Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Apabila salah satu pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia maka demi hukum ahli warisnya dengan sendirinya memperoleh hak milik atas bagian dari pihak yang meninggal tersebut.

Lalu, bagaimana jika ternyata tidak ada ahli warisnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Secara singkat, sebenarnya tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah pemecahan tanah. Namun, ketentuan yang diatur adalah kepemilikan tanah hak milik yaitu tidak lebih dari 5 bidang tanah seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 m2.

Ketentuan tersebut termaktub dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25218/keputusan-menteri-negara-agrariakepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-6-tahun-1998/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kepmen Agraria/BPN 6/1998</a>. Sehingga, bagaimana solusinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Mengenai tempat evakuasi atau jalur evakuasi, sebenarnya salah satu pemeriksaan keandalan bangunan gedung adalah pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung untuk mengetahui kondisi nyata mengenai jalur evakuasi (mean of egress).

Ini penting karena jalur evakuasi merupakan bagian dari mitigasi bencana untuk mencegah atau meminimalkan akibat bencana gempa bumi maupun bahaya kebakaran.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Ketentuan Jalur Evakuasi Gedung Jika Terjadi Bencana

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Secara hukum positif, pemerintah telah mengupayakan perlindungan pembeli properti di antaranya dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032188e9027e/peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2021">PP 12/2021</a>. Berdasarkan Pasal 22H PP 12/2021, calon pembeli berhak menerima pengembalian pembayaran sepenuhnya jika terjadi pembatalan dikarenakan kelalaian pelaku pembangunan dalam memenuhi jadwal pembangunan.

Menurut hemat kami, ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan dalam hubungan sewa-menyewa yang Anda tanyakan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pembangunan Properti Tak Sesuai Jadwal, DP Boleh Diminta Kembali?

Ada beberapa kemungkinan penyebab mengapa bangunan miring sebagaimana Anda tanyakan. Terlepas dari itu, dalam pemanfaatannya, bangunan gedung wajib dilakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala wajib dilaksanakan oleh pemilik atau pengelola gedung.

Oleh karena itu, ada beberapa pasal terkait yang dapat jadi rujukan Anda untuk mengatasi persoalan bangunan yang berpotensi roboh tersebut, baik menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686" style="color:blue; text-decoration:underline">KUH Perdata</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002/document" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">UU Bangunan Gedung</a> dan peraturan pelaksananya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Yang Bisa Dilakukan Jika Bangunan Berpotensi Roboh

Pada prinsipnya peralihan hak atas tanah tidak mengharuskan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (&ldquo;PPJB&rdquo;). PPJB adalah perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli dengan Akta Jual Beli (&ldquo;AJB&rdquo;).

Perlu diketahui, jika mengacu kepada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5858f3427a3ea/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2016">SEMA 4/2016</a>, peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan iktikad baik.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kedudukan PPJB dalam Jual Beli Tanah

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, dalam hal ini Akta Jual Beli (&ldquo;AJB&rdquo;). Jika AJB hilang, seharusnya PPAT yang bersangkutan masih menyimpan Minuta Akta, dan oleh karenanya Anda dapat memohon salinan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

AJB Hilang? Lakukan Langkah Ini

Si Pokrol

Guna menyederhanakan jawaban, sebelumnya kami mengasumsikan aset yang Anda tanyakan adalah berupa tanah. Sepanjang penelusuran kami, pembelian, pendaftaran, beserta penjaminan aset perusahaan berupa tanah yang dibeli di luar negeri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan diatur dalam regulasi negara tempat di mana tanah tersebut dibeli.

Namun demikian, kepemilikan aset berupa tanah tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan atau yang dikenal dengan istilah SPT tahunan. Apabila kepemilikan aset tersebut belum dimasukkan ke dalam aset perusahaan dan dibeli sebelum tahun pajak pelaporan, maka perusahaan dianjurkan mengikuti Program Pengampunan Sukarela (PPS).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perusahaan Beli Aset di Luar Negeri, Pahami Aturan Ini

Nia Mahesa & Co.

Proses penjualan dan pembelian rumah biasanya akan melibatkan beberapa dokumen penting yang menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikan properti secara hukum dan memastikan tidak ada sengketa di dalamnya. Selain memastikan legalitas developer dengan segala bentuk perizinannya, pembeli perlu memeriksa sertifikat yang dimiliki, setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan dokumen lainnya.

Kemudian, ada beberapa dokumen juga yang perlu diperhatikan saat proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan ketika KPR telah lunas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pastikan Kesiapan Dokumen-Dokumen Ini Saat Beli Rumah dari Developer!

Haris Satiadi & Partners

Ruang Terbuka Hijau sebagaimana Anda maksud terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Di sisi lain, terdapat pula Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (&ldquo;RTHKP&rdquo;) yang salah satunya mencakup lahan pertanian perkotaan.

Oleh karenanya, kami menyarankan Anda jangan memaksakan kehendak untuk tetap membangun rumah/bangunan di atas tanah sebelum mengetahui atau memastikan terlebih dahulu status tanah tersebut. Sebab, sepanjang penelusuran kami, untuk RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pertanahan & Properti