Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Apa itu VCS? Kami asumsikan VCS adalah singkatan dari video call sex. Pada dasarnya, konsumen VCS tidak dapat dijerat pidana berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?r=0&amp;p=1&amp;q=uu%2044%202008&amp;rs=1847&amp;re=2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_44_2008">UU Pornografi</a>. Namun demikian, si penyedia jasa VCS masih dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi.

Di sisi lain, harus diingat bahwa dalam VCS adalah telah terjadi komunikasi dua arah antara konsumen dan penyedia jasa VCS. Dengan kata lain, yang mentransmisikan konten asusila bukan hanya penyedia jasa VCS, melainkan konsumennya juga, dengan penyedia jasa VCS sebagai penerimanya. Lantas apakah penyedia dan konsumen VCS berpotensi dipidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Konsumen VCS Dipidana?

The 4.0 industrial revolution is believed to be able to improve the quality of human life. This era not only had an impact on the industrial world and the economy but also had an impact on the legal aspect. Indonesia itself already has a program to achieve the 4.0 industrial revolution, however, behind Indonesia&#39;s success, there are legal challenges in facing this era.

Please read the review below for a further explanation.

4.0 Industrial Revolution: Influence and Challenge for the Law in Indonesia

Foto atau potret merupakan salah satu objek data pribadi yang harus dilindungi. Penggunaan data pribadi harus atas dasar pemrosesan data pribadi salah satunya persetujuan. Bagaimana bunyi ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Kurir Ekspedisi Mengambil Foto Tanpa Izin

Untuk melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus memiliki dasar yang sah. Jika tidak, pengendali data pribadi dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran data pribadi dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Apa saja bentuk sanksinya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Pinjol Ilegal yang Sebar Data Pribadi

Haris Satiadi & Partners

Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Sedangkan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Lalu, apa beda antara pengendali data pribadi dengan prosesor data pribadi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi Menurut UU PDP

E-mail&nbsp;merupakan informasi elektronik yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya. Kemudian, apabila seseorang yang dengan sengaja membuka/mengakses&nbsp;e-mail&nbsp;milik orang lain tanpa dikehendaki oleh orang yang memiliki&nbsp;e-mail&nbsp;itu bisakah ia dijerat pidana?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Pidana Mengakses E-Mail Orang Lain Tanpa Izin

Screenshot&nbsp;merupakan dokumen elektronik, sedangkan isi dari fail&nbsp;screenshot&nbsp;tersebut termasuk informasi elektronik. Untuk mengetahui hukum menyebarkan&nbsp;screenshot&nbsp;dari unggahan yang diperuntukkan kepada&nbsp;close friend&nbsp;tersebut ke internet agar diketahui oleh umum, kita dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjerat si pengunggah&nbsp;screenshot&nbsp;tersebut.

Bagaimana bunyi pasal yang berpotensi dilanggar oleh orang yang menyebarkan unggahan&nbsp;close friend&nbsp;orang lain?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Memviralkan Postingan Close Friend Orang Lain

BPJS selaku pengendali data pribadi tunduk pada ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PDP</a> dalam pemrosesan data pribadi pesertanya. Salah satunya adalah wajib mematuhi prinsip pelindungan data pribadi yaitu melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan dan pengungkapan yang tidak sah. 
 
Lantas, bagaimana tanggung jawab BPJS atas kebocoran data pribadi pesertanya ke publik?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya

Mencari tahu cara melacak nomor HP itu milik siapa sebenarnya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/349/undangundang-nomor-36-tahun-1999?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_36_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 36/1999</a> yang mengatur tentang merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Anda atas perbuatan penelepon yang mengaku-ngaku sebagai pacar Anda?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Minta Operator Seluler Melacak Pemilik Nomor HP?

Dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/349/undangundang-nomor-36-tahun-1999?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_36_1999" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Telekomunikasi</a> dibedakan antara yang disebut dengan pelanggan dan pemakai yang mana keduanya merupakan kedudukan masyarakat sebagai pengguna kartu seluler. Adapun jika merujuk dengan bunyi ketentuan dalam Pasal 42 UU Telekomunikasi sebagaimana Anda sebutkan, pasal tersebut merujuk pada pengguna kartu seluler baik pra bayar maupun pasca bayar. 

Kemudian selain UU Telekomunikasi, peraturan perundang-undangan apa lagi yang melindungi informasi dalam pemakaian kartu seluler?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Teknologi