Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Perbuatan mantan pacar yang ancam sebar video pornografi yang direkam diam-diam tanpa sepengetahuan Anda dapat dikategorikan sebagai kekerasan siber terhadap perempuan dalam bentuk cyber harassment dan revenge porn.

Atas perbuatannya, mantan pacar yang merekam video bermuatan pornografi diam-diam dan mengancam akan menyebarkan video tersebut ke internet dapat dijerat <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?r=0&amp;q=uu%20pornografi&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Pornografi</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> berikut aturan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya!

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Namun meski merupakan bentuk ekspresif dari penyampaian pikiran, demonstrasi harus dilakukan dengan sejumlah aturan.

Pasal 23 huruf e Perkap 7/2012 menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Terhadap pelanggaran yang demikian, polisi berwenang untuk mengambil tindakan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewenangan Polri Menindak Demo Anarkis di Kampus

Hukumnya jual sex toys di Indonesia sebenarnya tidak diatur secara khusus. Namun, sepanjang penelusuran kami, sex toys termasuk barang mengandung unsur pornografi yang dilarang untuk diperjualbelikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ancaman pidana yang berpotensi menjerat, yaitu berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">KUHP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi">UU Pornografi</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jual Sex Toys di Indonesia

Perbuatan menyembunyikan mata-mata musuh merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;).

KUHP sendiri membedakan ancaman pidana bagi seseorang yang dengan sengaja membantu musuh dan seseorang yang tidak bermaksud membantu musuh dengan cara menyembunyikan mata-mata musuh dalam masa perang. Apa pasal yang dapat menjeratnya? Berapa lama ancaman pidananya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Sembunyikan Mata-mata Musuh, Ini Jerat Hukumnya

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA ini terpisah dari lembaga pemasyarakatan, atau yang biasa disebut dengan penjara orang dewasa.

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa untuk menghindari anak mendapat pengaruh buruk selama di penjara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Penerapan Pidana Penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Justika.com

Pada dasarnya setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib, di antaranya, memberikan pertolongan kepada korban.

Terkait dengan tanggung jawab pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, di masyarakat, dikenal istilah &ldquo;tabrak lari&rdquo; yaitu mengemudikan kendaraan dan terlibat kecelakaan, tetapi tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban.

Pelaku tabrak lari ini diancam dengan tuntutan pidana dalam Pasal 310 dan 312 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan">UU LLAJ</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ancaman Hukum untuk Pelaku Tabrak Lari

Remisi artinya pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum (&ldquo;anak&rdquo;) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Apa saja syarat agar narapidana dan anak dapat memperoleh remisi? Lalu, bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana dan anak?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Prosedur Pemberian Remisi

Memang benar bahwasannya penyidik, penyidik pembantu, atau penyelidik atas perintah penyidik yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.

Tapi di sisi lain, anggota kepolisian juga dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat; mengabaikan kepentingan pelapor; dan bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Bagi polisi yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Profesi Polisi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Polisi Suruh Pelapor Tangkap Sendiri Pelaku, Ini Hukumnya!

Pada prinsipnya, orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk memilih sistem pembelajaran yang akan diikuti anaknya, apakah pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh, namun hanya sampai semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Hal ini termuat dalam Diktum Keenam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c573b40ec0a" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, 1347, HK.01.08/MENKES/6678/2021, 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)</a>.

Lalu, bagaimana hukumnya jika sebelum semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir, pihak sekolah memberlakukan aturan bahwa orang tua tidak boleh memilih untuk pembelajaran jarak jauh bagi anaknya dan bahkan bagi yang tidak hadir secara tatap muka di sekolah dianggap absen selama 1 semester? Bisakah dikatakan pihak sekolah melakukan pengancaman?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tak Mau Kelas Tatap Muka Dianggap Absen, Masuk Pengancaman?

PERSADA UB

Apakah Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan ganja di luar negeri (negara yang melegalkan ganja) dapat dipidana di Indonesia? Untuk menjawabnya, Anda harus memahami asas berlakunya hukum pidana. 

Dalam hal ini berlaku asas personalitas aktif atau asas nasionalitas aktif merupakan asas yang mendikte bahwa undang-undang pidana yang berlaku dalam suatu negara tetap aktif atau dapat diberlakukan terhadap warga negaranya di mana pun mereka berada.

Namun ketentuan ini perlu digarisbawahi, sebab dalam hal WNI menggunakan ganja di luar negeri di mana negara tersebut melegalkan ganja, ia tidak dapat dikenai pidana. Kecuali WNI itu telah melanggar ketentuan pembatasan penggunaan ganja yang telah diatur dalam negara yang melegalkan tersebut. 

Sedangkan apabila WNI menggunakan ganja di luar negeri yang negaranya tidak melegalkan ganja, tentu ia dapat dipidana berdasarkan hukum Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pidana