Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (&ldquo;BPKN&rdquo;) mempunyai fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Fungsi tersebut didukung dengan tugas-tugas BPKN yang tercantum di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen">UU 8/1999</a>, salah satunya menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM atau pelaku usaha.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Si Pokrol

Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.

Secara umum, perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha. Namun, bukan berarti tidak ada larangan sama sekali untuk menetapkan harga tinggi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?

Jika Anda membeli barang namun ternyata barang itu tidak sesuai dengan informasi&nbsp;online yang tercantum pada foto iklan, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 8/1999</a>, salah satunya adalah&nbsp;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Lalu bagaimana jika ditinjau dari <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online

Dilakukan atau tidaknya razia merupakan kewenangan polisi dan/atau instansi berwenang lainnya, berdasarkan hukum positif yang berlaku, dan tidak dapat diminta atau didesak begitu saja.

Akan tetapi, bila Anda yakin terdapat peristiwa pidana, maka disarankan membuat laporan ke polisi menyangkut kronologi peristiwa tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Masyarakat Minta Polisi Merazia Penjual Makanan Kedaluwarsa?

Nasabah harus memberikan informasi atas perbedaan transaksi langsung kepada operator dari bank tersebut agar pihak bank dapat segera mengecek pembukuan atas uang tunai yang tersedia dalam ATM tersebut. Perbedaan antara persediaan uang yang ada di ATM dan jumlah transaksinya dapat menjadi bukti bahwa bank tidak memiliki dana yang cukup di ATM.

Nasabah yang mengalami hal tersebut dapat melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan/atau menggugat pihak bank di Pengadilan Negeri atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Uang yang Keluar dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Penarikan

Meskipun konsumen berhak atas informasi jelas, benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, permintaan tera ulang meter air minum tidak dapat serta merta dipenuhi. Harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b7a2c833dbf0/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-68-tahun-2018/document">Permendag 68/2018</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Konsumen Minta Tera Ulang ke PDAM?

Perjanjian baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, di mana konsumen hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya.

Pada prinsipnya, yang dilarang bukanlah perjanjian standar, tetapi adanya klausula baku dalam perjanjian yang mengandung ketentuan yang dilarang menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/node/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen">UU Perlindungan Konsumen</a>. Contoh perjanjian baku yang dilarang adalah klausul pengalihan tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan barang di area parkir.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen

Pada prinsipnya, pemerintah daerah berwenang mengelola fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan pemerintah daerah. Sedangkan pihak swasta dapat mengelola fasilitas parkir di luar ruang milik jalan swasta, sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah mengenai perparkiran.

Petugas/pihak pengelola fasilitas parkir wajib antara lain menyerahkan karcis parkir resmi dan mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jika dilanggar, apa sanksinya? Lalu, upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh konsumen pengguna lahan parkir yang merasa dirugikan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Markup Biaya Parkir di Yogyakarta, Ini Jerat Hukumnya

Aturan mengenai penyelenggaran undian tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25662/node/253" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">UU Undian</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt610cd7b52e2ae" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permensos 4/2021</a>, di mana untuk menyelenggarakan undian diperlukan permohonan izin kepada Menteri Sosial. Nantinya, penyelenggara akan menerima Keputusan Pemberian Izin Undian. Singkatnya menjawab pertanyaan Anda, syarat mengikuti undian termasuk mekanisme yang sudah ditetapkan tidak dapat diubah secara sepihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Mengubah Syarat Ikut Undian

Sebelum membangun suatu perumahan, pihak pengembang (developer) dalam tahapan perencanaan harus memastikan adanya saluran pembuangan air hujan atau drainase sebagai salah satu prasarana yang harus disediakan. Hal ini penting, sebab pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui sistem Perjanjian Pengikatan Jual Beli (&ldquo;PPJB&rdquo;) hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan, di antaranya terbangunnya prasarana, sarana, dan utilitas umum berupa saluran pembuangan air hujan/drainase.

Jika ketiadaan drainase tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan merugikan pembeli/penghuni, maka yang bersangkutan dapat menggugat pihak developer atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi jika hal tersebut juga telah diperjanjikan.

Selain itu, ada juga ketentuan pidana yang bisa dikenakan kepada pihak developer.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen