MK Hapus ‘Panggil Paksa’ dan Pangkas Wewenang MKD

[ X ]

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Adblock / Adblock Plus

Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".

Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery

Klik pada icon Ghostery.
Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".

uBlock

Klik ikon uBlock.
Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

MULTIMEDIA GRAFIS

Kamis, 23 August 2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang pengujian UU MD3

MK Hapus ‘Panggil Paksa’ dan Pangkas Wewenang MKD

Dalam putusannya, MK menghapus kewenangan DPR melakukan pemanggilan paksa terhadap warga negara melalui bantuan kepolisian; menghapus kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) melakukan langkah hukum terhadap masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR; dan dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak diperlukan persetujuan MKD, tetapi tetap dengan persetujuan Presiden.

Artikel lengkap klik disini.

Notifikasi Adblocker

Ketentuan Adblocker

Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua