Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pada prinsipnya, tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain yang diatur dalam Pasal 281 KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 281 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP">KUHP</a> yaitu pelaku atau subjek tindak pidana, dengan sengaja, di tempat terbuka, dan melanggar kesusilaan. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan yang ada di dalam pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya

Kegiatan lelang online tersebut dapat dikatakan sebagai perjudian dan segala jenis perjudian dinyatakan sebagai kejahatan. Hukum judi online bagi pelaku tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite">UU ITE </a>dan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar

PERSADA UB

Tidak ada sanksi hukum bagi investor (trader) yang menggunakan broker asing yang tidak berizin, sekalipun broker ilegal. Tetapi, harus dipahami bahwa uang yang diinvestasikan tersebut tidak dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum investor (trader). 

Di sisi lain, trader sangat mungkin dapat dijerat tindak pidana pencucian uang sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi bestandeel dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_2010" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 8/2010</a>.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?

Pelaku yang melakukan beberapa kali penipuan, kami berpendapat telah terjadi perbarengan perbuatan (concursus realis). Ketentuan dan cara penjatuhan pidananya bisa dilihat dalam Pasal 65 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHP</a> dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus?

Menurut kami, uang korban kasus pencucian uang dalam kasus Binomo-Quotex bisa kembali dengan kondisi tertentu, yaitu dengan permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan tertulis oleh penyidik ke ketua Pengadilan Negeri. Bagaimana prosesnya dan kondisi tertentu seperti apa yang dimaksud?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Uang Para Korban Binomo-Quotex Kembali?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Keterangan saksi yang telah dituliskan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (&ldquo;BAP&rdquo;) dapat saja berbeda dengan keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan. Hal ini tidak menjadi masalah, sebab dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHAP</a>, tidak terdapat larangan bagi saksi yang mencabut keterangan BAP sepanjang memberikan alasan yang logis dan menjelaskan perbedaannya. 

Lain halnya jika saksi tersebut benar telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah, ia dapat dijerat dengan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHP</a>.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

Ya, orang yang mengangkut, membawa, atau mengirim narkotika dapat dikategorikan sebagai pengedar narkoba yang bisa dijerat pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_narkotika" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Narkotika</a>.

Perlu diketahui bahwa jerat pidana maksimal bagi pembuat dan pengedar narkoba adalah hukuman mati. Bagaimana bunyi ketentuan hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Pidana Maksimal Bagi Pembuat dan Pengedar Narkoba

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Dalam hal ini kami asumsikan bahwa teman dari kerabat Anda tersebut ada pada proses penangguhan penahanan. Jika kerabat Anda dalam hal ini berkedudukan sebagai jaminan orang untuk penangguhan penahanan temannya, larinya teman kerabat Anda tidak lantas membuat kerabat Anda dapat ditahan apalagi sampai menerima tindakan penganiayaan atau kekerasan dari oknum pihak kepolisian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Batas Tanggung Jawab Jaminan Orang dalam Proses Penangguhan Penahanan

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan.

Bidan yang menolak memberi pertolongan pertama kepada pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat dapat dipidana, terlebih jika penolakan tersebut mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Bidan Menolak Menangani Pasien dalam Keadaan Darurat

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda terkait perbedaan penyelidikan dan penyidikan, patut Anda pahami dulu pengertian penyelidikan dan penyidikan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHAP">KUHAP</a>.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Lalu, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah memahami kedua definisi di atas, apa lagi perbedaan penyelidikan dan penyidikan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pidana