Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.

Pelaksanaan penagihan piutang oleh bank sebagai kreditur baru pada dasarnya merupakan hak, dan bukan kewajiban. Hanya saja, jika hak tagih tersebut tidak digunakan maka bank selaku kreditur baru dapat mengalami kerugian secara komerisal, apalagi jika didahului dengan cara pembelian oleh bank dari kreditur lama/asal.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya

Menurut Pasal 1381 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata">KUH Perdata</a>, terdapat 10 sebab hapusnya perikatan, yakni pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang/kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, serta lewatnya waktu.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, harus dilihat terlebih dahulu perjanjian apa yang mengikat para pihak tersebut. Ada perjanjian yang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak seperti perjanjian kerja dan pemberian kuasa. Namun, ada juga perjanjian yang prestasi pewarisnya menjadi kewajiban ahli warisnya seperti dalam perjanjian jual beli.

Lalu, bagaimana dengan perjanjian antara pelukis dan pelanggannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Pada prinsipnya, dalam hukum kontrak perdata dikenal <a href="https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">asas pacta sunt servanda</a>, yang berarti perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Ini berarti, kedua belah pihak tunduk pada seluruh isi ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

PT A dapat melakukan pemutusan perjanjian sepihak jika PT B dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaan, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata">KUH Perdata</a>, jika klausul tersebut memang diatur dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Namun demikian, perlu dicermati ada potensi persoalan hukum yang dapat timbul atas pemutusan perjanjian sepihak ini. Apa itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sebelum Memutuskan Perjanjian Sepihak, Ketahui Dulu Hal Ini

Pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan terkait perbankan di Indonesia tidak dikenal istilah bank keliling. Namun dalam beberapa literatur ditemukan definisi bank keliling yang memiliki konsep berbeda dengan bank pada umumnya.

Bank keliling ini dapat diartikan sebagai hubungan utang-piutang antara peminjam (debitur) dan bank keliling (kreditur). Sedangkan mengenai menjaminkan kartu ATM (hak kebendaan debitur) sebagai jaminan pelunasan utang-piutang pada bank keliling adalah diperkenankan sepanjang para pihak setuju. Namun menjaminkan kartu ATM ini sangatlah berisiko dan tidak dianjurkan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Menghadapi ‘Bank Keliling’ yang Minta Jaminan Kartu ATM

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pemberian kuasa berakhir salah satunya dengan meninggalnya baik pemberi maupun penerima kuasa. Dalam hal ini, pemberi kuasa cukup melampirkan surat kematian penerima kuasa yang telah meninggal dunia tersebut untuk kepentingan pembuktian ke pihak terkait bahwasanya pemberian kuasa sebelumnya telah berakhir.

Selanjutnya, pemberi kuasa tersebut dapat secara langsung membuat surat kuasa untuk pengacara baru dengan substansi kepentingan hukum yang sama dengan penerima kuasa sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kuasa Hukum Meninggal Dunia Saat Proses Perkara, Ini Cara Menunjuk yang Baru

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Pada dasarnya, perikatan kreditor dan debitor pailit hanya akan hapus apabila terjadi alasan penghapus perikatan yang dimuat dalam Pasal 1381 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686">KUH Perdata</a>. Dengan demikian, hak tagih akan tetap ada, meskipun proses kepailitan selesai dan kreditor yang tidak masuk dalam daftar pembagian masih belum dibayarkan utangnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Dalam hukum acara perdata, bahwa dengan meninggalnya termohon peninjauan kembali, maka proses peninjauan kembali tetap dapat dilanjutkan, di mana termohon akan digantikan oleh ahli warisnya.

Jika ahli waris lebih dari 1, maka salah satu ahli waris akan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum seluruh ahli waris dalam rangka membela kepentingan hukum termohon. Penggantian ini bukan merupakan hak tetapi merupakan kewajiban hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Termohon PK Meninggal Dunia, Bisakah PK Dilanjutkan?

PBH Peradi

Penggunaan perjanjian nominee dalam perjanjian pinjam meminjam uang online tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sepanjang pihak yang tercatat sebagai peminjam sepakat dan bersedia untuk bertindak sebagai pihak peminjamdalam perjanjian tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan, kekhilafan, maupun penipuan, dan syarat-syarat lainnya dalam Pasal 1320 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> terpenuhi.

Namun, sebagai konsekuensinya, maka pihak yang tercatat sebagai peminjamlah, dalam hal ini karyawan, yang akan bertanggungjawab atas seluruh kewajiban pihak peminjam yang termuat dalam perjanjian pinjam meminjam uang online.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Perusahaan Pinjam Uang ke Pinjol Pakai Data Karyawan

Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Adapun &ldquo;dokumen&rdquo; adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, yang salah satunya meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya.

Menjawab pertanyaan Anda, karena polis asuransi berbentuk perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, maka polis asuransi termasuk dokumen perdata yang dikenakan bea meterai.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?

Pasal 224 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)">Herzien Inlandsch Reglement</a> (&ldquo;HIR&rdquo;) dan Pasal 258 <a href="http://pta-jambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf">Rechtreglement voor de Buitengewesten</a> (&ldquo;RBg&rdquo;) adalah ketentuan tentang grosse akta pengakuan utang, yaitu salinan akta pengakuan utang yang berkekuatan eksekutorial.

Grosse akta pengakuan utang bukanlah sebuah lembaga jaminan. Namun, ia dapat dibuat dengan memuat jaminan atau tanpa jaminan. Maksudnya, kehadiran akta pengakuan utang ini ada kalanya mempertegas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, misalnya perjanjian yang memuat jaminan berupa gadai.

Lantas, mengapa dibuat grosse akta pengakuan utang, padahal sudah ada perjanjian kredit? Bagaimana cara eksekusi grosse akta pengakuan utang? Dan apakah RBg masih relevan untuk digunakan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perdata