Made Wahyu Arthaluhur, S.H.

Si Pokrol

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Kami kurang mendapatkan keterangan yang jelas tentang hal-hal apa yang telah dilakukan oleh organisasi B hingga warga yang mayoritas berorganisasi A menjadi merasa tidak nyaman dan resah.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apabila yang Anda maksud dalam pertanyaan Anda dengan kalimat “warga merasa tidak nyaman dan resah” adalah pelanggaran terhadap kewajiban ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf c dan d<strong> </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt520ca07b67d02/nprt/lt510a5f1f8bbc7/uu-no-17-tahun-2013-organisasi-kemasyarakatan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5965f437dec93/nprt/lt51ee2a847bcd6/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</a> yang ditetapkan dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a17c237594aa/nprt/lt51ee2a847bcd6/undang-undang-nomor-16-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank" title="Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 - PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang</a> (“UU Ormas”), yaitu <strong>melanggar kewajiban</strong><strong> untuk</strong><strong> memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan</strong> dan/atau <strong>memberikan manfaat untuk masyarakat serta melanggar kewajiban menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat</strong>; maka ormas tersebut dapat dijerat sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 60 ayat (1) UU Ormas berupa:</div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li style="text-align:justify">
<div>Peringatan tertulis;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Penghentian kegiatan; dan/atau</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sedangkan apabila yang Anda maksud “warga merasa tidak nyaman dan resah” adalah <strong>melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial</strong> sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (3) huruf c UU Ormas,<strong> </strong>maka ormas tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri bagi ormas yang tidak berbadan hukum atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM bagi ormas yang berbadan hukum, yang akan berakibat ormas tersebut bubar.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, anggota dan/atau pengurus ormas tersebut juga dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam <strong>Pasal 82A ayat (1) UU Ormas</strong> berikut:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:40px; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.</em></div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
</td>

Jerat Hukum Ormas yang Mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya, menurut <u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a>, </u>perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal <u>penyimpangan</u> terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta <strong>dispensasi</strong> kepada pengadilan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dispensasi kawin ini diperoleh berdasarkan permohonan ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan mengeluarkan <strong>penetapan</strong>. Untuk permohonan dispensasi kawin bagi umat islam, diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam kasus pada pertanyaan Anda, hakim mengeluarkan penetapan bahwa permohonan <strong>tidak dapat diterima atau NO (</strong><strong><em><span style="color:#222222">niet ontvankelijke verklaard</span></em></strong><strong><span style="color:#222222">)</span></strong><span style="color:#222222"> adalah karena anak pemohon mengaku belum ingin menikah sehingga hakim menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima/NO karena permohonan tidak cukup alasan/kabur (<strong><em>obscuur libel</em></strong>). </span>Jadi menurut hemat kami, cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi menikah tidak dapat diterima oleh karena alasan permohonan yang kabur.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Penetapan Pengadilan atas Permohonan Dispensasi Usia Menikah

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Dalam setiap perselisihan hubungan industrial <strong>wajib</strong> diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit (antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada prinsipnya, perundingan bipartit harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu <strong>pekerja/buruh </strong>atau<strong> serikat pekerja/buruh </strong>dengan <strong>pengusaha</strong>. Pada <span style="color:blue"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28847/node/203/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-per31menxii2008-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/Xii/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit</a></u></span><span style="color:blue"><u><strong> </strong></u></span><span style="color:blue"><u>(“</u></span>Permenakertrans 31/2008”), diatur bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pekerja/buruh <u>dapat didampingi oleh pengurus dari serikat pekerja/buruh</u> dari perusahaan tersebut. Sedangkan pihak dari perusahaan atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan <u>secara langsung</u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat larangan dalam <u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a></u> maupun Permenakertrans 31/2008 mengenai pekerja/buruh melibatkan kuasa hukum untuk mewakilinya dalam perundingan bipartit.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sejalan dengan hal tersebut, menurut <strong>Juanda Pangaribuan</strong>, Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan dan Hakim<em> Ad Hoc </em>pada Pengadilan Hubungan Industrial (2006-2016), tidak ada aturan yang melarang untuk melibatkan kuasa hukum dalam perundingan bipartit, sehingga bisa saja itu dilakukan asalkan didukung dengan surat kuasa khusus.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Langkah Pekerja Jika Perundingan Bipartit Ditolak Pengusaha

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (1) <span style="color:#0563c1"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a></u></span> dan Pasal 5 ayat (2)<strong> </strong><span style="color:#0563c1"><u><a href="http://hukumonline.com/pusatdata/detail/566/node/197/keputusan-menteri-tenaga-kerja-no-kep-150_men_2000-tahun-2000-penyelesaian-pemutusan-hubungan-kerja-dan-penetapan-uang-pesangon,-uang-penghargaan-masa-kerja-dan-ganti-kerugian-di-perusahaan?PHPSESSID=0ldme39f7q3k62p53naj09o422" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan</a>,</u></span> masa percobaan kerja yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu hanya boleh diberlakukan <strong>paling lama 3 (tiga) bulan</strong><strong> dan hanya boleh diadakan untuk satu </strong><strong>kali masa</strong><strong> percobaan</strong><strong> kerja</strong>. Sehingga, masa percobaan kerja Anda yang selama 6 (enam) bulan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Akan tetapi menurut <strong>Juanda Pangaribuan</strong>,<strong> </strong>Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan dan Hakim<em> </em><em>Ad</em><em> </em><em>Hoc</em><em> </em>pada Pengadilan Hubungan Industrial (2006-2016), pemberlakuan masa kerja selama 6 (enam) bulan tersebut <u>tidak membatalkan perjanjian kerja</u>. Yang batal hanyalah kelebihan waktu tersebut saja (kelebihan 3 bulan). Artinya, masa percobaan tetap sah tetapi harus dihitung 3 bulan. Menurut Juanda, apabila pekerja tidak <em>perform</em>, perusahaan dapat langsung memutus perjanjian kerjanya karena itulah tujuan dari masa percobaan, yaitu menguji kelayakan pekerja selama maksimal 3 bulan.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Juanda Pangaribuan juga berpendapat apabila hubungan kerja dalam masa percobaan tersebut diakhiri tanpa pemberitahuan tertulis, pada dasarnya itu tidak berakibat apa-apa terhadap pengakhiran tersebut. Menurutnya, tidak ada norma undang-undang yang bisa menjadi rujukan untuk menyatakan tindakan tersebut menjadi batal. Apabila terdapat syarat pemberitahuan jika ada pengkahiran hubungan kerja paling lambat 3 bulan sebelumnya dalam perjanjian kerja dan syarat tersebut tidak dilaksanakan, hal itu tidak memberi akibat hukum sehingga penghentian hubungan kerja dalam masa percobaan tetap dapat dibenarkan.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun, adakah langkah hukum yang dapat Anda lakukan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Percobaan

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan anak hasil <em>M</em><em>arried by </em><em>A</em><em>ccident</em> (“MBA”)<em> </em>adalah anak yang dihasilkan dari hubungan pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan. Yang mana kemudian pria dan wanita tersebut akhirnya menikah secara sah baik secara agama maupun Negara dan <strong>anak tersebut lahir dalam perkawinan sah orangtuanya</strong>.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Pasal 42 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</a> menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 99 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kompilasi Hukum Islam</a> (“KHI”) juga menyatakan <strong>anak yang sah</strong> adalah:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">a.    anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">b.    hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Anak yang sah memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Sehingga teman Anda yang merupakan anak yang lahir dari hubungan MBA masih memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mengenai wali nikah, Pasal 20 ayat (2) KHI mengatur bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau <em>adlal</em> atau enggan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan klasifikasi wali nasab sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KHI, karena teman Anda lahir dalam perkawinan yang sah dan memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, maka <strong>yang utamanya dapat menjadi wali nikah adalah ayah </strong><strong>t</strong><strong>eman Anda</strong>, karena ayah terletak dalam kelompok kekerabatan <u>pertama</u> (kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah bisa kakak laki-laki yang seibu dengan teman Anda menjadi wali nikah? Oleh karena wali nikah harus mempunyai hubungan darah <strong>patrilineal</strong> dengan calon pengantin perempuan, maka <strong>kakak laki-laki seibu <u>tidak dapat</u> menjadi wali nikah karena tidak termasuk ke dalam wali nasab</strong>.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
</td>

Wali Nikah Bagi Anak Hasil <i>Married by Accident</i> 

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Untuk menentukan dapat/tidaknya seorang karyawan menggunakan izin sakit adalah ada/tidaknya keterangan dokter yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan sedang sakit. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a<strong> </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> (“UU Ketenagakerjaan”). Sedangkan izin istirahat dengan perhitungan atau surat keterangan dokter kandungan atau bidan <strong>hanya ditujukan untuk pekerja/buruh perempuan yang melahirkan atau keguguran</strong>. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Menurut hemat kami, tindakan perusahaan yang tidak ingin menerima surat keterangan berobat dari bidan oleh </span><span style="color:#222222">t</span><span style="color:#222222">eman Anda yang seorang laki-laki bukanlah merupakan pelanggaran hukum. Alasan perusahaan menolak karena ranah </span><span style="color:#222222">wewenang pelayanan yang diberikan oleh </span><span style="color:#222222">bidan</span> adalah untuk ibu hamil, melahirkan, menyusui dan anak balita juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt598bc71419fbc/node/lt50ed147353289/peraturan-menteri-kesehatan-no-28-tahun-2017-izin-dan-penyelenggaraan-praktik-bidan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</a> yang mengatur wewenang bidan, yaitu melayani pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan dan keluarga berencana.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
</td>

Bolehkah Keterangan Sakit Pekerja Berdasarkan Surat dari Bidan? 

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam pertanyaan, Anda tidak menjelaskan dengan detail mengenai perjanjian kerja Anda. Dalam hal ini, kami asumsikan perjanjian kerja Anda adalah <strong>Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (</strong><strong>“</strong><strong>PKWT</strong><strong>”</strong><strong>)</strong>. Selain itu, Anda juga tidak menjelaskan detail apakah ‘perjanjian kerja’ yang tertulis di <em>WhatsApp </em>itu telah memuat lengkap hal-hal sebagaimana yang diatur dalam<strong> </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> (“UU 13/2003”) yaitu <span style="color:#222222">syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak</span><span style="color:#222222">.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan. Akan tetapi, PKWT diharuskan untuk <strong>dibuat secara tertulis</strong>. <span style="color:#222222">Apabila dalam percakapan <em>WhatsApp</em> Anda dengan perusahaan ada penawaran pekerjaan dari perusahaan yakni <strong>perjanjian kerja</strong> yang memuat </span><span style="color:#222222">syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak</span><span style="color:#222222">, dan kemudian dalam percakapan tersebut Anda menyetujuinya, maka dapat dikatakan <strong>hubungan kerja antara Anda dengan perusahaan telah terjadi</strong>. Segala ketentuan yang Anda dan perusahaan tentukan dalam pesan singkat <em>WhatsApp </em>mengikat Anda dan perusahaan.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">A</span><span style="color:#222222">pabila</span> <span style="color:#222222">benar </span><span style="color:#222222">PKWT dibuat secara elektronik </span><span style="color:#222222">(tertulis dalam <em>WhatsApp</em>) </span><span style="color:#222222">seperti dalam pertanyaan </span><span style="color:#222222">A</span><span style="color:#222222">nda</span><span style="color:#222222"> dan memenuhi dasar dan syarat sah perjanjian kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003, </span><span style="color:#222222">maka</span> <span style="color:#222222">perjanjian kerja tersebut</span> <span style="color:#222222">sah mengikat sehingga memiliki kekuatan hukum. Adapun jika suatu hari dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, </span><span style="color:#222222">menurut Pasal 5 ayat (</span><span style="color:#222222">1) </span><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a><span style="color:#222222"> sebagaimana diubah dalam </span><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank" title="Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 - PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a><span style="color:blue"><u>, </u></span><span style="color:#222222">keberadaan perjanjian kerja sebagai informasi elektronik tersebut juga mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Namun patut dipahami bahwa </span>perjanjian kerja melalui pesan <em>WhatsApp </em>kemungkinan memiliki kekuatan hukum yang lemah, <u>banyak aspek hukum yang mungkin saja tidak dipenuhi</u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Soal pengunduran diri, menurut Pasal 62 UU 13/2003, dalam PKWT apabila Anda mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu kerja Anda, maka Anda <strong>memang diwajibkan untuk membayar ganti rugi</strong> kepada perusahaan sebesar sisa gaji Anda sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Melalui <i>WhatsApp</i>

<td style="background-color:#ccc0d9; width:463.5pt">
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Perbedaan keduanya dapat dilihat dari ruang lingkupnya. <u>Perdagangan melalui sistem elektronik</u> merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Ruang lingkupnya dapat dilihat bahwa <strong>hanya sebatas perdagangan</strong> atau kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa tersebut untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#222222">Sementara itu, <u>transaksi elektronik</u> adalah <strong>istilah</strong> <strong>untuk perbuatan hukum</strong> yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum di sini sangatlah luas, untuk itu ruang lingkupnya dapat dilihat dalam Pasal 40 </span><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5098e21750cea/node/59/pp-no-82-tahun-2012-penyelenggaraan-sistem-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</a><span style="color:#222222"> yang terdiri atas lingkup publik atau lingkup privat.</span></div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
</td>

Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify"><strong>Asimilasi</strong> adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan asimilasi, <u>kecuali</u> bagi narapidana yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Mengenai Pasal 374 yang Anda tanyakan, kami asumsikan adalah Pasal 374 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (“KUHP”)<strong> </strong>yang berbunyi:</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0.5in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, <strong>diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun</strong></em><strong>.</strong></div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Hukuman pidana maksimal dalam ketentuan pasal tersebut adalah paling lama lima tahun, sehingga Narapidana yang melakukan tindak pidana tersebut dapat diberikan asimilasi selama ia memenuhi persyaratan: berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana, serta melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="text-align:justify"> </div>
</td>

Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Karena pihak yang bersengketa dengan Anda adalah perusahan pers, maka mekanisme penyelesaian harus terlebih dahulu menggunakan mekanisme menurut <span style="color:#222222"><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/node/111/uu-no-40-tahun-1999-pers" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</a></span><span style="color:#222222"> (“</span>UU Pers”)<em>.</em><strong> </strong><span style="color:#222222">UU Pers<strong> </strong>merupakan <em>lex specialis</em> </span><span style="color:#222222">terhadap <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (KUHP). Sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, <strong>peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers</strong>.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mekanisme yang dapat ditempuh terlebih dahulu adalah dengan menggunakan <strong>hak jawab</strong> dan <strong>hak koreksi </strong>Anda terhadap pemberitaan tersebut. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi juga dapat diajukan kepada Dewan Pers.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta <strong>yang merugikan nama baiknya</strong>. Dalam hal ini, pers wajib melayani hak jawab.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Setelah melakukan mekanisme tersebut, Anda kemudian dapat memproses perkara tersebut secara hukum. Memang, penggunaan hak jawab tidak menghapuskan hak seseorang untuk melakukan langkah hukum. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa jika gugatan hukum tetap dilakukan meski hak jawab sudah digunakan, maka seharusnya secara moral, gugatan hukum tidak bisa lagi dilakukan ketika hak jawab sudah dipakai.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Terlebih dalam praktiknya, <span style="color:#222222">ada gugatan terhadap pers yang diputus tidak dapat diterima karena penggugat mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu menggunakan hak jawabnya. Oleh karena itu, k</span>ami sarankan agar Anda menempuh upaya dengan memberikan hak jawab Anda sebelum mengajukan gugatan hukum.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Cara Menanggapi Pemberitaan Media yang Merugikan Nama Baik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</span></p>


Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Made Wahyu Arthaluhur, S.H.

Arsip Jawaban

Jerat Hukum Ormas yang Mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penetapan Pengadilan atas Permohonan Dispensasi Usia Menikah

Langkah Pekerja Jika Perundingan Bipartit Ditolak Pengusaha

Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Percobaan

Wali Nikah Bagi Anak Hasil Married by Accident

Bolehkah Keterangan Sakit Pekerja Berdasarkan Surat dari Bidan?

Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Melalui WhatsApp

Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik

Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana

Cara Menanggapi Pemberitaan Media yang Merugikan Nama Baik

Arsip Jawaban Populer

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!