Ilman Hadi, S.H.

Si Pokrol

Penting untuk diketahui bahwa lembaga hukum di Indonesia tidak sebatas pada Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebuah organisasi atau lembaga dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses peradilan, melainkan juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Penjelasan selengkapnya dapat baca ulasan di bawah ini.

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Hukum Malpraktik di Indonesia

Hak-hak Masyarakat dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika

Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Cara Penyelesaian Sengketa Pajak

Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana

Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah

Ukuran Ban Tidak Sesuai Keluaran Pabrik, Bisakah Ditilang?

Cara Pembayaran PNBP Fidusia Online

Definisi Contempt of Court

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Perbedaan Pelaporan dan Pengaduan

Jerat Pasal Membawa Senjata Tajam, Adakah? 

Bisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian?

Pelecehan Seksual oleh Driver, Penyedia Aplikasi Bertanggung Jawab?

Perbedaan Hakim Karier, Nonkarier, dan Hakim Ad Hoc

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA dan syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan TKA dalam waktu beberapa hari?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Penambahan <a href="https://www.hukumonline.com/kamus/m/modal" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">modal</a> tanpa penerbitan saham baru dapat dilakukan sepanjang PT masih memiliki sisa modal dasar yang belum ditempatkan dan disetor di mana tata cara pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar PT.

Namun tentunya akibat hukum dari penambahan modal dapat menyebabkan terjadinya dilusi saham bagi pemegang saham PT A yang tidak mengambil bagian saham yang akan dikeluarkan. Lalu, bagaimana solusinya agar kepemilikan saham PT A tidak terdilusi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya

Menyadap WhatsApp Pacar, Termasuk Cybercrime? - Kristiani Virgi Kusuma Putri, S.H. (Persada UB)

Arsip Jawaban Ilman Hadi, S.H.