Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H.

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Manusia dalam menjalani hidupnya selalu disertai dengan berbagai risiko atau peristiwa yang bisa saja terjadi, tetapi tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Termasuk pula risiko kesehatan, sulit diprediksikan kapan akan menderita sakit. 

Guna mengatasi dan menghindari risiko dan biaya tinggi yang timbul di kemudian hari, seseorang dapat mengalihkan risiko kesehatannya kepada perusahaan asuransi kesehatan melalui perjanjian asuransi. Apakah asuransi kesehatan menanggung keseluruhan biaya atau ada batasan tertentu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Biaya Pertanggungan dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan

Jika bicara tentang profesi dokter, tidak jarang dokter harus bekerja karena berlakunya ketentuan zaakwaarneming (bertindak dengan sukarela) atau bertindak untuk kemanusiaan dengan prinsip the Good Samaritan Law demi menyelamatkan nyawa orang lain.

Akan tetapi, kadang kala dokter dihadapkan pada suatu gugatan dari pihak pasien maupun keluarganya. Apabila terjadi malapraktik, dokter&nbsp; harus bertanggungjawab dan dapat digugat oleh pasiennya untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian dalam menjalankan kewajibannya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan melanggar hak-hak pasien. Guna meringankan&nbsp; tanggung jawab ini, dokter dapat melakukan pengalihan risiko melalui asuransi tanggung gugat profesi dokter.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dokter Malapraktik, Bisakah Asuransi yang 'Tanggung Jawab'?

Indonesia tidak hanya sebagai negara mega biodiversity, akan tetapi juga negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman kebudayaan dan pengetahuan tradisional. Perlindungan pengetahuan tradisional memiliki tantangan tersendiri karena ciri-cirinya yang unik.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia diawali dengan meratifikasi Nagoya Protocol yang antara lain memuat ketentuan tentang pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57dfa79196118/undang-undang-nomor-13-tahun-2016/document" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Paten</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59424bd20c01f/undang-undang-nomor-5-tahun-2017/document" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 5/2017</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5987e83e17c2f/node/14/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-13-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Permenkumham 13/2017</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Indonesia

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP

Si Pokrol

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Wakil Dekan dan anggota BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata