Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

<p>Pengaturan mengenai larangan kampanye setidak-tidaknya diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</a> dan perubahannya.</p>

<p>Dari ketentuan di atas, kampanye dilarang dilakukan di tempat ibadah. Namun bagaimana jika dilakukan di pengajian rumahan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Hukumnya Kampanye di Pengajian Rumahan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Constitutional complaint</em> secara singkat dapat diartikan sebagai mekanisme penegakan hak konstitutional warga negara melalui upaya pengaduan ke pengadilan, khususnya pengadilan konstitusi. Contoh negara yang telah menerapkan kewenangan <em>constitutional complaint</em> adalah Jerman, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Lalu, apakah Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Konstitusi telah memiliki kewenangan <em>constitutional complaint</em>?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Apakah Indonesia Mengenal <i>Constitutional Complaint</i>?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam ketentuan <a href="https://mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK8.pdf" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara</a> Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;) tidak disebutkan sebagai pihak yang dapat berperkara dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tidak memasukan MK sebagai pihak telah sejalan dengan asas peradilan yang berlaku universal yaitu <em>nemo judex idoneus in propria causa</em> yang berarti hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Asas <em>nemo judex idoneus in propria causa</em> merupakan bagian dari menjaga imparsialitas (ketidak-berpihakan), netralitas dan independensi hakim sebagai pemeriksa dan pemberi keadilan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dengan demikian MK tidak bisa menjadi pihak yang bersengketa dalam perkara kewenangan antar lembaga negara, lagi pula sampai saat ini MK belum pernah memutus perkara sengketa lembaga negara yang terkait dengan dirinya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Terdapat tiga hal yang perlu dicermati untuk memahami perbedaan Pemilihan Umum (&ldquo;Pemilu&rdquo;) Presiden Indonesia dan Amerika yaitu:</div>

<ol>
	<li style="text-align:justify">
	<div>Kandidasi calon presiden;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>Indikator kemenangan;</div>
	</li>
	<li style="text-align:justify">
	<div>Tradisi <em>gentlemen</em> dalam menyikapi hasil pemilu.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>

Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><em>Presidential Threshold</em></strong><em> </em>adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (?DPR?) atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada saat ini, ketentuan <em>Presidential Threshold </em>diatur dalam Pasal 222 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> (?UU Pemilu?) <strong>di mana </strong><strong>ambang batas </strong><strong>yang </strong><strong>digunakan adalah perolehan jumlah kursi </strong><strong>DPR</strong><strong> dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya</strong><strong> (pemilu diadakan serentak)</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5badd7a42016d/node/lt5237d6a48b045/putusan-mk-no-53_puu-xv_2017-pengujian-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017</a>, Pasal 222 UU Pemilu tersebut <strong>dinyatakan konstitusional</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">?</div>
</td>

Arti <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus? 

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan <em>online</em> sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media <em>online </em>masih belum lazim digunakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meski demikian, kami berpendapat sumbangan <em>online</em> tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan <em>online</em> sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan <i>Online</i>

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <span style="color:black"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a></span>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

<div><em>Direktur/Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas</em></div>

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M

Arsip Jawaban

Hukumnya Kampanye di Pengajian Rumahan

Apakah Indonesia Mengenal Constitutional Complaint?

Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya?

Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat

Arti Presidential Threshold dalam Pemilu

Arsip Jawaban Populer

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus?

Mitra Prosolution

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Tips Hukum

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)