Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

<p>Pengaturan mengenai larangan kampanye setidak-tidaknya diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</a> dan perubahannya.</p>

<p>Dari ketentuan di atas, kampanye dilarang dilakukan di tempat ibadah. Namun bagaimana jika dilakukan di pengajian rumahan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Hukumnya Kampanye di Pengajian Rumahan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Constitutional complaint</em> secara singkat dapat diartikan sebagai mekanisme penegakan hak konstitutional warga negara melalui upaya pengaduan ke pengadilan, khususnya pengadilan konstitusi. Contoh negara yang telah menerapkan kewenangan <em>constitutional complaint</em> adalah Jerman, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Lalu, apakah Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Konstitusi telah memiliki kewenangan <em>constitutional complaint</em>?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Apakah Indonesia Mengenal <i>Constitutional Complaint</i>? 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam ketentuan <a href="https://mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK8.pdf" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara</a> Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;) tidak disebutkan sebagai pihak yang dapat berperkara dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tidak memasukan MK sebagai pihak telah sejalan dengan asas peradilan yang berlaku universal yaitu <em>nemo judex idoneus in propria causa</em> yang berarti hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Asas <em>nemo judex idoneus in propria causa</em> merupakan bagian dari menjaga imparsialitas (ketidak-berpihakan), netralitas dan independensi hakim sebagai pemeriksa dan pemberi keadilan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dengan demikian MK tidak bisa menjadi pihak yang bersengketa dalam perkara kewenangan antar lembaga negara, lagi pula sampai saat ini MK belum pernah memutus perkara sengketa lembaga negara yang terkait dengan dirinya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Terdapat tiga hal yang perlu dicermati untuk memahami perbedaan Pemilihan Umum (&ldquo;Pemilu&rdquo;) Presiden Indonesia dan Amerika yaitu:</div>

<ol>
	<li style="text-align:justify">
	<div>Kandidasi calon presiden;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>Indikator kemenangan;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>Tradisi <em>gentlemen</em> dalam menyikapi hasil pemilu.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>


Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><em>Presidential Threshold</em></strong><em> </em>adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada saat ini, ketentuan <em>Presidential Threshold </em>diatur dalam Pasal 222 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> (“UU Pemilu”) <strong>di mana </strong><strong>ambang batas </strong><strong>yang </strong><strong>digunakan adalah perolehan jumlah kursi </strong><strong>DPR</strong><strong> dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya</strong><strong> (pemilu diadakan serentak)</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5badd7a42016d/node/lt5237d6a48b045/putusan-mk-no-53_puu-xv_2017-pengujian-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017</a>, Pasal 222 UU Pemilu tersebut <strong>dinyatakan konstitusional</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Arti <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</span></p>


Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

<div><em>Direktur/Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas</em></div>


Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M

Arsip Jawaban

Hukumnya Kampanye di Pengajian Rumahan

Apakah Indonesia Mengenal Constitutional Complaint?