Etis Cahyaning Putri, S.H., M.H.

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kewenangan menyelenggarakan pendidikan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi, sehingga ketentuan mengenai pemberhentian masa studi diatur oleh Peraturan Akademik masing-masing perguruan tinggi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Seorang mahasiswa dapat diberhentikan studinya atau <em>drop out </em>oleh Perguruan Tinggi <strong>dengan peringatan atau tanpa peringatan sebelumnya karena masa studi habis dan diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi </strong>sedangkan mengenai bentuk penetapan putus studi menjadi kewajiban Pimpinan Universitas untuk mengeluarkan <strong>surat keputusan putus studi</strong> atas usulan fakultas.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mahasiswa dapat mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan tentang putus studi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh pejabat yang bersangkutan (Rektor) dengan merujuk pada<span style="color:#222222"> Pasal 3</span> <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/node/639/undangundang-nomor-5-tahun-1986" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara</a> dan perubahannya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Bolehkan Surat Kuasa Dicabut Sepihak oleh Pemberi Kuasa?

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya

Gugatan Derivatif Terhadap Direksi dan Komisaris PT

Bolehkah Impor Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Pribadi?

Law Office Simanjuntak & Partners

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Perlu diketahui bahwa </span><span style="color:#222222">terjemahan </span><span style="color:#222222">memiliki</span> <span style="color:#222222">h</span><span style="color:#222222">ak </span><span style="color:#222222">c</span><span style="color:#222222">ipta</span><span style="color:#222222"> tersendiri dan bukan termasuk plagiarisme. Namun demikian, sebelum Anda melakukan penerjemahan <em>e-book </em>atau novel, Anda perlu melakukan hal-hal agar tidak melanggar hak cipta. Apa saja hal yang harus dilakukan tersebut?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Saham sebagai benda bergerak pada dasarnya dapat dihibahkan. Namun dalam melakukan hibah saham, lebih lanjut harus diperhatikan ketentuan dalam hukum perseroan tentang peralihan hak kepemilikan pada saham.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Dalam melakukan hibah saham, jika anggaran dasar PT mengatur pemindahan hak atas saham harus ada penawaran kepada pemegang saham lainnya, maka ketentuan ini berlaku juga untuk hibah.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, bagaimana syarat dan prosedur hibah saham?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>
</div>

Syarat dan Prosedur Hibah Saham

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

<p>Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember</p>

Arsip Jawaban Etis Cahyaning Putri, S.H., M.H.