Syamsul Huda Yudha, S.H., M.H.

YAR Law Firm

Jika pelaku usaha keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (&ldquo;KPPU&rdquo;), maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Kemudian, prosedur atau hukum acara dalam kasus keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6153d92bd001f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2021?fromV2=true?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perma_3_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Perma 3/2021</a>. Bagaimana ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Prosedur Pemeriksaan Keberatan atas Putusan KPPU di Pengadilan Niaga

Parsel pada umumnya merupakan bingkisan yang berisi hadiah, seperti aneka kue, makanan dan minuman dalam kaleng, barang pecah belah, yang ditata apik dalam keranjang dan dikirimkan kepada orang-orang tertentu pada hari raya.

Sementara, secara definisi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas seperti uang atau barang. Lantas, apakah pemberian parsel termasuk sebagai gratifikasi yang dianggap sebagai suap?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Pemberian Parsel Termasuk Gratifikasi?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

S & P Law Office

CHP Law Firm

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

Tanah Warisan Belum Bersertifikat, Begini Cara Mengurusnya

Haruskah Pengangkatan Kembali Pengurus PT Dicatatkan?

Sebabkan Kebakaran Taman Nasional, Apa Sanksi Hukumnya?

6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia

Mengenal Apa Itu PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah

Si Pokrol

Secara hukum, penggugat berhak menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pencabutan gugatan.

Jika perkara yang digugat tersebut belum diperiksa di sidang pengadilan, maka penggugat berhak mencabut gugatan tanpa izin/persetujuan dari tergugat. Lalu, bagaimana cara cabut gugatan cerai di pengadilan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

Perlu dicatat bahwa kompensasi bagi pekerja yang di-PHK tidak hanya pesangon, melainkan juga uang penghargaan masa kerja (&ldquo;UPMK&rdquo;) dan uang penggantian hak (&ldquo;UPH&rdquo;). Kemudian, terkait pesangon berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perppu_2_2022">Perppu Cipta Kerja</a>&nbsp;yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a>&nbsp;besarannya didasarkan pada alasan terjadinya PHK.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

Arsip Jawaban Syamsul Huda Yudha, S.H., M.H.