Pusat Kajian Syariah FH Unair

Pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup jelas merupakan bentuk penyimpangan dari pemberlakuan sistem waris Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan rukun dan syarat utama pembagian harta waris adalah adanya kematian pewaris. Di sisi lain terkait pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain ketika kedua pihak masih hidup bukan termasuk dalam perhitungan harta waris, namun dapat dikategorikan sebagai hibah/hadiah sebagaimana yang Anda tanyakan. Adapun pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya, hukumnya boleh dan tidak ada batasan nomimal jumlahnya. Hal ini berbeda jika hibah tersebut dilakukan kepada orang lain, maka dibatasi maksimal 1/3 bagian dari harta kekayaan milik pemberi hibah.

Namun, terdapat sejumlah ketentuan lain yang perlu diperhatikan jika orang tua ingin menghibahkan harta kepada anak-anaknya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya?

Bila mengacu pada Pasal 26 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah</a>, kegiatan usaha perbankan syariah yang meliputi produk dan jasa wajib tunduk kepada prinsip syariah, dan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (&ldquo;MUI&rdquo;), sehingga tidak diperbolehkan bagi bank syariah untuk mengeluarkan produk/jasa dengan dasar fatwa di luar fatwa MUI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Fatwa Ulama Individu Jadi Dasar Hukum Produk Bank Syariah?

Dana tabarru&rsquo; adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannnya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. Bagi peserta asuransi syariah, apabila berhenti menjadi peserta, dana tabarru&rsquo; yang sebelumnya sudah dibayarkan bisa diminta kembali, hal ini berdasarkan <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=tabarru">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru&rsquo; dagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir</a> (&ldquo;Fatwa DSN-MUI 81/2011&rdquo;). Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar pengembalian dana tabarru&rsquo; bisa dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?

Bank syariah sebagai salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen baik dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

Dalam hal konsumen menolak tanggapan pengaduan dari bank syariah, maka bank syariah wajib memberikan informasi kepada konsumen dan/atau perwakilan konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, konsumen juga dapat melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (&ldquo;OJK&rdquo;) melalui beberapa sarana, apa sajakah itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Adukan ke Sini Jika Akad dengan Bank Bertentangan dengan Prinsip Syariah

Setiap pelaku ekonomi harus mengetahui hukum-hukum syara&rsquo;, yang terkait dalam muamalah dalam aspek finansial, agar dia dapat melakukan perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan yang haram dan bebas dari segala hal yang tidak jelas halal dan haramnya.

Agar usaha Anda sebagai makelar properti sesuai dengan syariah dan membawa berkah, maka Anda harus mempelajari dan mengamalkan ketentuan tentang akad-akad yang melandasi hubungan hukum para pihak. Selain itu, Anda juga dapat meurujuk kepada <a href="https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3546b89b560684ae313630353432.html">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti</a> yang secara spesifik mengatur mengenai keperantaraan/makelar yang sesuai dengan syariah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Agar Bisnis Makelar Properti Sesuai Syariah

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kegiatan usaha hotel syariah kini tidak ada lagi karena <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5408086ac6316">Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah</a> (&ldquo;Permenparekraf 2/2014&rdquo;) sudah dicabut dengan alasan karena Permenparkraf 2/2014 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini.

Sehingga, saat ini yang dapat menjadi pedoman hanya <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3/">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</a> yang di dalamnya ada ketentuan terkait hotel syariah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan tentang Hotel Syariah di Indonesia

Pada dasarnya, ketiga putri Kakek Anda sebagai ahli waris telah memiliki hak sepenuhnya atas harta yang telah menjadi milik mereka selaku ahli waris dan memiliki kebebasan melakukan apa pun terhadap harta yang telah menjadi miliknya. Termasuk jika ketiganya menuangkan dalam surat kesepakatan bahwa harta yang menjadi hak warisan mereka bertiga tersebut tidak berhak diganggu gugat oleh suami maupun anak-anak mereka. Akan tetapi perlu diingat bahwa kesepakatan ini hanya berlaku sementara saja, yaitu hanya selama ketiga ahli waris tersebut masih hidup.

Mengapa demikian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Pewaris Sepakat untuk Tidak Memberikan Tanah ke Ahli Warisnya

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e41080665108/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-36-seojk03-2015-tahun-2015">Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</a> dan <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/">Fatwa Dewan Syariah Nasinal Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma&rsquo;)</a>, pembiayaan/kredit sindikasi boleh dilakukan antara lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank konvesional, dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi dan memakai rekening pembiayaan yang berbeda pula.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pemberian Kredit Sindikasi oleh Bank Syariah Bersama Bank Konvesional, Bolehkah?

Perlu dipahami, penyerahan benda gadai kepada penerima gadai bukan bermakna levering yaitu penyerahan yang bermaksud mengalihkan kepemilikan benda. Oleh karena itu, benda gadai tidak boleh digunakan oleh penerima gadai.

Meskipun ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> (&ldquo;KUH Perdata&rdquo;) yang mengatur jaminan gadai tidak tegas menyatakan bahwa penerima gadai dilarang menggunakan benda gadai, akan tetapi, pada Pasal 1157 KUH Perdata diatur bahwa penerima gadai atau pihak ketiga berkewajiban untuk merawat benda gadai yang ada dalam kekuasaanya. Ia bertanggung jawab atas hilangnya atau kemorosotan benda gadai kalau hal ini terjadi karena kesalahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Penerima Gadai Menggunakan Barang Gadai?

Eksekusi jaminan kebendaan tidak harus dilakukan melalui lelang, melainkan dapat juga dilakukan dengan penjualan di bawah tangan jika dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan pemilik jaminan benda dan memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Penjualan di bawah tangan dilakukan bilamana dengan cara ini dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

S & P Law Office

CHP Law Firm

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

Marak Love Scamming, Begini Pengertian dan Jerat Pidananya

Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja

Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

Pakai Wajah Orang Lain untuk Stiker WhatsApp, Bisakah Dipidana?

Hak Waris Anak Luar Kawin

Si Pokrol

Secara hukum, penggugat berhak menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pencabutan gugatan.

Jika perkara yang digugat tersebut belum diperiksa di sidang pengadilan, maka penggugat berhak mencabut gugatan tanpa izin/persetujuan dari tergugat. Lalu, bagaimana cara cabut gugatan cerai di pengadilan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

Perlu dicatat bahwa kompensasi bagi pekerja yang di-PHK tidak hanya pesangon, melainkan juga uang penghargaan masa kerja (&ldquo;UPMK&rdquo;) dan uang penggantian hak (&ldquo;UPH&rdquo;). Kemudian, terkait pesangon berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perppu_2_2022">Perppu Cipta Kerja</a>&nbsp;yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a>&nbsp;besarannya didasarkan pada alasan terjadinya PHK.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pusat Kajian Syariah FH Unair

5 Penjawab Mitra

Dr. Yuniarti, S.H., M.H. , LL.M

Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

Fiska Silvia Rr, S.H.,M.M., LL.M

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Arsip Jawaban