Tahapan dan Cara Mengubah Agama di KTP

Mitra Prosolution

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Tips Hukum

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)