Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Terdapat berbagai ketentuan mengenai usia dewasa atau dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam peraturan-peraturan tersebut ada yang mengatur tentang usia dewasa atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum di usia 18 tahun dan 21 tahun. Lantas pada usia berapakah seseorang dapat dianggap cakap dan secara sah melakukan penandatangan sebuah kontrak pinjaman/kredit?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Batas Usia Minimal untuk Melakukan Perjanjian Kredit

Si Pokrol

There are no provisions that require affidavits to be handwritten or typed. Thus, between the two, neither one is superior nor inferior. Therefore, can both be used as valid/legal evidence?

Please read the review below for a further explanation.

Typed or Handwritten Affidavit, Which is more Legitimate?

Formerly, single parents are not allowed to adopt children according to <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27072/peraturan-pemerintah-nomor-54-tahun-2007?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_54_2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Government Regulation Number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption</a>.

However, through a permit from the Minister of Social Affairs (delegation of the head of the social agency at the provincial level) and a court decision or stipulation, single parents are allowed to adopt children.

Please read the review below for a further explanation and case studies.

Can Single Parents Adopt a Child?

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Tragedi Kanjuruhan terjadi karena kelalaian beberapa pihak yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Hal ini tentu merugikan korban/keluarga korban,&nbsp;baik secara materiel maupun imateriel. Sehingga, keluarga korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Bagaimana mekanisme untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam tragedi Kanjuruhan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan

Haris Satiadi & Partners

Seluruh kekayaan debitur terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan hingga berakhirnya kepailitan termasuk harta pailit atau boedel pailit. Lantas kapan kepailitan itu berakhir?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Batas Waktu Memasukkan Harta Debitur ke Harta Pailit

Kreditur tetap dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga walaupun ia terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Di sisi lain, Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit meskipun kreditur terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Apa dasar hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Ajukan Permohonan Pailit Jika Ada Klausula Arbitrase?

Perihal janji kawin dimuat dalam Pasal 58 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:blue; text-decoration:underline">KUH Perdata</a>. Merujuk ketentuan pasal tersebut, secara sederhana ada tiga hal yang dirumuskan. 

<ol>
	<li style="text-align:justify">Janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Selain itu, tidak pula menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal.</li>
	<li style="text-align:justify">Akan tetapi, jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian.</li>
	<li style="text-align:justify">Masa kedaluwarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.</li>
</ol>

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Menuntut Pasangan yang Membatalkan Perkawinan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Tidak ada ketentuan yang mengharuskan surat pernyataan ditulis tangan atau diketik. Dengan demikian, di antara keduanya, tidak ada yang lebih superior maupun inferior. Lantas, apakah keduanya dapat dijadikan alat bukti yang sah?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Surat Pernyataan Diketik atau Ditulis Tangan, Lebih Kuat Mana?

Gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO). Gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi.

Sebagai contoh, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Gugatan Prematur dan Contoh Gugatannya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pada dasarnya, hukum perjanjian menganut sistem kebebasan berkontrak berdasarkan asas konsensualisme. Kebebasan ini diberikan seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja, selama tidak melanggar syarat sah perjanjian, ketertiban umum, dan kesusilaan.&nbsp;&nbsp; 

Lantas, dalam kasus utang beras bolehkah diganti dengan uang?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Perdata