Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pada prinsipnya, suami atau istri hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama dengan persetujuan dari pasangannya.

Sehingga, setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama, termasuk menggunakan harta bersama untuk pembelian properti berdasarkan perjanjian jual-beli dan hibah properti kepada orang lain berdasarkan perjanjian hibah, yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, dalam hal transaksi jual-beli properti telah dipersyaratkan adanya Surat Persetujuan Jual Beli Properti yang ditandatangani oleh istri yang berhalangan hadir saat penandatanganan Akta Jual Beli (&ldquo;AJB&rdquo;) dan persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh suami, sehingga transaksi jual-beli properti dapat dilaksanakan meski dalam kenyataannya sang istri tidak mengetahui perbuatan hukum tersebut, maka patut diduga bahwa sang suami telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Suami Diam-Diam Beli Properti untuk Selingkuhan, Ini Konsekuensi Hukumnya!

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pelabuhan bongkar muat yang dimaksud dalam pertanyaan Anda berarti yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebab yang berkoordinasi terkait pembelian tanah tersebut adalah pemerintah daerah dan pelabuhan tersebut juga belum diusahakan secara komersial.

Pada dasarnya pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan pelabuhan tersebut melalui pembelian tanah yang di atasnya terdapat hak subjek hukum lain.

Kerja sama dengan pihak swasta (perorangan dan/atau badan) hanya dapat dilakukan dalam hal penyediaan dan/atau pelayanan jasa usaha pariwisata pelabuhan, sewa-menyewa lahan pelabuhan kepada pihak swasta dan penggunaan lahan pelabuhan oleh pihak swasta dengan skema bagi hasil.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Penyediaan Jasa Usaha Pariwisata oleh Swasta di Pelabuhan

Hak guna-usaha (&ldquo;HGU&rdquo;) merupakan salah satu hak atas tanah yang memberikan pemegangnya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu maksimal 35 tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 25 tahun, serta dapat diperbarui untuk jangka waktu maksimal 35 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Namun, bisakah jangka waktu HGU diperpanjang lagi setelah pembaruan?

Belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa HGU dapat diperpanjang lagi setelah habis jangka waktu pembaruannya. Akan tetapi, dimungkinkan adanya pemberian kembali HGU oleh menteri kepada bekas pemegang HGU berdasarkan hasil penelitian oleh Kepala Kantor Pertanahan ketika HGU akan berakhir 1 siklus.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jangka Waktu Perpanjangan dan Pembaruan Hak Guna Usaha (HGU)

Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;) yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin yang dimaksud adalah WNA yang mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, satuan rumah susun yang dapat diberikan kepada WNA tersebut dibatasi dengan ketentuan lokasi, jumlah, harga, luas, dan peruntukannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ketentuan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk WNA

Pada dasarnya, batas luas kepemilikan tanah hak milik oleh perorangan atau badan hukum di Indonesia tergantung kepada kegunaan atau pemanfaatan dari tanah tersebut, seperti kepemilikan tanah pertanian dan tanah untuk rumah tinggal. Akan tetapi, perlu dicatat pula bahwa hanya badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia

Haris Satiadi & Partners

Jalan di samping rumah Anda diasumsikan sebagai bagian dari prasarana yang wajib disediakan dalam sebuah perumahan. 

Dalam hal developer mengalihfungsikan prasarana jalan tersebut di luar fungsinya yang diperjanjikan di awal, ini dapat berpotensi diajukan tuntutan pidana berdasarkan larangan mengalihfungsikan prasarana pada Pasal 144 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d50fb4b171ba/undangundang-nomor-1-tahun-2011/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman</a>.

Selain tuntutan pidana, developer yang mengalihfungsikan prasarana jalan tersebut juga dikenakan sanksi administratif.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sanksi bagi Developer yang Mengalihfungsikan Jalan Perumahan

Organisasi non-profit adalah organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan. Karena sifatnya yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, maka organisasi non-profit dapat didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan.

Sepanjang penelusuran kami, bangunan yang secara eksplisit dibolehkan untuk dimiliki oleh badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanyalah satuan rumah susun. Sehingga, bagi sebuah yayasan asing untuk dapat membeli dan menggunakan gedung perkantoran, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yaitu:

<ol>
	<li>Membangun gedung di atas tanah hak sewa untuk bangunan;</li>
	<li>Menyewa gedung perkantoran milik pihak lain; atau</li>
	<li>Mendirikan cabang yayasan asing berbadan hukum di Indonesia.</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Yayasan Asing Membeli Gedung di Indonesia?

Tanah kavling adalah sebidang tanah di dalam kawasan real estate yang telah dipersiapkan sesuai persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.

Tanah kavling yang diperjualbelikan developer biasanya berstatus Hak Guna Bangunan (&ldquo;HGB&rdquo;). Tapi, jangan khawatir karena HGB bisa menjadi hak milik. Selain itu, apa lagi hal-hal yang harus diperhatikan ketika membeli tanah kavling dari developer? Lalu, dokumen apa yang dapat membuktikan transaksi jual beli tanah kavling?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Beli Tanah Kavling? Ikuti Tips Ini

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan bidang per bidang tanah yang meliputi:

<ol start="1" style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>Tanah;</li>
	<li>Ruang atas tanah dan bawah tanah;</li>
	<li>Bangunan;</li>
	<li>Tanaman;</li>
	<li>Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau</li>
	<li>Kerugian lain yang dapat dinilai.</li>
</ol>

Sehingga, ganti kerugian yang telah Anda terima seharusnya sudah meliputi untuk bangunan dan benda yang berkaitan dengan tanah juga. Lalu, apakah Anda masih berhak atas material bangunan rumah Anda yang tergusur? Dan bagaimana jika terdapat pungutan biaya dari pengurus RT/RW sekitar? Apakah termasuk pungutan liar?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sudah Terima Ganti Rugi, Masihkah Korban Gusur Berhak atas Sisa Material Bangunan?

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322e042d584/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2021">Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah</a> (&ldquo;PP 18/2021&rdquo;) memang mengatur tentang keberlakuan alat bukti hak atas tanah lama dan pendaftarannya. Pengaturannya berbeda-beda sesuai dengan jenis hak lama tanah terkait, yang dapat berupa tanah bekas hak barat, tanah bekas milik adat, atau tanah swapraja/bekas swapraja.

Bagaimana ketentuannya masing-masing?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pertanahan & Properti