Seleb Jurist

Foreigners or Foreign Citizens can own electronic ID Cards with one condition: the foreigner must have a permanent stay permit and be 17 years old or have married or been married.

So, what makes the electronic ID Cards for foreigners different from the ones owned by us as Indonesian Citizens?

Please read the review below for a further explanation.

Foreigners Can Own Electronic ID Cards, here is the Difference with Ones Owned by Indonesian Citizens

Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;)&nbsp;bisa&nbsp;memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (&ldquo;KTP-el&rdquo;) dengan salah satu syarat yaitu WNA tersebut harus memiliki&nbsp;izin tinggal tetap dan telah berumur 17 tahun&nbsp;atau telah kawin atau pernah kawin. 

Lantas, apa yang membedakan KTP-el untuk WNA dengan yang dimiliki oleh kita sebagai Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;)?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI

Business judgement rule adalah suatu konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian.

Perlindungan hukum semacam ini merupakan solusi brilian untuk menjawab kekhawatiran setiap direksi yang ingin berinovasi dan mengambil peluang di atas ketidakpastian iklim bisnis, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia

Ketentuan mengenai pengunduran diri bagi karyawan tetap termasuk juga hak-hak karyawan yang mengundurkan diri tersebut telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Ketenagakerjaan</a> jo. <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a>. Maka, mengundurkan diri atau resign itu adalah suatu hak pekerja.

Jika dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) diatur larangan bahwa karyawan tidak boleh mengundurkan diri atau resign dalam masa waktu 5 tahun pertama, dan jika mengundurkan diri maka pekerja dikenakan denda sebesar 3 kali gaji, maka klausul tersebut menjadi batal demi hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Karyawan Tetap Dilarang Resign di 5 Tahun Pertama, Bolehkah?

Kalau karyawan bekerja sebagai kasir di minimarket, maka tanggung jawab karyawan terhadap pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mereka telah sepakati adalah sebagai kasir minimarket. Sebagai kasir, tentunya karyawan tidak dapat dikenai kewajiban atau tanggung jawab mengawasi barang-barang yang dijual di minimarket, karena di minimarket tentu ada bagian security yang bertugas mengawasi barang-barang yang diperdagangkan agar jangan sampai hilang/dicuri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Potong Gaji karena Barang di Minimarket Hilang, Bolehkah?

Fenomena sulitnya akses notaris karena tidak memiliki &lsquo;hubungan baik&rsquo; atau &lsquo;koneksi&rsquo; dengan bank adalah kejadian yang banyak dikeluhkan oleh notaris lainnya. Fenomena ini termasuk konteks persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999">UU 5/1999</a>, karena adanya unsur ketidakadilan atau unfairness di antara para notaris.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank

Benar. Pasca diundangkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&amp;q=uu%20cipTA%20KERJA&amp;rs=1847&amp;re=2020">UU Cipta Kerja</a>, terdapat perubahan sejumlah ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999">UU 5/1999</a> di mana ketentuan kewenangan pengajuan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (&ldquo;KPPU&rdquo;) dipindahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

Hal ini tentu berdampak bagi lembaga peradilan terkhusus untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastrukturnya terutama hukum acara, yang tak bisa dilakukan secara instan. Selain lembaga peradilan, KPPU juga terkena imbasnya terkait pengenaan denda yang hanya mengatur ketentuan minimum tanpa ditentukan berapa ketentuan denda maksimalnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Secara garis besar, kebiri kimia adalah pemberian suatu zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang ditujukan untuk menekan hasrat seksual berlebih.

Hukuman kebiri kimia dan tindakan pemasangan chip bagi pelaku tindak pidana cabul dan tindak pidana persetubuhan kepada anak di Indonesia diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a> (&ldquo;UU 23/2002&rdquo;) dan perubahannya serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fdaf5ceae9c9/node/629/peraturan-pemerintah-nomor-70-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak</a> (&ldquo;PP 70/2020&rdquo;).

Karena sudah diperintahkan dalam undang-undang, maka dokter yang ditetapkan menjadi eksekutor tindakan ini tidak boleh menolak dan harus melaksanakannya karena ini merupakan perintah undang-undang, yang mana menjadi alasan pembenar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia

Kemunculan gagasan negara serikat menurut dipicu oleh sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan (a highly centralized government), juga mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil.

Padahal, berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945">Undang-Undang Dasar 1945</a> (&ldquo;UUD 1945&rdquo;) bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (&ldquo;NKRI&rdquo;) diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing.

Dalam perspektif UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan tetapi bersifat federalistik, sehingga memungkinkan daerah mengatur kewenangannya secara lebih otonom. Tetapi jaminan konstitusional tersebut mengalami &rsquo;reduksi&rsquo; makna karena berbagai regulasi yang lahir belakangan justru mengarah kepada sentralisasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bentuk Negara Kesatuan dan Gagasan Negara Federal

Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</a>.

Meski demikian, harus diakui, MK tidak memiliki aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan putusannya, akan tetapi MK berkepentingan untuk melihat putusannya dihormati dan dipatuhi.

Untuk itu disarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (&ldquo;DPR&rdquo;) dan pemerintah memikirkan kembali bagaimana politik hukum ke depan supaya putusan MK dapat diimplementasikan dan diberikan sanksi bagi addressat putusan yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana? 

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

S & P Law Office

CHP Law Firm

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

Tanah Warisan Belum Bersertifikat, Begini Cara Mengurusnya

Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja

6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia

Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

Langkah Hukum Jika Bank Tak Kembalikan SHM dan SHT

Si Pokrol

Secara hukum, penggugat berhak menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pencabutan gugatan.

Jika perkara yang digugat tersebut belum diperiksa di sidang pengadilan, maka penggugat berhak mencabut gugatan tanpa izin/persetujuan dari tergugat. Lalu, bagaimana cara cabut gugatan cerai di pengadilan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

Perlu dicatat bahwa kompensasi bagi pekerja yang di-PHK tidak hanya pesangon, melainkan juga uang penghargaan masa kerja (&ldquo;UPMK&rdquo;) dan uang penggantian hak (&ldquo;UPH&rdquo;). Kemudian, terkait pesangon berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perppu_2_2022">Perppu Cipta Kerja</a>&nbsp;yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a>&nbsp;besarannya didasarkan pada alasan terjadinya PHK.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

<div>Seleb Jurist adalah jajaran tokoh terkemuka di Indonesia yang turut berkontribusi dalam memberikan edukasi hukum melalui rubrik Klinik Hukumonline. Seleb J

Seleb Jurist

15 Penjawab Mitra

Eri Hertiawan S.H., LL.M., MCIArb

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH. M.Li

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN

Arsip Jawaban