Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Correct. If you have rights or business licenses for lands/zones but they are not being used/cultivated/utilized/preserved properly, then the lands/zones may be designated as abandoned lands/zones which will then be directly controlled by the state.

Meanwhile, your business license will be revoked and the legal relationship between the lands/zones and you will be terminated in accordance with <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603231861269d?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_20_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Government Regulation Number 20 of 2021 on the Control of Abandoned Zones and Lands</a>.

Please read the review below for a further explanation.

Does Abandoned Land Belong to the State?

Yang  & Co.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi untuk meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

Lantas, bagaimana status hukum hak atas tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Hak atas Tanah Hasil Reklamasi oleh Perusahaan

Pada dasarnya perseroan pemegang Izin Usaha Pertambangan (&ldquo;IUP&rdquo;) tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik. Pun, hak atas IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Lantas, bagaimana status atas kepemilikan tanah jika perseroan pemegang IUP yang bersangkutan mempunyai SKT?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Kepemilikan Tanah Pemegang IUP Operasi Produksi

Untuk menentukan apakah tanah dan/atau bangunan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (&ldquo;BPHTB&rdquo;), maka harus dilihat terlebih dahulu dasar transaksi kedua belah pihak.

Sebab pada prinsipnya BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum salah satunya jual beli sebagaimana Anda sebutkan. Lalu, apakah hak guna bangunan (HGB) juga dikenai BPHTB?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Hak Guna Bangunan Dikenakan BPHTB?

Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan aktual dari masa ke masa, seiring berkembangnya populasi masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan terdapat 2 jenis alternatif yakni nonlitigasi dan litigasi. Apa saja yang dimaksud dengan jenis alternatif penyelesaian sengketa pertanahan tersebut? Bagaimana contoh kasusnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya

Hak atas wilayah pertambangan termasuk izin yang dikeluarkan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi dan bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Dengan demikian, wajib dilakukan penyelesaian hak atas tanah terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Bagaimana cara penyelesaian tumpang tindih antara hak atas tanah dengan wilayah pertambangan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Wilayah Pertambangan

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Dalam hal terdapat sertifikat ganda atas tanah, maka bukti yang kuat adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Adapun, langkah hukum yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan hak-hak Anda antara lain melakukan penyelesaian sengketa melalui Kantor Pertanahan, mengajukan gugatan pembatalan sertifikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan membuat laporan kepolisian apabila ada dugaan pemalsuan sertifikat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya

Sertifikat tanah merupakan bukti yang kuat dan autentik untuk menunjukkan hak atas tanah yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, penting bagi pemilik tanah untuk mengetahui cara membuat sertifikat tanah hak milik serta syarat dokumen yang perlu dipersiapkan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Membuat Sertifikat Tanah Secara Mandiri

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Pajak atas tanah milik pribadi, saat ini berlaku pajak PBB-P2. PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Jika terdapat tanah warisan yang telah dibagi, apakah ahli waris wajib membayar seluruh PBB-P2 atas tanah tersebut atau hanya membayar pajak sesuai dengan pembagian masing-masing?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Pertanahan & Properti