Erni Agustin S.H., LL.M

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, jika perkawinan diniatkan untuk sementara atau kawin kontrak, hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Perkawinan</a>.

Lantas, bagaimana akibat hukum dari perkawinan kontrak berdasarkan hukum di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Kawin Kontrak di Indonesia

&nbsp;

Surat wasiat atau testament merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali lagi oleh pembuatnya.

Lantas, bagaimana cara membatalkan surat wasiat baik yang dibuatnya sendiri maupun yang dibuat oleh notaris?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Membatalkan Surat Wasiat Menurut KUH Perdata

Anak yang menolak warisan dari ayah sebagai pewaris, maka secara hukum ia tidak lagi menjadi ahli waris. Akan tetapi, yang perlu ditelaah apakah asuransi jiwa termasuk dalam harta waris atau tidak. Lantas, dapatkah anak selaku penerima manfaat melakukan klaim asuransi jiwa atas polis asuransi ayahnya meskipun ia bukan lagi sebagai ahli waris?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah Anak Klaim Asuransi Jiwa Jika Menolak Warisan?

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a> telah mengatur syarat-syarat serta larangan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris.

Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Mengapa demikian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUH Perdata

Keabsahan jual beli sebagaimana perjanjian pada umumnya berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a> yang mengatur 4 syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009/">UU 4/2009</a> berikut aturan perubahannya, pertambangan mineral, termasuk emas, harus dilaksanakan dengan izin dan memenuhi prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat juga larangan untuk menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin.

Oleh karenanya perdagangan emas dari tambang ilegal melanggar syarat objektif perjanjian yaitu syarat kausa yang diperbolehkan, sehingga perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Keabsahan Jual Beli Emas Hasil Penambangan Ilegal

Perjanjian yang dibuat antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam rangka nikah siri, menurut hemat kami, dapat dikategorikan sebagai janji-janji untuk kawin jika memang bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah untuk menikahinya secara sah sesuai hukum yang berlaku.

Perlu diketahui, janji-janji untuk kawin bukanlah merupakan ruang lingkup dari perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a>&nbsp;jo. <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-69-puu-xiii-2015-tahun-2015/document">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015</a>.

Janji-janji untuk kawin pun juga tidak tunduk dalam ruang lingkup perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;).

Sehingga, jika perempuan tersebut ingin menuntut laki-laki terkait pertanggungjawaban perkawinannya, maka posisinya sangat lemah di mata hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dinikahi Secara Siri dan Diumbar Janji, Bisakah Pihak Istri Minta Suaminya Bertanggung Jawab?

Berdasarkan hukum waris perdata barat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;), terdapat 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris).

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris II, III, dan IV akan tertutup sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian, apabila tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian golongan II yang akan mewaris, sedangkan ahli waris golongan III dan IV tidak mendapatkan bagian, demikian seterusnya.

Siapa saja yang termasuk ahli waris golongan I, II, III, dan IV tersebut? Dan jika sekeluarga telah meninggal dunia sebagaimana yang Anda tanyakan, siapa ahli warisnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Yang Berhak Jadi Ahli Waris Jika Sekeluarga Telah Meninggal

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Si Pokrol

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Erni Agustin S.H., LL.M

Arsip Jawaban