Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Seseorang yang membuat akun palsu di media sosial dengan menggunakan foto artis atau selebgram dapat dipidana karena melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo. 51 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Hukum Membuat Akun Palsu dan Menggunakan Foto Artis

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff7f7b2ed7f7/peraturan-menteri-keuangan-nomor-213-pmk06-2020-tahun-2020?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=permenkeu_213_2020" style="color:blue; text-decoration:underline">Permenkeu 213/PMK.06/2020</a> yang secara tegas menyatakan bahwa pihak yang dapat melakukan kegiatan lelang ialah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (&ldquo;KPKNL&rdquo;), Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II. Atas ketentuan tersebut, maka lelang online yang dilaksanakan oleh aplikasi lelang/akun media sosial yang bukan merupakan balai lelang tidaklah sah atau tidak memenuhi legalitas hukum lelang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Lelang Online di Instagram, Legalkah?

Revolusi industri 4.0 diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Era tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap dunia industri dan ekonomi saja, melainkan juga memberikan dampak terhadap dunia hukum. Indonesia sendiri telah memiliki program untuk mencapai revolusi industri 4.0, namun dibalik keberhasilan Indonesia terdapat tantangan hukum dalam menghadapi era ini.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Revolusi Industri 4.0: Pengaruh dan Tantangan bagi Hukum di Indonesia

Belum ada undang-undang yang mengatur e-sports secara khusus. Namun, saat ini e-sports dapat tunduk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_11_2022">UU Keolahragaan</a> dengan sebutan olahraga berbasis teknologi atau olahraga elektronik.

Sepanjang penelusuran kami, dalam UU Keolahragaan disebutkan e-sports diselenggarakan dalam lingkup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ini Dasar Hukum E-Sports di Indonesia

Mudahnya mendapat nomor ponsel seseorang membuat teror dari nomor yang tidak dikenal melalui SMS marak terjadi. Adakah cara mendeteksi nomor tidak dikenal tersebut? Serta apa langkah hukum yang dapat ditempuh terhadap pengirim teror SMS yang berisikan fitnah, ancaman, dan penghinaan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Mendeteksi Nomor Tidak Dikenal

Mengenai KTP disalahgunakan pinjaman online oleh teman Anda secara sengaja dan tanpa izin dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_ITE" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya.

Di sisi lain, perbuatan menyalahgunakan KTP untuk pinjaman online bisa pula digugat secara perdata yakni dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya KTP Disalahgunakan untuk Pinjaman Online

Penggunaan tanda tangan elektronik dan one time password atau yang biasa disebut dengan OTP kian meningkat seiring berkembangnya teknologi. Pengaturan terkait tanda tangan elektronik sendiri dapat Anda temukan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_ITE" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya serta <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad2315ee51a/nprt/lt50f64aea0fb9f/peraturan-pemerintah-nomor-71-tahun-2019?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=PP_71_2019" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 71/2019</a>.

Lantas, bagaimana kedudukan dan pembuktian tanda tangan elektronik? Apakah dapat disamakan dengan one time password atau tanda tangan basah yang difoto?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Pembuktian Tanda Tangan Elektronik di Pengadilan

Justika.com

Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi">POJK 77/2016</a> harus mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pemberi dan penerima pinjaman tunduk pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek">KUH Perdata</a>. Patut dipahami bahwa penyelenggara bertindak sebagai penyedia platform, bukan sebagai pemberi pinjaman. Dalam perannya sebagai kuasa pemberi pinjaman dalam membuat perjanjian dengan penerima pinjaman, penyelenggara tetap harus memenuhi syarat subjektif keabsahan perjanjian. Jika penyelenggara tidak terdaftar dan berizin, maka perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat dibatalkan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannya

PERSADA UB

Microsoft dan Windows sebagaimana Anda sebutkan merupakan software atau program komputer yang mendapat perlindungan hak cipta. Terkait penggunaan program komputer secara komersial di tempat fotocopy dan tempat print seperti yang Anda sebutkan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan dilarang tanpa izin melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan, termasuk pembajakan. Apa jerat hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pakai Windows Bajakan? Hati-hati Ini Jerat Hukumnya

Pada prinsipnya, ponsel wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi sebelum diperdagangkan di dalam negeri. Selain itu, setiap ponsel memiliki International Mobile Equipment Identity (&ldquo;IMEI&rdquo;) yang berbeda-beda dan wajib diverifikasi.

Sehingga jika IMEI tidak terdaftar, maka dapat mengakibatkan adanya pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Pembatasan atau pemblokiran akibat IMEI tidak terdaftar telah sesuai dengan konsep dan semangat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999">UU Perlindungan Konsumen</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Teknologi