Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Si Pokrol

Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Meski demikian, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;) dalam kondisi tertentu.

Apabila dewan komisaris melakukan pengurusan PT atau terjun langsung ikut serta dalam operasional perusahaan tanpa adanya alasan yang sah, tindakan ini melampaui kewenangan dewan komisaris yang telah diatur tegas dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PT</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Dewan Komisaris Ikut Mengurus Operasional PT?

Cek kosong adalah cek yang ketika akan dicairkan ke bank, ditolak oleh bank karena saldo pemilik rekening tidak cukup atau karena rekeningnya sudah ditutup. Terhadap cek kosong dalam kasus Anda, dapat dilakukan upaya hukum perdata, berupa gugatan wanprestasi, maupun pidana dugaan penipuan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa yang Dimaksud dengan Cek Kosong dan Cek Bertanggal Mundur?

Kegiatan usaha penyimpanan oli dan pelumas sebagai hasil olahan minyak bumi termasuk kegiatan usaha berisiko tinggi, maka diperlukan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu, ada juga persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha lain yang perlu diperhatikan.

Karena perusahaan Anda hanya menyewakan bangunan dan yang melakukan penyimpanan oli dan pelumas adalah penyewa, menurut kami, yang wajib memenuhi perizinan berusaha penyimpanan oli dan pelumas adalah pihak penyewa selaku pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Simpan Oli Industri di Gudang Sewaan, Ini Izin Usahanya

Untuk menentukan suatu kejahatan genosida perlu diperhatikan dua hal, yaitu Actus Reus (tindakan jahat) dan Mens Rea (niat jahat). Dalam hal ini, tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memang memenuhi unsur Actus Reus (tindakan jahat) sebagaimana yang tercantum dalam <a href="https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Konvensi Genosida</a> dan <a href="https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Statuta Roma</a>.

Namun dalam menentukan Mens Rea dalam kasus tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian yang lebih dalam. Meski demikian, tim pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa terdapat informasi yang cukup untuk memulai penyidikan dan penuntutan pejabat senior militer Myanmar atas kejahatan genosida.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang berwenang dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi bank syariah atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah (&ldquo;UUS&rdquo;) serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diberikan remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi yang ditentukan oleh Direksi bank syariah atau bank konvensional yang memiliki UUS.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Honorarium untuk Dewan Pengawas Syariah

Pemerintah telah mengatur secara rinci mengenai zakat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/node/328/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 23/2011</a> dan peraturan pelaksananya.

Zakat penghasilan termasuk dalam zakat pendapatan dan jasa dan bukan zakat uang. Jika penghasilan Anda sebesar Rp20 juta per bulan, Anda wajib membayar zakat pendapatan atau jasa. Perhitungannya jika diambil dari penghasilan Anda berarti: Rp20 juta x 2,5% = Rp500 ribu/bulan.

Khusus untuk pembayaran zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.

Pelaksanaan penagihan piutang oleh bank sebagai kreditur baru pada dasarnya merupakan hak, dan bukan kewajiban. Hanya saja, jika hak tagih tersebut tidak digunakan maka bank selaku kreditur baru dapat mengalami kerugian secara komerisal, apalagi jika didahului dengan cara pembelian oleh bank dari kreditur lama/asal.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya  

Ya, benar. Karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak berhak menerima uang kompensasi. Hal ini tertuang secara tegas dalam Pasal 17 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>.

Namun, di sisi lain, karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Ada perbedaan pendapat mengenai halal atau haramnya penggunaan cryptocurrency di kalangan para ulama dan ahli ekonomi. Adapun di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram, sedangkan sebagai aset komoditi bisa jadi sah atau tidak sah diperjualbelikan tergantung dari karakteristik cryptocurrency tersebut, apakah memenuhi syarat syar&rsquo;i atau tidak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cryptocurrency, Halal atau Haram?

Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat diakui secara hukum, di mana orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkatnya. Namun, perlu digarisbawahi, pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Lalu, untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkatnya, dalam hal untuk mendata anggota keluarga karyawan sebagaimana Anda tanyakan, kami menyarankan, Anda dapat meminta karyawan yang bersangkutan melampirkan fotokopi akta kelahiran anak angkatnya dan putusan/penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hubungan Hukum Anak Angkat dengan Ortu Angkatnya

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

<div>Saufa Ata Taqiyya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan peminatan Hukum Internasional.&nbsp;</div>