Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Layanan pinjaman online (&ldquo;pinjol&rdquo;) atau dikenal juga sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (&ldquo;LPBBTI&rdquo;) pada umumnya menyediakan layanan pinjam meminjam uang melalui sistem elektronik.

Pada praktiknya, tak jarang debitur menunggak pembayaran pinjaman sehingga penyelenggara pinjol akan melakukan penagihan kepada debitur dengan bermacam-macam cara. Lantas, bolehkah menagih pembayaran pinjol dengan cara meneror debitur? &nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Diteror Pinjol Buat Bayar Utang, Lakukan Langkah Ini

LAPS SJK

Saat ini Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (&ldquo;LAPS SJK&rdquo;) menyediakan layanan penyelesaian sengketa secara tatap muka dan jarak jauh melalui media elektronik. Jadi, apabila Anda berada di luar Jakarta, Anda tetap dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Lantas, apa saja syarat-syarat suatu sengketa di sektor jasa keuangan dapat dilakukan penyelesaian secara jarak jauh oleh LAPS SJK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Penyelesaian Sengketa Jarak Jauh Dilakukan Melalui LAPS SJK?

LAPS SJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dapat membantu Anda untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan dengan mediasi atau arbitrase. Untuk dapat menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan di LAPS SJK, para pihak perlu memastikan bahwa sengketa yang akan diajukan sesuai dengan kriteria sengketa yang dapat ditangani oleh LAPS SJK. Selanjutnya, Anda dapat menyampaikan permohonan ke <a href="https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/" style="color:blue; text-decoration:underline">Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)</a> atau datang langsung ke LAPS SJK. Bagaimana langkah untuk melakukan pengaduan ke LAPS SJK selengkapnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Alur Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK

LAPS SJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

Sebelum LAPS SJK didirikan, terdapat enam lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang masing-masing dikhususkan untuk menangani sengketa industri tertentu. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dibentuklah LAPS SJK yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan.

Lantas, apa saja fungsi dan wewenang LAPS SJK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mengenal LAPS SJK (Lembaga Alternatif  Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)

Si Pokrol

Pada dasarnya obat-obatan yang akan masuk ke Indonesia atau impor obat untuk diedarkan harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki Surat Keterangan Impor (SKI). Namun, jika obat tersebut dibawa dari luar negeri ke Indonesia untuk konsumsi pribadi, maka dikecualikan dari ketentuan izin edar. 

Akan tetapi, Anda sebagai penumpang harus melalui mekanisme jalur khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disebut dengan Special Access Scheme (SAS). 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Impor Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Pribadi?

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara COD tidak sah jika tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan adalah syarat subjektif dalam perjanjian, sehingga jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.

Menerima paket COD yang tidak dipesan juga dimungkinkan karena adanya pencurian atau penyalahgunaan data pribadi. Pelaku dapat dijerat Pasal 65 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 68 ayat (1) dan (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Lantas, langkah hukum apa yang dapat ditempuh?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya

Influencer atau pemengaruh pada umumnya adalah seseorang yang memiliki banyak pengikut di media sosial yang digunakan untuk mempromosikan barang dan/atau jasa milik pelaku usaha dengan timbal balik berupa imbalan yang ditetapkan dalam kesepakatan antara influencer dengan pelaku usaha.

Dalam melakukan promosi, influencer bertanggung jawab atas iklan yang ia produksi dan wajib memastikan subtansi iklan tidak bertentangan dengan hukum. Lantas apakah influencer dapat dipidana jika ia mempromosikan akun penipuan berkedok lelang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Influencer Promosikan Akun Penipuan Berkedok Lelang

Cash on Delivery (&ldquo;COD&rdquo;) adalah metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan.

Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam hal ini, penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati.

Lantas, bagaimana jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan? Bisakah hal tersebut menjadi alasan pembenar bagi si pembeli untuk menolak membayar pesanan yang ia terima?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat?

Hubungan antara pembeli tiket dan promotor konser tunduk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>. Pembeli tiket dapat dikategorikan sebagai konsumen. Sedangkan promotor konser merupakan pelaku usaha. Lantas, bagaimana tanggung jawab jika konser batal diselenggarakan? Bisakah uang tiket dikembalikan secara penuh kepada pembeli tiket?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Konser Batal, Bisakah Uang Tiket Di-Refund Penuh?

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan.

Lantas apa sanksi jika apoteker lalai dalam memberikan resep obat? Langkah hukum apa yang dapat dilakukan pasien?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen