Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Si Pokrol

Pada dasarnya, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (&ldquo;Amdal&rdquo;). Akan tetapi kewajiban itu dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan.

Adapun <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6184a55a0e3ab/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-18-tahun-2021/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup</a> (&ldquo;Permen LHK 18/2021&rdquo;) sebagaimana Anda sebutkan sebenarnya tidak mengatur tentang kewajiban kepemilikan Amdal. Sehingga, keberadaan Permen LHK 18/2021 tidak berdampak pada pengecualian kewajiban kepemilikan Amdal oleh perusahaan Anda.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?

Benar. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) atau dalam praktiknya disebut dengan pekerja kontrak wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Jika PKWT atau pekerja kontrak tidak dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, konsekuensinya PKWT atau pekerja kontrak demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Namun, arti &ldquo;demi hukum&rdquo; di sini harus dimaknai dengan prosedur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56d3fd6a34055/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-7-puu-xii-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

PKWT Tak Dicatatkan ke Disnaker, Ini Akibat Hukumnya

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, baik itu paspor atau pun surat perjalanan laksana paspor.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas, dapat dikeluarkan pas lintas batas.&nbsp; 

Jadi, benar. Ada dokumen khusus yaitu surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dikeluarkan untuk penduduk yang tinggal di perbatasan negara oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pas Lintas Batas untuk Penduduk di Perbatasan Negara

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek hanya bisa dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang harus berbentuk badan hukum dan memperoleh izin, tidak bisa dilakukan oleh orang pribadi (perseorangan).

Bentuk badan hukum tersebut dapat berupa:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">Badan usaha milik negara;</li>
	<li style="text-align:justify">Badan usaha milik daerah;</li>
	<li style="text-align:justify">Perseroan terbatas; atau</li>
	<li style="text-align:justify">Koperasi</li>
</ol>

Apa kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat-syarat Usaha Jasa Angkutan Umum

<a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5795af61d7f68/node/lt51064da8e2877/peraturan-menteri-pertanian-no-114_permentan_pd.410_9_2014-tahun-2014-pemotongan-hewan-kurban" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban</a> (&ldquo;Permentan 114/2014&rdquo;) mengatur mengenai siapa yang berwenang menjadi penyembelih hewan kurban. Pengaturan itu tercantum di Pasal 24 Permentan 114/2014, yang berbunyi:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia (&ldquo;RPH-R&rdquo;) harus dilakukan oleh juru sembelih halal.</li>
	<li style="text-align:justify">Penyembelihan hewan kurban di luar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat:</li>
</ol>

<ol style="list-style-type:lower-alpha; margin-left:40px">
	<li style="text-align:justify">beragama Islam dan sudah akil baligh;</li>
	<li style="text-align:justify">memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan</li>
	<li style="text-align:justify">memahami tata cara penyembelihan secara syar&rsquo;i.</li>
</ol>

Dari Pasal 24 Permentan 114/2014 di atas dapat kita pahami, bahwa secara eksplisit memang peraturan menteri ini didasari oleh hukum Islam. Sehingga syarat sah sembelihan hewan kurban di RPH-R maupun di luar RPH-R harus sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

Kriteria-kriteria bagi penyembelih hewan kurban sifatnya kumulatif, sehingga tidak dapat dipisahkan antara syarat satu dengan syarat lainnya. Kemudian bagaimana tata cara penyembelihannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Syarat Sah Sembelihan Hewan Kurban

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (&ldquo;PUJK&rdquo;) baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah untuk memberikan salinan perjanjian maupun akad kepada nasabah secara umum.

Akan tetapi, khusus dalam akad pembiayaan, PUJK yang bertindak sebagai kreditur wajib menyerahkan salinan akad kepada nasabahnya (debitur).

Selain itu, ada sejumlah kewajiban pelaku usaha yang perlu diperhatikan, terutama terkait penyampaian informasi produk dan/atau layanan kepada nasabah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Haruskah Nasabah Diberikan Salinan Akad?

Kasus yang Anda tanyakan berkaitan erat dengan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia, khususnya asas pacta sunt servanda dan asas konsensualisme. Dalam hal PT A hendak mengubah perjanjian tapi tidak ingin melakukan adendum dan menganggap perjanjian sebelumnya tidak pernah ada, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh PT A dan PT B adalah membuat perjanjian baru.

Namun sebelum membuat perjanjian baru, guna mengakomodir kepentingan PT A dan sebagai perwujudan asas iktikad baik, PT A harus mengomunikasikan dan mengusulkan perjanjian baru ke PT B terlebih dahulu, sekaligus mencabut keberlakuan perjanjian sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

Pakaian bekas memang dilarang diimpor ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617781838e421" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor</a>.

&nbsp;

Penetapan barang dilarang impor, termasuk pakaian bekas dilakukan dengan alasan:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;</li>
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau</li>
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.</li>
</ol>

Lalu, bagaimana penegakan hukum dan penindakan terhadap importir yang melanggar larangan impor pakaian bekas?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Larangan Impor Pakaian Bekas

Benar, untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat COVID-19, pemerintah memandang perlunya memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Istilah yang digunakan untuk menyebut bantuan ini adalah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (&ldquo;BPUM&rdquo;).

BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lantas, bagaimana cara mendaftar BPUM?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apa itu BPUM dan Cara Mendapatkannya

Memang benar bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (&ldquo;BPJS&rdquo;) Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan yang terbaru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.

Kemudian menjawab pertanyaan Anda terkait pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (&ldquo;KPR&rdquo;) kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, melalui <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/node/189/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua</a> dan perubahannya diatur bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh KPR sebagai manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Bagaimana bunyi ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

<div>Saufa Ata Taqiyya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan peminatan Hukum Internasional. </div>