Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Si Pokrol

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, baik itu paspor atau pun surat perjalanan laksana paspor.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas, dapat dikeluarkan pas lintas batas.&nbsp; 

Jadi, benar. Ada dokumen khusus yaitu surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dikeluarkan untuk penduduk yang tinggal di perbatasan negara oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pas Lintas Batas untuk Penduduk di Perbatasan Negara

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek hanya bisa dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang harus berbentuk badan hukum dan memperoleh izin, tidak bisa dilakukan oleh orang pribadi (perseorangan).

Bentuk badan hukum tersebut dapat berupa:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">Badan usaha milik negara;</li>
	<li style="text-align:justify">Badan usaha milik daerah;</li>
	<li style="text-align:justify">Perseroan terbatas; atau</li>
	<li style="text-align:justify">Koperasi</li>
</ol>

Apa kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat-syarat Usaha Jasa Angkutan Umum

<a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5795af61d7f68/node/lt51064da8e2877/peraturan-menteri-pertanian-no-114_permentan_pd.410_9_2014-tahun-2014-pemotongan-hewan-kurban" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban</a> (&ldquo;Permentan 114/2014&rdquo;) mengatur mengenai siapa yang berwenang menjadi penyembelih hewan kurban. Pengaturan itu tercantum di Pasal 24 Permentan 114/2014, yang berbunyi:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia (&ldquo;RPH-R&rdquo;) harus dilakukan oleh juru sembelih halal.</li>
	<li style="text-align:justify">Penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat:</li>
</ol>

<ol style="list-style-type:lower-alpha; margin-left:40px">
	<li style="text-align:justify">beragama Islam dan sudah akil baligh;</li>
	<li style="text-align:justify">memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan</li>
	<li style="text-align:justify">memahami tata cara penyembelihan secara syar&rsquo;i.</li>
</ol>

Dari Pasal 24 Permentan 114/2014 di atas dapat kita pahami, bahwa secara eksplisit memang peraturan menteri ini didasari oleh hukum Islam. Sehingga syarat sah sembelihan hewan kurban di RPH-R maupun di luar RPH-R harus sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

Kriteria-kriteria bagi penyembelih hewan kurban sifatnya kumulatif, sehingga tidak dapat dipisahkan antara syarat satu dengan syarat lainnya. Kemudian bagaimana tata cara penyembelihannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat Sah Sembelihan Hewan Kurban

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (&ldquo;PUJK&rdquo;) baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah untuk memberikan salinan perjanjian maupun akad kepada nasabah secara umum.

Akan tetapi, khusus dalam akad pembiayaan, PUJK yang bertindak sebagai kreditur wajib menyerahkan salinan akad kepada nasabahnya (debitur).

Selain itu, ada sejumlah kewajiban pelaku usaha yang perlu diperhatikan, terutama terkait penyampaian informasi produk dan/atau layanan kepada nasabah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Haruskah Nasabah Diberikan Salinan Akad?

Kasus yang Anda tanyakan berkaitan erat dengan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia, khususnya asas pacta sunt servanda dan asas konsensualisme. Dalam hal PT A hendak mengubah perjanjian tapi tidak ingin melakukan adendum dan menganggap perjanjian sebelumnya tidak pernah ada, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh PT A dan PT B adalah membuat perjanjian baru.

Namun sebelum membuat perjanjian baru, guna mengakomodir kepentingan PT A dan sebagai perwujudan asas iktikad baik, PT A harus mengomunikasikan dan mengusulkan perjanjian baru ke PT B terlebih dahulu, sekaligus mencabut keberlakuan perjanjian sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

Pakaian bekas memang dilarang diimpor ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617781838e421" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor</a>.

&nbsp;

Penetapan barang dilarang impor, termasuk pakaian bekas dilakukan dengan alasan:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;</li>
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau</li>
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.</li>
</ol>

Lalu, bagaimana penegakan hukum dan penindakan terhadap importir yang melanggar larangan impor pakaian bekas?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Larangan Impor Pakaian Bekas

Benar, untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat COVID-19, pemerintah memandang perlunya memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Istilah yang digunakan untuk menyebut bantuan ini adalah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (&ldquo;BPUM&rdquo;).

BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lantas, bagaimana cara mendaftar BPUM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa itu BPUM dan Cara Mendapatkannya

Memang benar bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (&ldquo;BPJS&rdquo;) Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan yang terbaru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.

Kemudian menjawab pertanyaan Anda terkait pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (&ldquo;KPR&rdquo;) kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, melalui <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/node/189/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua</a> dan perubahannya diatur bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh KPR sebagai manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Bagaimana bunyi ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya

Joint Operation atau yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Operasi (&ldquo;KSO&rdquo;) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan KSO dengan perusahaan asing secara umum. Akan tetapi, dalam peraturan yang lebih spesifik di masing-masing bidang usaha, terdapat aturan yang berkaitan dengan hal ini.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan Joint Operation dengan Perusahaan Asing

Pada dasarnya penerapan Standar Nasional Indonesia (&ldquo;SNI&rdquo;) dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan. Namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pemberlakuan SNI wajib itu ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Selain itu, untuk usaha mikro dan kecil, terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal SNI ini. Bagaimana bunyi ketentuan ini?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Bisakah Gugat Cerai Suami karena Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

<div>Saufa Ata Taqiyya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan peminatan Hukum Internasional. </div>

Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Arsip Jawaban

Pas Lintas Batas untuk Penduduk di Perbatasan Negara

Syarat-syarat Usaha Jasa Angkutan Umum

Syarat Sah Sembelihan Hewan Kurban

Haruskah Nasabah Diberikan Salinan Akad?

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

Larangan Impor Pakaian Bekas

Apa itu BPUM dan Cara Mendapatkannya

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya

Aturan Joint Operation dengan Perusahaan Asing

Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?

Arsip Jawaban Populer

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Bisakah Gugat Cerai Suami karena Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual

Mitra Prosolution

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Tips Hukum

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)