Ilman Hadi, S.H.

Si Pokrol

Penting untuk diketahui bahwa lembaga hukum di Indonesia tidak sebatas pada Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebuah organisasi atau lembaga dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses peradilan, melainkan juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Penjelasan selengkapnya dapat baca ulasan di bawah ini.

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Hukum Malpraktik di Indonesia

Hak-hak Masyarakat dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika

Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Cara Penyelesaian Sengketa Pajak

Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana

Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah

Ukuran Ban Tidak Sesuai Keluaran Pabrik, Bisakah Ditilang?

Cara Pembayaran PNBP Fidusia Online

Definisi Contempt of Court

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran 

Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)

Arsip Jawaban Ilman Hadi, S.H.

Ilman Hadi, S.H.

Arsip Jawaban

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Hukum Malpraktik di Indonesia

Hak-hak Masyarakat dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika

Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Cara Penyelesaian Sengketa Pajak

Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana

Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah

Ukuran Ban Tidak Sesuai Keluaran Pabrik, Bisakah Ditilang?

Cara Pembayaran PNBP Fidusia Online

Definisi Contempt of Court

Arsip Jawaban Populer

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran

Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin

Mitra Prosolution

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Tips Hukum

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Video Klinik

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)