Etis Cahyaning Putri, S.H., M.H.

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kewenangan menyelenggarakan pendidikan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi, sehingga ketentuan mengenai pemberhentian masa studi diatur oleh Peraturan Akademik masing-masing perguruan tinggi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Seorang mahasiswa dapat diberhentikan studinya atau <em>drop out </em>oleh Perguruan Tinggi <strong>dengan peringatan atau tanpa peringatan sebelumnya karena masa studi habis dan diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi </strong>sedangkan mengenai bentuk penetapan putus studi menjadi kewajiban Pimpinan Universitas untuk mengeluarkan <strong>surat keputusan putus studi</strong> atas usulan fakultas.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mahasiswa dapat mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan tentang putus studi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh pejabat yang bersangkutan (Rektor) dengan merujuk pada<span style="color:#222222"> Pasal 3</span> <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/node/639/undangundang-nomor-5-tahun-1986" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara</a> dan perubahannya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran 

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)

<p>Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember</p>

Arsip Jawaban Etis Cahyaning Putri, S.H., M.H.