Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Dalam hal terdapat sertifikat ganda atas tanah, maka bukti yang kuat adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Adapun, langkah hukum yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan hak-hak Anda antara lain melakukan penyelesaian sengketa melalui Kantor Pertanahan, mengajukan gugatan pembatalan sertifikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan membuat laporan kepolisian apabila ada dugaan pemalsuan sertifikat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya

Si Pokrol

Sertifikat tanah merupakan bukti yang kuat dan autentik untuk menunjukkan hak atas tanah yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, penting bagi pemilik tanah untuk mengetahui cara membuat sertifikat tanah hak milik serta syarat dokumen yang perlu dipersiapkan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Membuat Sertifikat Tanah Secara Mandiri

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Pajak atas tanah milik pribadi, saat ini berlaku pajak PBB-P2. PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Jika terdapat tanah warisan yang telah dibagi, apakah ahli waris wajib membayar seluruh PBB-P2 atas tanah tersebut atau hanya membayar pajak sesuai dengan pembagian masing-masing?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P2

Ketentuan pengembalian uang akibat pembatalan pembelian rumah atau properti tergantung padafase saat pembatalan terjadi dan alasan pembatalan. Misalnya karena kelalaian&nbsp;developer&nbsp;atau kelalaian pembeli. Namun, kelalaian di sini tidak bisa disamakan dengan&nbsp;force majeure. Lantas, apakah pembeli yang membatalkan membeli rumah dapat menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Batal Beli Rumah karena Force Majeure, Dapatkah Uang Kembali?

Tindakan pemungutan &ldquo;uang jalan&rdquo; sebagaimana yang keluarga Anda alami merupakan praktik pungutan liar (&ldquo;pungli&rdquo;). Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada RT maupun warga setempat untuk memungut &ldquo;uang jalan&rdquo; atas pembangunan rumah di atas tanah milik Anda sendiri.

Apa yang dapat Anda lakukan jika terjadi pungli?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Ada Pungutan Liar di Lingkungan RT

Langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak hukum atas tanah Anda adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata">KUH Perdata</a> atas dasar penghuni rumah antara lain mendirikan bangunan, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, atau penyerobotan tanah.

Adapun pembongkaran bangunan liar atau rumah orang lain yang berdiri di atas tanah Anda, seharusnya Anda tidak melakukannya sendiri tanpa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan dibawah ini.

Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?

Apabila salah satu pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat telah meninggal dunia maka demi hukum ahli warisnya dengan sendirinya memperoleh hak milik atas bagian dari pihak yang meninggal tersebut.

Lalu, bagaimana jika ternyata tidak ada ahli warisnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Salah Satu Pemilik Tanah Hak Bersama Meninggal, Bagaimana Status Bagiannya?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Secara singkat, sebenarnya tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah pemecahan tanah. Namun, ketentuan yang diatur adalah kepemilikan tanah hak milik yaitu tidak lebih dari 5 bidang tanah seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 m2.

Ketentuan tersebut termaktub dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25218/keputusan-menteri-negara-agrariakepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-6-tahun-1998/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kepmen Agraria/BPN 6/1998</a>. Sehingga, bagaimana solusinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah?

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Mengenai tempat evakuasi atau jalur evakuasi, sebenarnya salah satu pemeriksaan keandalan bangunan gedung adalah pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung untuk mengetahui kondisi nyata mengenai jalur evakuasi (mean of egress).

Ini penting karena jalur evakuasi merupakan bagian dari mitigasi bencana untuk mencegah atau meminimalkan akibat bencana gempa bumi maupun bahaya kebakaran.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pertanahan & Properti