Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M.

Seleb Jurist

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengelola sampah adalah melalui pengaturan pengelolaan sampah yang meliputi <strong>pengurangan dan penanganan sampah</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Adapun mengenai kebijakan impor limbah memang masih dimungkinkan di Indonesia berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6177e7aad65a0" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor</a>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Menjawab pertanyaan Anda, dalam praktiknya pelaksanaan impor limbah sebagai bahan baku industri <u>masih menuai permasalahan di lapangan</u>. Pelanggaran dengan modus penyelundupan limbah bahan berbahaya dan beracun (&ldquo;B3&rdquo;) lintas negara, pemalsuan dokumen dan mencampurkan limbah B3 ke dalam limbah lainnya masih terjadi.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Aturan Pengelolaan Sampah dan Solusi Permasalahan Impor Limbah

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Indonesia memilik potensi energi baru terbarukan (&ldquo;EBT&rdquo;) yang besar. Namun pada praktiknya, pemanfaatan potensi EBT di Indonesia ini masih belum optimal karena beberapa kendala, salah satunya yaitu karena tingginya harga produksi pembangkit listrik berbasis EBT.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Komitmen Pemerintah dalam Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</span></p>


Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

<div>Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M.adalah guru besar hukum administrasi negara Universitas Sebelas Maret yang juga merupakan&nbsp;pener

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M.

Arsip Jawaban

Aturan Pengelolaan Sampah dan Solusi Permasalahan Impor Limbah

Komitmen Pemerintah dalam Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan

Arsip Jawaban Populer

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!