Ilman Hadi, S.H.

Si Pokrol

Penting untuk diketahui bahwa lembaga hukum di Indonesia tidak sebatas pada Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebuah organisasi atau lembaga dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses peradilan, melainkan juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Penjelasan selengkapnya dapat baca ulasan di bawah ini.

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Hukum Malpraktik di Indonesia

Hak-hak Masyarakat dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika

Konsekuensi Hukum Jika Membayar Suap untuk Jadi Polisi

Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Cara Penyelesaian Sengketa Pajak

Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana

Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah

Ukuran Ban Tidak Sesuai Keluaran Pabrik, Bisakah Ditilang?

Cara Pembayaran PNBP Fidusia Online

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus? 

Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Ilman Hadi, S.H.