Alghiffari Aqsa, S.H.

Seleb Jurist

Di Indonesia, bagi orang yang menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kemudian, di DKI Jakarta juga telah terbit <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fb731d535fc7/peraturan-daerah-provinsi-dki-jakarta-nomor-2-tahun-2020/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019</a> yang memberikan sanksi pidana denda bagi penolak vaksin COVID-19.

Di mata Hak Asasi Manusia (HAM), apakah kewajiban vaksinasi dan pemberian sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19 ini sudah tepat?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipidana? Begini Perspektif HAM

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Arti Pidana Penjara Seumur Hidup

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Aturan dan Jenis Hak Libur bagi Karyawan

Si Pokrol

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

<div>Alghiffari Aqsa, S.H. adalah seorang human rights lawyer yang berkonsentrasi pada bidang hukum acara, HAM, dan perburuhan.</div>

Arsip Jawaban Alghiffari Aqsa, S.H.