David Christian, S.H.

Si Pokrol

Uang pensiun pada dasarnya meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak apabila pekerja telah memasuki usia pensiun. Hal ini diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">UU Ketenagakerjaan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">UU Cipta Kerja</a>.

Bagaimana jika perusahaan telah mengikutsertakan pekerjanya dalam pogram jaminan pensiun? Lalu bagaimana cara menghitung uang pensiun?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan dan Simulasi Penghitungan Uang Pensiun

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi,

Pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi memiliki kewajiban penting dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

Lantas,&nbsp;sanksi apa yang diberikan bagi pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi apabila tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022">UU PDP</a>?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewajiban-Kewajiban Penting dalam UU PDP dan Sanksinya Jika Melanggar

Untuk menjamin perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (&ldquo;ISPO&rdquo;). Kewajiban ISPO ini diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7864ac01f0a/peraturan-presiden-nomor-44-tahun-2020?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=Perpres_44_2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Perpres 44/2020</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6018d56b7ac70/peraturan-menteri-pertanian-nomor-38-tahun-2020?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=Permentan_38_2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permentan 38/2020</a>.

Adakah aturan minimum luas wilayah usaha perkebunan kelapa sawit yang wajib memiliki sertifikasi ISPO? Kemudian apa sanksi jika tidak melakukan sertifikasi ISPO dan apa saja keuntungan setelah mendapatkan sertifikasi IPO?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewajiban Sertifikasi ISPO bagi Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022">UU PDP</a>, perusahaan e-commerce&nbsp;yang Anda maksud merupakan bagian dari pengendali data pribadi yang penyelenggaraannya harus dilakukan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Lalu bagaimana jika terjadi kegagalan perlidungan data pribadi seperti hacking? Apakah konsumen selaku subjek data pribadi dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak e-commerce secara non litigasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi Non Litigasi

Selain dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_ITE" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>&nbsp;dan perubahannya, perbuatan penyalahgunaan KTP milik orang lain juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>.

Di sisi lain, perbuatan menyalahgunakan KTP untuk pinjaman&nbsp;online&nbsp;bisa pula digugat secara perdata. Bagaimana penjelasan lengkapnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol

Indonesia telah memiliki <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi </a>(UU PDP) tersendiri. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Lantas adakah aturan yang mendasari pemerintah untuk mendapatkan data pribadi masyarakat? Kemudian bagaimana penanganan apabila terjadi kebocoran data pribadi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi 

Akusisi atau pengambilalihan dengan pemindahan hak atas saham atau pengalihan saham memiliki tata cara yang berbeda. Bagaimana prosedur akuisisi dan pemindahan hak atas saham? Perlukah industri penghasil tembaga yang akan melakukan pengalihan saham mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Pengalihan Saham Perusahaan Tambang Tembaga

Sebelumnya perlu dipahami dulu terkait legalitas airsoft gun&nbsp;di Indonesia. Secara singkat, airsoft gun&nbsp;merupakan senjata yang dibuat atau diproduksi menyerupai senjata api asli atau replika senjata api.

Tapi, apakah di Indonesia boleh memiliki airsoft gun? Lalu jika ada orang yang menembak menggunakan airsoft gun dapatkah dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Menembak Orang dengan Airsoft Gun

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh driver dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_12_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU TPKS</a>. Ia bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatan yang dilakukannya.

Lantas apakah perusahaan aplikasi angkutan online juga harus bertanggung jawab atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan driver tersebut? Apa bentuk tanggung jawabnya dan langkah apa yang dapat dilakukan konsumen atau penumpang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.
</div>

Pelecehan Seksual oleh Driver, Penyedia Aplikasi Bertanggung Jawab?

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA dan syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan TKA dalam waktu beberapa hari?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan, Begini Aturannya

Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

David Christian merupakan intern di Klinik Hukumonline dan mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2019 dengan peminatan