Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

PERSADA UB

Di era saat ini, komedi tidak hanya berbicara menyampaikan lawakan semata melainkan sebagai wujud kebebasan berpendapat serta menjadi sarana kritik sosial di masyarakat.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua komedi yang menyinggung dapat dikenakan pidana. Tetapi apabila materi komedi bertendensi menyinggung (melanggar hukum) tentang SARA atau penghinaan, terdapat beberapa pasal pidana yang berpotensi menjerat pelawak, komedian maupun komika.

Terlebih, jika komedi itu disiarkan atau diunggah melalui media elektronik, maka berlaku <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Komedi yang 'Menyinggung'

Si Pokrol

Apa itu VCS? Kami asumsikan VCS adalah singkatan dari video call sex. Pada dasarnya, konsumen VCS tidak dapat dijerat pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a> (&ldquo;UU Pornografi&rdquo;). Namun demikian, si penyedia jasa VCS masih dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi.

Di sisi lain, harus diingat bahwa dalam VCS adalah telah terjadi komunikasi dua arah antara konsumen dan penyedia jasa VCS. Dengan kata lain, yang mentransmisikan konten asusila bukan hanya penyedia jasa VCS, melainkan konsumennya juga, dengan penyedia jasa VCS sebagai penerimanya.

Dengan demikian, Anda maupun konsumen VCS lainnya berpotensi dipidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dapatkah Konsumen VCS (Video Call Sex) Dipidana?

Phishing adalah kejahatan dunia maya (cybercrime) di mana seseorang menyamar sebagai lembaga yang sah menghubungi korban/target melalui e-mail, telepon, atau pesan teks, agar ia memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi, detail perbankan dan kartu kredit, serta kata sandi.

Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akun penting yang dapat mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial.

Apa saja cara atau modus yang biasa digunakan pelaku? Lalu, apa saja pasal yang dapat menjerat si pelaku menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Pelaku Phishing dan Modusnya

Tindakan sweeping yang Anda maksud merupakan aksi penertiban atas perilaku tidak tertib di masyarakat oleh Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap orang yang menjadi objek sweeping kepolisian berhak untuk menanyakan surat perintah tugas yang diberikan kepada anggota Polri yang bersangkutan.

Selain itu, setiap lembaga penyiaran, termasuk siaran di televisi, wajib menaati <a href="http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012</a>, yang salah satunya, mewajibkan lembaga penyiaran memperoleh persetujuan dari narasumber sebelum materi program siaran disiarkan di televisi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya

Telepon seluler termasuk smartphone adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya.

Sedangkan perbedaan tindak pidana penipuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (&ldquo;UU ITE&rdquo;) ialah dalam UU ITE, penipuan harus menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sementara itu, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lantas apakah penipuan lewat telepon termasuk ke dalamnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Melaporkan Penipuan via Telepon dan Jerat Hukum Bagi Penipu

Perbuatan pelaku yang membuat pesanan makanan melalui aplikasi penyedia layanan pesan antar makanan dengan nama, nomor handphone, dan alamat palsu dapat dikategorikan sebagai order fiktif.

Order fiktif ini tentunya amat merugikan baik bagi pemilik alamat, driver, maupun perusahaan penyedia layanan pesan antar makanan. Atas perbuatan pelaku yang meresahkan ini, pasal apakah yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Order Fiktif Makanan Online, Ini Jerat Hukum Bagi Pelaku!

Penyelenggara Sistem Elektronik (&ldquo;PSE&rdquo;) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

PSE dibedakan menjadi PSE lingkup publik dan lingkup privat. Setiap PSE, baik lingkup publik dan privat, sama-sama wajib melakukan pendaftaran sebelum mulai menggunakan sistem elektronik.

Dalam hal ini, perusahaan media merupakan PSE lingkup privat, sehingga wajib didaftarkan. Bagaimana tata cara pendaftarannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran

PBH Peradi

Foto atau potret, menurut hemat kami, merupakan salah satu objek perlindungan data pribadi yang penggunaanya dilindungi oleh undang-undang. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan ataspersetujuan orang yang bersangkutan. Persetujuan yang dimaksud adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Kurir Ekspedisi Mengambil Foto Tanpa Izin

Dalam hal konten yang disebarkan berupa tuduhan (fitnah), yakni bukan merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, serta disebarkan di muka umum sehingga diketahui umum, maka pelaku dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008#dokumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>.

Sedangkan jika konten yang disebarkan mengandung penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, yang bersangkutan dapat dijerat pasal penghinaan ringan dalam Pasal 315 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-undang Hukum Pidana</a>.

Lantas, bagaimana cara melaporkan perbuatan tersebut jika yang bersangkutan menggunakan akun anonim? Bisakah ia diproses hukum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Netizen Anonim Sebar Fitnah di Forum Internet, Ini Jerat Hukumnya

Fenomena spill the tea yang kerap kali dilakukan netizen Twitter secara singkat dapat diartikan sebagai perbuatan membiarkan informasi rahasia menjadi diketahui. Namun informasi itu belum tentu benar, sehingga perbuatan ini berpotensi dijerat pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>.

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penerapan pasal tersebut, apalagi jika muatan spill the tea tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Teknologi