Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Upah Minimum (“ PP Upah Minimum ”), untuk melaksanakan Pasal 97 Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV, PP Upah Minimum bertujuan membuat formula standar penghitungan upah minimum untuk seluruh Indonesia.

Dengan diterbitkannya PP Upah Minimum, seluruh pengusaha di Indonesia memiliki panduan untuk menentukan kenaikan upah minimum di tahun berikutnya. Sebelum diterbitkannya PP Upah Minimum, ketentuan mengenai upah minimum telah diatur dalam PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (“PP 1981”).

Mengingat luasnya pengaturan dalam PP Upah Minimum, pembahasan edisi I ndonesian Legal Brief kali ini dibatasi pada:
a.       Penghasilan yang Layak;
b.      Pembayaran Upah;
c.       Informasi terkait Upah;
d.      Penghitungan Upah Minimum;
e.      Sanksi Administratif; dan
f.        Ketentuan Peralihan.

Ketentuan dalam PP Upah Minimum ini berlaku untuk seluruh Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

Penghasilan yang Layak
PP Upah Minimum mengatur tentang Penghasilan yang Layak, yaitu penghasilan yang didapat oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak. [1] Penghasilan yang Layak terdiri dari: [2]
a.       upah (upah tanpa tunjangan; upah pokok dan tunjangan tetap; atau upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap). [3]
b.      pendapatan non-upah (tunjangan hari raya keagamaan; bonus; uang pengganti fasilitas kerja; uang servis pada usaha tertentu). [4]

PP 1981 tidak mengatur terkait dengan definisi dan konsep dari Penghasilan yang Layak.

Penghitungan Upah Minimum
PP Upah Minimum mengatur satu ketentuan yang penting yakni formula penghitungan upah minimum. Dalam formula ini, upah minimum untuk tahun berikutnya akan ditentukan oleh upah minimum pada saat ini, tingkat inflasi, dan Produk Domestik Bruto. Formula yang dimaksud adalah sebagai berikut: [5]

UM n = UM t + [UM t x (Inflasi t + % Δ PDB t )]

UM n = upah minimum baru
UM t = upah minimum pada saat ini
% Δ PDB t = Produk Domestik Bruto pada saat ini (pertumbuhan ekonomi)

Sebagai contoh, apabila upah minimum provinsi Jakarta saat ini Rp 3 juta, dengan tingkat inflasi 5 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka upah minimum untuk tahun berikutnya adalah:
UMn      = Rp 3.000.000       + [IDR 3.000.000 x (5% + 5%)]

= IDR 3.000.000     +  [IDR 3.000.000 x 10 %]

= IDR 3.000.000    +  IDR 300.000

= IDR 3.300.000

Penetapan upah minimum akan dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. [6]

PP 1981 tidak mencantumkan formula penghitungan upah minimum diatas, dan sebelum adanya PP Upah Minimum, upah minimum ditentukan masing-masing oleh setiap provinsi, tanpa adanya formula penghitungan yang menjadi acuan.

Pembayaran Upah
Pembayaran upah wajib dilakukan dalam mata uang rupiah, baik dilakukan secara langsung atau melalui bank transfer, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau  Perjanjian Kerja Bersama. [7]

Informasi Upah
Pengusaha wajib menjelaskan mengenai struktur dan skala upah kepada seluruh pekerja dan dilampirkan dengan salinan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang terkait. [8] Ketentuan mengenai struktur dan skala upah akan diatur lebih rinci dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

PP Upah Minimum juga mewajibkan pengusaha untuk memberikan bukti pembayaran upah, berisi tentang rincian upah. [9] Pekerja berhak untuk meminta informasi terkait bukti pembayaran upah tersebut apabila pengusaha tidak memberikannya. [10] Jika informasi terkait bukti pembayaran upah tidak diberikan, maka pekerja berhak untuk meminta bantuan kepada Pengawas Ketenagakerjaan. [11]

Sanksi Administratif

Apabila terdapat pengusaha yang melanggar ketentuan dalam PP Upah Minimum, [12] seperti tidak membayar tunjangan hari raya, tidak memberikan informasi terkait komponen upah kepada pegawainya, tidak membayar upah pada waktunya, dan lainnya, maka akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk: [13]
a.       teguran tertulis;
b.      pembatasan kegiatan usaha;
c.       penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
d.      pembekuan kegiatan usaha.

Ketentuan Peralihan
Gubernur wajib meningkatkan upah minimum provinsi dalam empat tahun sejak berlakunya PP Upah Minimum, terutama jika upah minimum di provinsinya lebih rendah dari jumlah yang telah ditentukan bagi pekerja untuk menikmati standar hidup layak. [14] Pengusaha juga wajib menentukan struktur dan skala upah dalam waktu dua tahun sejak PP Upah Minimum ini mulai berlaku. [15]

PP Upah Minimum mencabut dan menggantikan PP 1981.

PP Upah Minimum telah berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2015. -AP-

[1] Pasal 4 (2), PP Upah Minimum.

[2] Pasal4 (2), PP Upah Minimum.

[3] Pasal5 (1), PP Upah Minimum.

[4] Pasal 6 (1) dan (2), PP Upah Minimum.

[5] Pasal 44 (2), PP Upah Minimum.

[6] Pasal 43 (1), PP Upah Minimum.

[7] Pasal 21 dan 22 (1), PP Upah Minimum.

[8] Pasal 14 (3) - (4), PP Upah Minimum.

[9] Pasal 17 (2), PP Upah Minimum.

[10] Pasal 40 (1), PP Upah Minimum.

[11] Pasal 40 (2), PP Upah Minimum. Untuk informasi lebih lanjut terkait Pengawas Ketenagakerjaan, lihat Peraturan Presiden No. 21 tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan.

[12] Pasal 59 (1), PP Upah Minimum.

[13] Pasal 59(2), PP Upah Minimum.

[14] Pasal 63, huruf (a), PP Upah Minimum.

[15] Pasal 63, huruf (b), PP Upah Minimum.

Peraturan Baru tentang Formula Upah Minimum

<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt5631e336a458a/peraturan-baru-tentang-formula-upah-minimum">ILB: Peraturan Baru tentang Formula Upah Minimum</a>

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Hukum

Ketenagakerjaan

Upah & Tunjangan

PENGUPAHAN

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

New Category

Legal Sector

Employment

Wages & Benefits

WAGES

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

Regulation of The Government Number 36 of 2021

PERLINDUNGAN UPAH

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com