Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan upaya hukum yaitu berupa gugatan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya walaupun perjanjian tersebut telah berakhir jangka waktunya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?

Si Pokrol

Dengan asumsi bahwa jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan konsumen dan telah dibebankan jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan berwenang mengeksekusi mobil tersebut dalam hal Anda cidera janji.

Pelunasan sisa utang diambil dari hasil eksekusi mobil tersebut dengan melaksanakan cara-cara tertentu. Tetapi jika hasil eksekusi masih belum mampu menutup utang, Anda tetap berkewajiban melunasi sisa utang yang belum dilunasi.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mobil Ditarik Perusahaan Pembiayaan, Masih Harus Bayar Cicilan?

Dalam hukum kepailitan, terkait syarat kepailitan sebenarnya dapat Anda temukan secara jelas bunyinya dalam Pasal 2 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Kepailitan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Kepailitan</a>. Setidaknya terdapat dua syarat kepailitan yang pembuktiannya sederhana yaitu ada dua atau lebih kreditur dan utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya

Haris Satiadi & Partners

Saat terjadi kecelakaan lalu lintas, terdapat pertanggungjawaban secara pidana yang telah diatur. Namun dalam kondisi Anda, bagaimana pertanggungjawaban perusahaan atau kantor jika kecelakaan itu terjadi pada saat Anda sedang melaksanakan pekerjaan yaitu melakukan kunjungan nasabah?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab Kantor Jika Karyawan Alami Kecelakaan

Syarat perjanjian dikatakan sah telah tercantum dalam Pasal 1320 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata">KUH Perdata</a> yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Jika syarat perjanjian tersebut tidak dipenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan. Apa maksudnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

Notaris sebelum mengeluarkan salinan akta perlu menandatangani minuta akta bersama penghadap, saksi dan penerjemah resmi bila ada. Sehingga apabila minuta akta belum ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan, maka nilai pembuktian akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada notaris.

Lantas langkah apa yang dapat ditempuh oleh para pihak jika minuta akta tidak ditandatangani notaris?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Dalam uraian posita surat gugatan telah menyebutkan beberapa pihak. Namun jika dalam susunan para tergugat atau para turut tergugat, ternyata menyisakan pihak yang tidak ditarik dalam gugatan, maka akan berpotensi mendapatkan perlawanan berupa eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium exceptie) dan berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

Lantas, bagaimana penetapan tergugat dan turut tergugat dalam kasus Anda?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Dalam praktiknya, suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>. Mengapa?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Dalam hal penyelesaian gugatan sederhana lewat dari ketentuan maksimal 25 hari tersebut, apa akibat hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana ‘Molor’

Perubahan kontrak pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata">KUH Perdata</a>. Prinsip yang mendasari adanya perubahan kontrak adalah prinsip konsensualisme dan prinsip iktikad baik. Perlu untuk diperhatikan perubahan terhadap klausula-klausula perjanjian juga terdapat pembatasan yaitu apabila peraturan perundang-undangan mengaturnya. Lantas bagaimana jika adendum mengubah hal pokok dalam perjanjian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perdata