Undang-Undang No.7 Tahun 2014

Pada tanggal 11 Januari 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (“ DPR ”) telah akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Perdagangan (“ RUU ”) yang telah lama ditunggu.

Secara ringkas, ketentuan-ketentuan dalam RUU ini meliputi aspek-aspek perdagangan mengenai:
1.       Perdagangan di dalam dan luar negeri;
2.       Perdagangan di daerah-daerah perbatasan;
3.       Standardisasi barang dan jasa;
4.       Perdagangan electronic;
5.       Tindakan perlindungan dan pengamanan perdagangan nasional;
6.       Pemberdayaan koperasi, termasuk usaha mikro, kecil, dan medium;
7.       Pembinaan ekspor;
8.       Kerja sama perdagangan internasional;
9.       Sistem informasi perdagangan (akan dibentuk oleh Pemerintah);
10.   Tugas dan wewenang Pemerintah di dalam sektor perdagangan;
11.   Pembentukkan Komite Perdagangan Nasional;
12.   Pengawasan oleh Pemerintah; dan
13.   Ketentuan-ketentuan pidana.

Dikarenakan cakupan luas dari RUU ini, Indonesian Legal Brief (“ ILB ”) ini hanya akan membahas ketentuan-ketentuan di dalam RUU mengenai perdagangan di dalam dan luar negeri, serta kebijakan-kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan nasional.

Perdagangan Domestik
Salah satu aspek penting dari RUU ini adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Karena Pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan dan pembinaan perdagangan, RUU memandatkan penerbitan kebijakan-kebijakan mengenai perihal-perihal berikut (Pasal 5 (1) and (3), RUU):
1.       Pengharmonisan peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan;
2.       Penataan prosedur perizinan untuk memastikan kelancaran arus penyediaan barang;
3.       Ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok;
4.       Pendirian sarana untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri;
5.       Peningkatan penggunaan barang dalam negeri;
6.       Perdagangan antar pulau; dan
7.       Perlindungan konsumen.

Pemerintah juga harus lebih lanjut melaksanakan tindakan-tindakan pengendalian untuk perdagangan dalam negeri yang terkait dengan tata cara perizinan, pemberlakuan standar nasional, dan pelarangan dan pembatasan perdagangan barang-barang tertentu (Pasal 5 (4), RUU).

Perdagangan Internasional
Dikarenakan perdagangan di luar negeri pada pokoknya terkait dengan impor dan ekspor barang, RUU menegaskan persyaratan Angka Pengenal Importir (“ API ”) yang telah diatur dalam suatu peraturan menteri [1] untuk importir, dan persyaratan pendaftaran ekspor untuk eksportir untuk jenis barang yang berbeda-beda [2] (Pasal 42 dan 45 (1), RUU).

RUU ini juga menyediakan dasar bagi Pemerintah dalam melarang impor atau ekspor barang-barang tertentu untuk kepentingan nasional, yaitu (Pasal 50 (2), RUU):
1.       Keamanan nasional dan kepentingan umum, termasuk kesehatan dan keamanan nasional;
2.       Pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak yang dirugikan; atau
3.       Tindakan pengamanan kesehatan dan perlindungan lingkungan.

Pembatasan ekspor barang-barang tertentu dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dengan alasan-alasan berikut ini (Pasal 54 (1) dan (2), RUU):
1.       Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;l
2.       Ketersediaan sumber daya alam;
3.       Peningkatan nilai tambah bahan mentah atau sumber daya alam; [3]
4.       Mengantisipasi kenaikan harga komoditi ekspor secara tiba-tiba di pasaran global; atau
5.       Menjaga harga komoditi-komoditi tertentu di pasar domestik.

Di sisi lain, impor dapat dibatasi oleh Pemerintah untuk melindungi industri-industri tertentu dalam negeri atau untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia (Pasal 54 (3), RUU).

Tindakan Perlindungan dan Pengamanan

RUU menyediakan dasar yang lebih kuat bagi Pemerintah untuk secara sah menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi perdagangan dalam negeri melalui Menteri Perdagangan. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk (Pasal 67, RUU):
1.       Menanggapi tuduhan dumping atau memberikan subsidi terhadap produk-produk ekspor yang dihasilkan di dalam negeri;
2.       Membela eksportir Indonesia yang telah dituduh menyebabkan lonjakan impor di suatu negara pengimpor;
3.       Membela eksportir Indonesia yang menderita kerugian akibat kebijakan atau pengaturan suatu negar pengimpor;
4.       Pemberlakuan tindakan-tindakan anti-dumping atau imbalan demi mengatasi persaingan tidak sehat;
5.       Melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor; dan
6.       Membela kebijakan perdagangan dalam negeri yang ditentang oleh negara lain.

Dalam hal dimana produk-produk impor tertentu mengancam suatu industri nasional atau produsen domestik produk yang sejenis, Pemerintah dapat mengenakan tindakan-tindakan berikut: bea masuk antidumping, [4] imbalan, [5] atau pengamanan. [6] Bea masuk akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perdagangan (Pasal 69, 70, dan 71, RUU).

RUU ini memandatkan suatu Peraturan Pemerintah untuk diterbitkan dalam menyediakan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai antidumping, bea masuk imbalan, dan bea masuk pengamanan, yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan [7] (Pasal 72, RUU).

Pemberlakuan
Berdasarkan Pasal 73 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU ini membutuhkan tanda tangan Presiden agar menjadi Undang-undang dan diberi nomor. Namun, apabila Presiden tidak menandatangani, dalam waktu 30 hari setelah disahkan oleh DPR, RUU ini akan berlaku secara otomatis.

Ketika RUU ini mulai berlaku, RUU akan mencabut dan menggantikan:
1.       Ketentuan mengenai perdagangan dalam 1934 Bedrijfsreglementerings Ordonnantie ;
2.       Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang
3.       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan
4.       Undang-undang No. 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang. AR

[1] Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API). Lihat juga ILB No. 1912

[2] Eksportir berkewajiban mendaftar untuk setiap jenis barang yang berbeda yang akan mereka ekspor dengan Menteri Perdagangan

[3] Untuk suatu pembahasan mengenai larangan ekspor mineral mentah lihat ILD No. 343

[4] Bea masuk antidumping adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap suatu produk impor jika harga barang impor tersebut lebih rendah daripada harta rata-rata produk-produk sejenis di pasar domestik

[5] Bea masuk imbalan adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap produk-produk impor yang secara langsung maupun tidak langsung menerima subsidi dalam proses produksi dari negara pengekspor

[6] Bea masuk pengamanan adalah bea masuk tambahan yang dikenakan ketika terdapat lonjakan produk-produk impor secara tiba-tiba, yang menyebabkan atau menimbulkan ancaman langsung terhadap suatu industri dalam negeri

[7] Untuk pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011, lihat ILB No. xxxx

DPR Setujui RUU Perdagangan

OVERVIEW

After eight decades without a legal framework that comprehensively regulates trade activities, Indonesia is now welcoming its Bill on Trade, which will provide a foundation legal basis for all trade activities conducted in the archipelago. The House of Representative passed a new Bill on Trade (“ Bill ”) on 11 February 2014, marking Indonesia’s preparedness to become more competitive moving towards upcoming free trade schemes, most importantly the ASEAN Free Trade Area in 2015.

The Bill on Trade: 80 Years in Waiting

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt53047e8d73e2f/dpr-setujui-ruu-perdagangan">ILB: DPR Setujui RUU Perdagangan</a><br />
<br />
<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt531091f2a25b3/the-bill-on-trade--80-years-in-waiting">ILD: The Bill on Trade: 80 Years in Waiting</a></p>


Konsolidasi Undang-Undang No.7 Tahun 2014

Law No.7 of 2014

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Usaha

Perdagangan 

PERDAGANGAN

TRADE

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Law Number 7 of 2014

New Category

Business Sector

Trade

CIPTA KERJA

JOB CREATION

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Regulation of The Government In Lieu of Law Number 2 of 2022

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Law Number 11 of 2020

PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 

PERGUDANGAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

ORDONANSI PENGATURAN PERUSAHAAN 1934

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com