Valerie Augustine Budianto, S.H.

Si Pokrol

Pada dasarnya, aturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia tidak melarang secara eksplisit adanya perjanjian kerja antara perusahaan&nbsp;outsourcing&nbsp;dengan pekerja/buruh yang melarang pekerja/buruh yang bersangkutan untuk bekerja untuk klien dari perusahaan&nbsp;outsourcing&nbsp;setelah perjanjian kerja dengan perusahaan&nbsp;outsourcing berakhir.

Akan tetapi, larangan tersebut bertentangan dengan hak dan kebebasan pekerja/buruh yang dilindungi oleh undang-undang untuk bebas memilih pekerjaan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Larang Mantan Pegawai Outsourcing Bekerja untuk Klien

Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Adapun kebebasan pers ini merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja landasan kebebasan pers di Indonesia?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Landasan Kebebasan Pers di Indonesia

Homologasi didapatkan setelah pengadilan memutuskan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal inilah kemudian yang disebut dengan perjanjian perdamaian atau perjanjian homologasi sebagaimana Anda sebutkan.

Bagaimana sih langkah memperoleh homologasi tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU

Perlu Anda pahami terlebih dahulu, konsiliasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Adapun pdihak yang berperan penting dalam konsiliasi adalah konsiliator. Apa saja syarat menjadi konsiliator dan apa peran konsiliator?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Ketenagakerjaan</a> dan aturan pelaksananya, tidak ada ketentuan mengenai gaji ke-14. Adapun ketentuan yang ada adalah gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara yang terdapat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt625e69a4d025a?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_16_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 16/2022</a>.

Lalu bagi perusahaan swasta, adakah aturan gaji ke-14 untuk karyawan swasta?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Dalam proses penyelesaian sengketa mediasi, kehadiran mediator sangatlah penting. Apa yang dimaksud dengan mediator dan apa tugas mediator? Singkatnya, tugas mediator adalah membantu merumuskan kesepakatan damai dalam proses mediasi antara para pihak yang bersengketa&nbsp;tanpa cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a>, pada dasarnya lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, bisakah MK memeriksa dan memutus sengketa kewenangan yang terjadi antara MK dan Mahkamah Agung (MA)?&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan?

Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.

Secara umum, perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha. Namun, bukan berarti tidak ada larangan sama sekali untuk menetapkan harga tinggi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?

Meskipun sama-sama berdomisili di daerah masing-masing, perbedaan DPD dan DPRD&nbsp;dapat kita lihat dari kedudukan, keanggotaan, fungsi serta tugas dan kewenangannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan DPD dan DPRD

Setidaknya terdapat tiga asas hukum di Indonesia untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan yaitu asas&nbsp;lex superior derogat legi inferiori, asas&nbsp;lex specialis derogat legi generali, dan asas&nbsp;lex posterior derogat legi priori.

Apa makna masing-masing dari ketiga asas hukum tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Valerie Augustine Budianto mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2022 dengan peminatan Hukum Ekonomi.