Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Si Pokrol

Hubungan mitra kerja (kemitraan) adalah hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian kemitraan, yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Yang mana dalam hal ini, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Namun, dalam praktiknya tak jarang terjadi salah kaprah dalam penerapan pengklasifikasian hubungan mitra kerja (kemitraan), sebab istilah kemitraan justru dipakai untuk hubungan hukum yang seharusnya merupakan hubungan kerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perbedaan Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja

Konsumen yang dilindungi oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a> (&ldquo;UU Perlindungan Konsumen&rdquo;) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kasus Anda, karena Anda merupakan pemilik toko yang membeli barang untuk dijual kembali, Anda bukan konsumen yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.

Meski demikian, terdapat aturan hukum lain yang melindungi hak-hak Anda selaku pembeli, yakni menggunakan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali?

Pemerkosaan terhadap anak dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;) maupun <a href="http://hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/node/20" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a> (&ldquo;UU Perlindungan Anak&rdquo;) dan perubahannya.

Namun perlu diperhatikan, karena dalam pertanyaan Anda menyatakan bahwa pemerkosaan tersebut masih bersifat dugaan, untuk itu bisakah oknum aparatur sipil negara (ASN) yang bersangkutan diberhentikan karena melakukan perbuatan pidana berdasarkan KUHP dan UU Perlindungan Anak?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Oknum ASN Diduga Perkosa Anak Sendiri, Bisakah Dipecat?

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar. Apa saja standar yang dimaksud, dan apakah meliputi fasilitas umum seperti yang Anda tanyakan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sanksi Bagi Developer Perumahan yang Tak Sediakan Fasilitas Umum

Pada dasarnya, rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dilakukan pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui sistem Perjanjian Pengikatan Jual Beli (&ldquo;PPJB&rdquo;). Akan tetapi, PPJB hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas beberapa hal.

Apa saja hal-hal tersebut? Dan bagaimana aturan pembatalan PPJB dan pengembalian uang muka/down payment (DP)?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (&ldquo;SPP-IRT&rdquo;). Usaha produksi abon daging atau dendeng daging (olahan daging) yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Makanan Produksi Rumah Tangga Wajib Sertifikasi Ini

Tidak ada larangan bagi Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk dapat menerima pembayaran gaji dari perusahaan induk di luar negeri, namun anak perusahaan di Indonesia yang mempekerjakannya (pemberi kerja TKA) tetap membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sehingga, dalam hal pemberi kerja TKA tidak memilih untuk membayar upah TKA, ia seharusnya tetap memberikan imbalan dalam bentuk lain.

Selain itu, perihal kebolehan TKA menduduki jabatan struktural, apabila jabatan struktural yang Anda maksud adalah komisaris, direksi, dan manajerial, maka pada dasarnya TKA dapat menempati jabatan tersebut, asalkan memperhatikan ketentuan jabatan apa saja yang dapat diduduki atau dilarang diduduki oleh TKA.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah TKA Digaji oleh Perusahaan Induk di Luar Negeri?

Yang dimaksud dengan special envoy adalah orang yang mewakili organisasi internasional atau negara berdasarkan mandat yang bersifat sementara, layaknya perwakilan khusus. Pengiriman special envoy sebagai perwakilan negara pada dasarnya bukan merupakan hal baru dalam praktik diplomasi internasional.

Dalam hal ini, negara pengirim berhak menentukan dengan bebas perwakilannya, termasuk dapat menunjuk artis sebagai special envoy sebagaimana yang Anda tanyakan. Asalkan, penunjukan tersebut dilakukan dengan cara yang sah yang dibuktikan dengan kredensial yang dikeluarkan oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, atau Menteri Luar Negeri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum yang Membolehkan Artis BTS Ditunjuk sebagai Special Envoy

Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Wewenang pelaksanaan pengawasan terhadap aturan pencantuman label pada produk itu diberikan kepada Menteri Perdagangan dan/atau Gubernur.

Tetapi perlu diingat bahwa perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan tindak pidana, di mana polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apakah Polisi Berwenang Merazia Pencantuman Label Produk?

Jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan tenaga listrik, maka pelaku usaha (dalam hal ini penyedia tenaga listrik/PLN) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Apabila PLN menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka PLN dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (&quot;BPSK&quot;) atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Konsumen yang Dirugikan oleh PLN Menggugat ke BPSK?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Bisakah Gugat Cerai Suami karena Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

<div>Saufa Ata Taqiyya mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan peminatan Hukum Internasional. </div>

Saufa Ata Taqiyya, S.H.

Arsip Jawaban

Perbedaan Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja

Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali?

Oknum ASN Diduga Perkosa Anak Sendiri, Bisakah Dipecat?

Sanksi Bagi Developer Perumahan yang Tak Sediakan Fasilitas Umum

Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?

Makanan Produksi Rumah Tangga Wajib Sertifikasi Ini

Bolehkah TKA Digaji oleh Perusahaan Induk di Luar Negeri?

Dasar Hukum yang Membolehkan Artis BTS Ditunjuk sebagai Special Envoy

Apakah Polisi Berwenang Merazia Pencantuman Label Produk?

Bisakah Konsumen yang Dirugikan oleh PLN Menggugat ke BPSK?

Arsip Jawaban Populer

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Bisakah Gugat Cerai Suami karena Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual

Mitra Prosolution

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Tips Hukum

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)