Sigar Aji Poerana, S.H.

Si Pokrol

<p>Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83fafcc74fa/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <em>Corona Virus Disease</em><em>2019</em> (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan</a> (&ldquo;Perpu 1/2020&rdquo;), untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka:</p>

<ol start="1" style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>penanganan pandemi COVID-19; dan/atau</li>
	<li>menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,</li>
</ol>

<p>perlu ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.</p>

<p>Patut diperhatikan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu 1/2020 tersebut <u>bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</u>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak COVID-19

<p>Pelaku tindak pidana korupsi dana penanggulangan wabah COVID-19 dapat dijatuhi hukuman mati.</p>

<p>Namun, terbitnya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83fafcc74fa/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <em>Corona Virus Disease</em> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan</a> dipandang menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa wabah COVID-19 ini.</p>

<p>Peraturan ini berpotensi disalahgunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat terkait.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Putusan deklarator, putusan konstitutif, dan putusan kondemnator adalah jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Putusan deklarator atau deklaratif (<em>declatoir vonnis</em>) adalah penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Putusan<em> </em>deklarator berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Putusan konstitutif (<em>constitutief vonnis</em>) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sedangkan, putusan kondemnator (<em>condemnatoir</em>) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator

<p>Sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a> dan perubahannya, syarat menjadi notaris di antaranya adalah berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.</p>

<p>Menjawab pertanyaan Anda terkait bisa atau tidaknya sarjana syariah menjadi notaris, sebenarnya sejumlah gelar dari bidang studi syariah terkait hukum kini telah diseragamkan dengan gelar sarjana hukum. Dengan demikian, seorang sarjana syariah pada dasarnya dapat menjadi notaris, sepanjang memenuhi syarat lainnya.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Syarat Menjadi Notaris Paling Lengkap, Cek di Sini!

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya anak tiri tidak berhak atas warisan, kecuali ia mendapatkan wasiat dari pewaris. Di sisi lain, jika sudah resmi bercerai dan telah habis masa idah-nya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara mantan suami dan mantan istri.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun untuk pembagian harta bersama <strong>atau harta gono-gini</strong> setelah perceraian, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sehingga, status rumah tersebut harus diperjelas kembali apakah masuk harta bersama perkawinan sebelumnya atau bukan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Langkah apa yang sebaiknya diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Anak Bawaan Menuntut Harta Gono-Gini Ibunya ke Ayah Tiri

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kami asumsikan yang Anda maksud dengan &ldquo;tahanan luar&rdquo; adalah penahanan di luar atau selain rumah tahanan negara, seperti <strong>penahanan rumah atau penahanan kota</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada prinsipnya, penyidik, penuntut umum atau hakim <strong>berwenang mengalihkan jenis penahanan</strong>. Namun tersangka/terdakwa dapat mengajukan <strong>permohonan pengalihan jenis penahanan</strong> dengan alasan yang dapat dipertimbangkan dan jika dikabulkan, akan diterbitkan <strong>surat perintah atau penetapan pengadilan</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Syarat Tersangka Dapat Memohon Pengalihan Jenis Penahanan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Salah satu tujuan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) adalah untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan dan/atau permukiman. Sehingga, melalui tujuan ini, <strong>potensi perbenturan antar masyarakat sipil atas nama keamanan dan ketertiban berpeluang terjadi</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, perubahan seragam satpam menjadi serupa dengan polisi dan adanya kepangkatan satpam berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan baru oleh oknum tertentu, seperti <strong>meluasnya razia bodong, karena satpam merasa punya kewenangan layaknya polisi</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Potensi Konflik Horizontal dengan Adanya Pam Swakarsa

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perjanjian jual beli, meski dibuat secara lisan, tetap merupakan perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga pembeli berkewajiban membayar penuh atas harga barang yang telah disepakati.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Ketika pembayaran telah dilakukan oleh pembeli, <strong>perjanjian jual beli secara lisan telah terjadi, meski pembayaran belum lunas</strong>. Ketika pembeli tidak kunjung melunasi pembayaran barang yang dijual, penjual dapat menagih pelunasannya berdasarkan bukti transfer.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Anda juga bisa konsultasikan langsung masalah ini secara lebih spesifik dan personal dengan <a href="https://www.justika.com/chatroom/?utm_source=hukumonline&amp;utm_medium=softselling&amp;utm_campaign=softselling&amp;utm_content=intisari" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">advokat berpengalaman di sini</a>.</div>

Tanpa Kwitansi Hanya Ada Bukti Transfer, Bisakah Menagih Pelunasan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan mengenai sengketa tanah dalam rangka pengosongan objek sengketa dapat dikategorikan sebagai eksekusi riil yang dilaksanakan melalui permohonan kepada pengadilan dan penetapan eksekusi oleh pengadilan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam permohonan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, <strong>setiap penggugat yang menang berhak untuk mengajukan permohonan, sehingga pengajuan permohonan eksekusi oleh salah satu penggugat saja tetap sah</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bolehkah Permohonan Eksekusi Putusan oleh Salah Satu Penggugat Saja?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah isi suatu pasal atau suatu ayat dalam undang-undang yang dimintakan pengujiannya terhadap <strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a></strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Secara khusus mengenai aturan dalam <strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> (&ldquo;UU Ketenagakerjaan&rdquo;), sudah ada 11 putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan pasal dan/atau ayat dalam UU Ketenagakerjaan.</strong></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Berbagai Putusan MK yang Mengubah UU Ketenagakerjaan

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan <em>online</em> sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media <em>online </em>masih belum lazim digunakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meski demikian, kami berpendapat sumbangan <em>online</em> tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan <em>online</em> sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan <i>Online</i>

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <span style="color:black"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a></span>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>