Undang-Undang No.13 Tahun 2016

Setelah penantian yang cukup lama dan pembahasan mendalam yang menghabiskan satu tahun penuh, Dewan Perwakilan Rakyat (“ DPR ”) akhirnya mengesahkan Undang-Undang tentang Paten (“ UU Paten ”) pada tanggal 28 Juli 2016 [1] Pada dasarnya, UU Paten merevisi UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (“ Peraturan 2001 ”) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dengan mengubah hal-hal berikut:

a. Ruang Lingkup Invensi;
b. Kewajiban pemegang paten;
c. Tata cara permohonan paten;
d. Pengalihan hak atas paten;
e. Pelaksanaan paten oleh pemerintah;
f. Pembayaran biaya tahunan oleh pemegang paten atau penerima lisensi;
g. Penghapusan paten;
h. Penetapan Sementara Pengadilan;
i. Ketentuan Pidana

Sehubungan dengan luasnnya cakupan UU Paten, edisi Indonesian Legal Brief ini hanya akan membahas poin (a) hingga (d) serta poin (i).

UU Paten ini ditujukan bagi para inventor, pemegang paten maupun yang berencana untuk memiliki paten, konsultan hak kekayaan intelektual, serta masyarakat pada umumnya.

Ruang Lingkup Invensi

Berdasarkan UU Paten, paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. [2] Hak ekslusif ini hanya diberikan kepada invensi dibidang teknologi dan tidak mencakup ke dalam aspek-aspek berikut: [3]

a. Kreasi estetika;
b. Skema;
c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis;
d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
f. Temuan ( discovery ) berupa: i) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada; dan/atau ii) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Sebelumnya, Peraturan 2001 tidak memuat adanya pasal yang membatasi cakupan dari invensi, meskipun di dalam Penjeleasan Umum Peraturan 2001 memuat hal yang tidak menjadi cakupan dari invensi sebagaimana disebutkan dalam poin (a) hingga (e) di atas. [4]

Kewajiban Pemegang Paten

UU Paten saat ini mewajibkan kepada pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Lebih lanjut UU Paten juga menyebutkan agar pembuatan produk dan penggunaan proses di Indonesia harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. [5]

Peraturan 2001 juga mewajibkan hal yang serupa kepada pemegang paten, meskipun Peraturan 2001 juga mengecualikan kewajiban tersebut apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional. Agar dapat dikecualikan, pemegang paten harus memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“ Direktorat Jenderal ”). [6]

Tata Cara Permohonan Paten

Peraturan 2001 dan UU Paten menetapkan tata cara yang sama mengenai pendaftaran paten, dengan urutan sebagai berikut: a) pengajuan permohonan; b) pemeriksaan administratif; c) pengumuman atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan; d) pemeriksaan substantif; dan e) persetujuan atau penolakan permohonan.

Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan dalam tata cara pendaftaran paten tersebut, yakni:

a. Pengajuan Pemohonan

Paten pada dasarnya diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya yang ingin mendapatkan paten. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“ Menteri ”), baik secara elektronik maupun non-elektronik. [7]

Sebelumnya, Peraturan 2001 mewajibkan agar permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dan pengajuan secara elektronik belum diberlakukan pada tahap ini. [8] Perubahan otoritas (dari Direktorat Jenderal ke Menteri) dan pengajuan permohonan secara elektronik merupakan salah satu perubahan yang signifikan yang diatur UU Paten.

b. Pengumuman

Dikarenakan dimungkinkannya pengajuan permohonan secara elektronik, maka permohonan paten saat ini harus ditindaklanjuti dengan hal-hal berikut: i) diumumkan melalui media elektronik dan media non-elektronik; dan ii) harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap orang. Sebelumnya, pengumuman hanya dapat dilakukan melalui media non-elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal (misalnya, diumumkan melalui berita resmi paten). [9]

Berdasarkan mekanisme di atas, pengumuman paten dilaksanakan selama enam bulan sejak tanggal diumumkannya permohonan paten. [10] Akan tetapi, UU Paten menguraikan bahwa pengumuman untuk paten sederhana dilaksanakan selama dua bulan, sedangkan pengumuman paten sederhana berdasarkan Peraturan 2001 dilaksanakan selama tiga bulan sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana. [11]

c. Persetujuan/Penolakan Permohonan

UU Paten mewajibkan kepada Menteri untuk menyetujui atau menolak permohonan paling lama 30 bulan terhitung sejak: i) tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau ii) berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman. Sementara itu untuk paten sederhana, keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan harus diberikan paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. [12]

Sebelumnya, Direktorat Jenderal berkewajiban untuk menyetujui atau menolak permohonan paten paling lama 36 bulan atau untuk paten sederhana paling lama 24 bulan. [13]

Pengalihan Hak Atas Paten

UU Paten membolehkan hak atas paten beralih baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis dan saat ini mencakup pula wakaf dimana sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan 2001. [14] Lebih lanjut, UU Paten juga menambahkan ketentuan mengenai pengakuan paten sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. [15]

Ketentuan Pidana

Baik Peraturan 2001 maupun UU Paten memberlakukan ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atas paten dengan cara memanfaatkan paten tanpa persetujuan dari pemegang paten. Namun, terdapat perbedaan atas sanksi pidana yang dikenakan, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah: [16]

Jenis Paten

Peraturan 2001

UU Paten

Paten

4 tahun penjara dan/atau denda 500 juta rupiah

4 penjara dan/atau denda 1 miliar rupiah

Paten Sederhana

2 tahun penjara dan/atau denda 250 juta rupiah

2 tahun penjara dan/atau denda 500 juta rupiah

Lebih lanjut, UU Paten mengenakan sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran di atas mengakibatkan hal-hal berikut: [17]

Akibat

Sanksi

Gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup

7 tahun penjara dan/atau denda 2 miliar rupiah

Kematian

10 tahun penjara dan/atau denda 3,5 miliar rupiah

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Paten harus mendapatkaan tanda tangan Presiden untuk mendapatkan pengesahan menjadi undang-undang dan mendapat nomor undang-undang. Dalam hal UU Paten masih menunggu tanda tangan Presiden, UU Paten akan otomatis sah menjadi undang-undang apabila setelah lewat 30 hari UU disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, Presiden masih belum menandatangani UU Paten. CD

[1] Lihat: “ Disetujui Jadi UU, Ini Hal Penting yang Diatur dalam UU Paten ”

[2] Pasal 1 (1), UU Paten.

[3] Pasal 4, UU Paten.

[4] Penjelasan Umum, Peraturan 2001.

[5] Pasal 20, UU Paten.

[6] Pasal 17 dan penjelasannya, Peraturan 2001.

[7] Pasal 24, UU Paten

[8] Pasal 22 dan Pasal 24(1), Peraturan 2001.

[9] Bandingkan: Pasal 47, UU Paten dan Pasal 43, Peraturan 2001.

[10] Lihat: Pasal 48 (1), UU paten dan Pasal 44 (1) Peraturan 2001. Paten diberikan atas invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 2 dan Pasal 3, UU Paten).

[11] Lihat: Pasal 123 (2), UU Paten dan Pasal 44 (1) Peraturan 2001. Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. (Pasal 2 dan Pasal 3, UU Paten)

[12] Pasal 57 dan Pasal 124 (1), UU Paten.

[13] Pasal 54, Peraturan 2001.

[14] Pasal 74, UU Paten.

[15] Pasal 59 (3) dan Pasal 108, UU Paten.

[16] Bandingkan: Pasal 130 dan Pasal 131, Peraturan 2001 serta Pasal 161 dan Art. 162, UU Paten.

[17] Pasal. 163, UU Paten.

DPR Sahkan UU Paten

Bill on Patents: Towards a More Innovative Nation

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt579f2ed4e94f6/dpr-sahkan-uu-paten">ILB: DPR Sahkan UU Paten</a><br />
<br />
<a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt57ada4674ee6d/bill-on-patents--towards-a-more-innovative-nation">ILD: Bill on Patents: Towards a More Innovative Nation</a></p>


Konsolidasi Undang-Undang No.13 Tahun 2016

Penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 2016

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Hukum

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Paten

PATEN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

New Category

Legal Sector

Intellectual Property Rights

Patent

CIPTA KERJA

JOB CREATION

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Regulation of The Government In Lieu of Law Number 2 of 2022

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Law Number 11 of 2020

PATENT

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Law Number 14 of 2001

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com