Alfi Renata, S.H.

Si Pokrol

Jual Beli Rumah yang Aman

Akta Balik Nama Ahli Waris

Pelepasan Hak Milik atas Tanah

Undian Berhadiah

Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi

Perubahan Nama PT terhadap Izin-izin Terdahulu

Apakah Usaha Konsultan Pajak Boleh Berbentuk PT?

Penandatanganan Perjanjian di Luar Negeri

Surat Keterangan Hak Waris

Membatalkan Surat Wasiat

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Hukumnya Jual Sex Toys di Indonesia

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto dapat dilakukan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Tips Urus Dokumen Kependudukan Langsung dari Dirjen Dukcapil!

Arsip Jawaban Alfi Renata, S.H.