Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sementara, obligasi adalah surat bukti pengakuan utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dengan jangka waktu minimal satu tahun. Selain itu, apa saja perbedaan saham dan obligasi lainnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya

Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk dalam asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT.&nbsp;

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa JHT merupakan asuransi sosial yang pembayarannya bukan hanya dibayar oleh pekerja sendiri saja namun juga oleh pemberi kerja. Jadi kontrak polisnya bukan langsung antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pekerja, namun secara kolektif dari perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi?  

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Dana tabarru&rsquo; adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannnya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. Bagi peserta asuransi syariah, apabila berhenti menjadi peserta, dana tabarru&rsquo; yang sebelumnya sudah dibayarkan bisa diminta kembali, hal ini berdasarkan <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=tabarru">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru&rsquo; dagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir</a> (&ldquo;Fatwa DSN-MUI 81/2011&rdquo;). Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar pengembalian dana tabarru&rsquo; bisa dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dana Tabarruâ€™ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?

Setiap pelaku ekonomi harus mengetahui hukum-hukum syara&rsquo;, yang terkait dalam muamalah dalam aspek finansial, agar dia dapat melakukan perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan yang haram dan bebas dari segala hal yang tidak jelas halal dan haramnya.

Agar usaha Anda sebagai makelar properti sesuai dengan syariah dan membawa berkah, maka Anda harus mempelajari dan mengamalkan ketentuan tentang akad-akad yang melandasi hubungan hukum para pihak. Selain itu, Anda juga dapat meurujuk kepada <a href="https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3546b89b560684ae313630353432.html">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti</a> yang secara spesifik mengatur mengenai keperantaraan/makelar yang sesuai dengan syariah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Agar Bisnis Makelar Properti Sesuai Syariah

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Baik asuransi konvensional maupun syariah, keduanya telah diatur dalam <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian</a>.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada intinya, salah satu hal utama yang membedakan antara asuransi konvensional dan syariah adalah bahwa asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer of risk (pengalihan risiko) sedangkan asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk (saling menanggung risiko). 
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bedanya Asuransi Syariah dengan Konvensional

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Si Pokrol

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya

Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi?

Dana Tabarruâ€™ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?

Agar Bisnis Makelar Properti Sesuai Syariah

Bedanya Asuransi Syariah dengan Konvensional

Arsip Jawaban Populer

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!