Erni Agustin S.H., LL.M

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a> telah mengatur syarat-syarat serta larangan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris.

Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Mengapa demikian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUH Perdata

Keabsahan jual beli sebagaimana perjanjian pada umumnya berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a> yang mengatur 4 syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009/">UU 4/2009</a> berikut aturan perubahannya, pertambangan mineral, termasuk emas, harus dilaksanakan dengan izin dan memenuhi prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat juga larangan untuk menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin.

Oleh karenanya perdagangan emas dari tambang ilegal melanggar syarat objektif perjanjian yaitu syarat kausa yang diperbolehkan, sehingga perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Keabsahan Jual Beli Emas Hasil Penambangan Ilegal

Perjanjian yang dibuat antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam rangka nikah siri, menurut hemat kami, dapat dikategorikan sebagai janji-janji untuk kawin jika memang bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah untuk menikahinya secara sah sesuai hukum yang berlaku.

Perlu diketahui, janji-janji untuk kawin bukanlah merupakan ruang lingkup dari perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a>&nbsp;jo. <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-69-puu-xiii-2015-tahun-2015/document">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015</a>.

Janji-janji untuk kawin pun juga tidak tunduk dalam ruang lingkup perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;).

Sehingga, jika perempuan tersebut ingin menuntut laki-laki terkait pertanggungjawaban perkawinannya, maka posisinya sangat lemah di mata hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dinikahi Secara Siri dan Diumbar Janji, Bisakah Pihak Istri Minta Suaminya Bertanggung Jawab?

Berdasarkan hukum waris perdata barat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;), terdapat 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris).

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris II, III, dan IV akan tertutup sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian, apabila tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian golongan II yang akan mewaris, sedangkan ahli waris golongan III dan IV tidak mendapatkan bagian, demikian seterusnya.

Siapa saja yang termasuk ahli waris golongan I, II, III, dan IV tersebut? Dan jika sekeluarga telah meninggal dunia sebagaimana yang Anda tanyakan, siapa ahli warisnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Yang Berhak Jadi Ahli Waris Jika Sekeluarga Telah Meninggal

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP

Si Pokrol

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Erni Agustin S.H., LL.M

Arsip Jawaban