Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Guna menyederhanakan jawaban, sebelumnya kami mengasumsikan aset yang Anda tanyakan adalah berupa tanah. Sepanjang penelusuran kami, pembelian, pendaftaran, beserta penjaminan aset perusahaan berupa tanah yang dibeli di luar negeri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan diatur dalam regulasi negara tempat di mana tanah tersebut dibeli.

Namun demikian, kepemilikan aset berupa tanah tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan atau yang dikenal dengan istilah SPT tahunan. Apabila kepemilikan aset tersebut belum dimasukkan ke dalam aset perusahaan dan dibeli sebelum tahun pajak pelaporan, maka perusahaan dianjurkan mengikuti Program Pengampunan Sukarela (PPS).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perusahaan Beli Aset di Luar Negeri, Pahami Aturan Ini

Sebelum membangun suatu perumahan, pihak pengembang (developer) dalam tahapan perencanaan harus memastikan adanya saluran pembuangan air hujan atau drainase sebagai salah satu prasarana yang harus disediakan. Hal ini penting, sebab pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui sistem Perjanjian Pengikatan Jual Beli (&ldquo;PPJB&rdquo;) hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan, di antaranya terbangunnya prasarana, sarana, dan utilitas umum berupa saluran pembuangan air hujan/drainase.

Jika ketiadaan drainase tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan merugikan pembeli/penghuni, maka yang bersangkutan dapat menggugat pihak developer atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi jika hal tersebut juga telah diperjanjikan.

Selain itu, ada juga ketentuan pidana yang bisa dikenakan kepada pihak developer.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?

Nia Mahesa & Co.

Proses penjualan dan pembelian rumah biasanya akan melibatkan beberapa dokumen penting yang menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikan properti secara hukum dan memastikan tidak ada sengketa di dalamnya. Selain memastikan legalitas developer dengan segala bentuk perizinannya, pembeli perlu memeriksa sertifikat yang dimiliki, setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan dokumen lainnya.

Kemudian, ada beberapa dokumen juga yang perlu diperhatikan saat proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan ketika KPR telah lunas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pastikan Kesiapan Dokumen-Dokumen Ini Saat Beli Rumah dari Developer!

Haris Satiadi & Partners

Ruang Terbuka Hijau sebagaimana Anda maksud terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Di sisi lain, terdapat pula Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (&ldquo;RTHKP&rdquo;) yang salah satunya mencakup lahan pertanian perkotaan.

Oleh karenanya, kami menyarankan Anda jangan memaksakan kehendak untuk tetap membangun rumah/bangunan di atas tanah sebelum mengetahui atau memastikan terlebih dahulu status tanah tersebut. Sebab, sepanjang penelusuran kami, untuk RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau, Bisakah?

Pada dasarnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus mengatur mengenai jangka waktu serah terima bangunan dan pengalihan hak atas satuan rumah susun (sarusun). Oleh karena itu, Anda perlu melihat kembali PPJB yang telah Anda tanda tangani pada tahun 2012 tersebut.

Selanjutnya, menurut hemat kami, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320a853da0d/peraturan-pemerintah-nomor-13-tahun-2021">PP 13/2021 </a>tidak dapat menggugurkan ketentuan pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), sebab apa yang diperjanjikan dalam PPJB tersebut sah sepanjang para pihak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sun servanda), terlebih lagi PPJB tersebut dibuat pada tahun 2012, bertahun-tahun sebelum adanya PP 13/2021.

Namun, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah fakta di mana kemungkinan besar pihak developer tidak memenuhi kewajibannya dalam masa transisi, yang memberikan Anda selaku konsumen hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kewajiban Developer Apartemen dalam Masa Transisi

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Dari kronologis yang Anda ceritakan, sebenarnya terdapat 2 solusi upaya hukum yang dapat dilakukan atas bukti baru terkait tanah yang digugat D sebenarnya tidak mencakup tanah milik A dan B, melainkan hanya tanah milik C yang ada di dalam pagar. Pertama, Anda dapat mengajukan upaya hukum banding atau yang kedua, Anda dapat menunggu putusan sampai berkekuatan hukum tetap dan lalu mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.

Selain itu, perlu Anda ketahui adanya Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara atas barang tidak bergerak seperti misalnya tanah. Tujuan dari adanya Pemeriksaan Setempat tersebut adalah guna memperoleh kepastian mengenai lokasi, ukuran dan batas serta kualitas dari objek sengketa tanah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Tanah

Perlu Anda pahami, ada bagian-bagian dalam apartemen yang menjadi milik bersama, di antaranya disebut dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dalam kasus Anda, dinding apartemen termasuk dalam bagian bersama yang merupakan tanggung jawab dari badan pengelola apartemen untuk dikelola, dipelihara, dan dirawat.

Oleh karena itu, Anda dapat meminta pertanggungjawaban dari pengelola apartemen terkait kerusakan dinding apartemen tersebut. Kami menyarankan, Anda dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pengelola apartemen.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dinding Apartemen Retak, Tanggung Jawab Siapa?

Pada prinsipnya, suami atau istri hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama dengan persetujuan dari pasangannya.

Sehingga, setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama, termasuk menggunakan harta bersama untuk pembelian properti berdasarkan perjanjian jual-beli dan hibah properti kepada orang lain berdasarkan perjanjian hibah, yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, dalam hal transaksi jual-beli properti telah dipersyaratkan adanya Surat Persetujuan Jual Beli Properti yang ditandatangani oleh istri yang berhalangan hadir saat penandatanganan Akta Jual Beli (&ldquo;AJB&rdquo;) dan persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh suami, sehingga transaksi jual-beli properti dapat dilaksanakan meski dalam kenyataannya sang istri tidak mengetahui perbuatan hukum tersebut, maka patut diduga bahwa sang suami telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Suami Diam-Diam Beli Properti untuk Selingkuhan, Ini Konsekuensi Hukumnya!

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pelabuhan bongkar muat yang dimaksud dalam pertanyaan Anda berarti yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebab yang berkoordinasi terkait pembelian tanah tersebut adalah pemerintah daerah dan pelabuhan tersebut juga belum diusahakan secara komersial.

Pada dasarnya pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan pelabuhan tersebut melalui pembelian tanah yang di atasnya terdapat hak subjek hukum lain.

Kerja sama dengan pihak swasta (perorangan dan/atau badan) hanya dapat dilakukan dalam hal penyediaan dan/atau pelayanan jasa usaha pariwisata pelabuhan, sewa-menyewa lahan pelabuhan kepada pihak swasta dan penggunaan lahan pelabuhan oleh pihak swasta dengan skema bagi hasil.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Penyediaan Jasa Usaha Pariwisata oleh Swasta di Pelabuhan

Hak guna-usaha (&ldquo;HGU&rdquo;) merupakan salah satu hak atas tanah yang memberikan pemegangnya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu maksimal 35 tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 25 tahun, serta dapat diperbarui untuk jangka waktu maksimal 35 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Namun, bisakah jangka waktu HGU diperpanjang lagi setelah pembaruan?

Belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa HGU dapat diperpanjang lagi setelah habis jangka waktu pembaruannya. Akan tetapi, dimungkinkan adanya pemberian kembali HGU oleh menteri kepada bekas pemegang HGU berdasarkan hasil penelitian oleh Kepala Kantor Pertanahan ketika HGU akan berakhir 1 siklus.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pertanahan & Properti