Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“ PP 24/2018 ”), dengan tujuan utama untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia melalui penyelenggaraan sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (“ OSS ”) untuk proses perizinan usaha. [1]

Online Single Submission

Sebagai informasi, OSS adalah sistem perizinan terintegrasi untuk memproses izin usaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota. [2] Sistem OSS akan digunakan untuk memproses izin berikut:

Nomor Induk Berusaha (“ NIB ”);

Izin usaha;

Izin komersial dan operasional; dan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing/RPTKA.

Pelaku usaha yang dapat untuk memproses izin diatas melalui OSS adalah pelaku usaha perseorangan dan non perseorangan, yang terdiri dari: [3]

Badan usaha legal, termasuk milik swasta dan pemerintah (Seperti: perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, badan layanan umum, dll); dan

Badan usaha non legal (Seperti: koperasi, persekutuan komanditer, firma, dll.).

Sistem OSS akan dioperasikan oleh Lembaga OSS; namun, apabila Lembaga OSS belum dibentuk, maka sistem akan dioperasikan sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. [4]

Edisi ILB kali ini fokus pada diskusi mengenai NIB, izin usaha dan izin komersial dan operasional.

NIB

Sebelum memperoleh izin usaha, izin komersial dan izin operasional, pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftar untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS. NIB adalah 13 digit angka acak yang diberi pengaman yang merupakan identitas berusaha dan digunakan untuk mendaftar izin usaha, izin komersial dan izin operasional melalui OSS. [5]

Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftar di sistem OSS dengan memasukkan informasi tertentu, termasuk: [6]

Nomor induk kependudukan (untuk pendaftar perseorangan);

Nomor akta pendirian (untuk pendaftar non perseorangan);

Bidang usaha (untuk kedua pendaftar); dan sebagainya.

NIB akan diberikan kepada pendaftar yang telah memasukan data ke dalam sistem dan memiliki  Nomor Pokok Wajib Pajak (“ NPWP ”). [7] Jika pendaftar belum memiliki NPWP, maka pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui OSS. [8]

Perlu diingat bahwa setelah diterbitkan, NIB akan juga berfungsi sebagai:

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan akses kepabeanan; [9] dan

Bukti partisipasi program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. [10]

NIB akan berlaku selama pelaku usaha melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [11] NIB dapat dicabut apabila pelaku usaha melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan NIB dan/atau jika NIB dinyatakan batal dan tidak sah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. [12]

Izin Usaha

Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha dapat mendaftar untuk memperoleh izin usaha. PP 24/2018 mengatur dua jenis pelaku usaha yang wajib memperoleh izin usaha, yaitu: 1) Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha; dan 2) Pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha. Selanjutnya pelaku usaha nomor (2) diatas dibagi lagi ke dalam dua subkategori, yaitu: a) Pelaku usaha yang telah memiliki prasarana; dan b) Pelaku usaha yang belum memiliki prasarana. [13]

Lembaga OSS dapat menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen [14] untuk pelaku usaha berikut: [15]

Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha; dan

Pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan telah memiliki prasarana.

Sedangkan, pelaku usaha yang memerlukan prasarana tetapi belum memiliki prasarana tersebut diwajibkan untuk mendaftar izin berikut untuk memperoleh izin usaha berdasarkan komitmen: [16]

Izin lokasi berdasarkan komitmen;

Izin lokasi perairan berdasarkan komitmen;

Izin lingkungan berdasarkan komitmen; dan/atau

Izin Mendirikan Bangunan (“ IMB ”) berdasarkan komitmen.

Perlu dicatat bahwa pelaku usaha wajib untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan pemenuhan komitmen mereka terhadap izin yang disebutkan diatas dalam jangka waktu yang dijelaskan di bawah ini:

Izin

Jangka Waktu

Izin lokasi

Pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan permohonan terkait pemenuhan komitmen mereka terkait dengan izin ini dalam 10 hari sejak izin tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS [17]

Izin lokasi perairan

Izin lingkungan

Permohonan untuk pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib disampaikan kepada lembaga terkait melalui OSS dalam 10 hari sejak izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS [18]

Permohonan untuk pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib disusun dalam 30 hari sejak izin lingkungan diterbitkan oleh Lembaga OSS [19]

IMB

Pelaku usaha wajib untuk mendaftar penyelesaian IMB dari otoritas terkait melalui OSS dalam 30 hari sejak IMB diterbitkan oleh Lembaga OSS [20]

Setelah izin usaha berdasarkan komitmen telah diperoleh, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan berikut: [21]

Pengadaan tanah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;

Pembangunan dan pengoperasian gedung;

Kegiatan uji coba produksi ( commissioning);

Kegiatan produksi; dan sebagainya.

Izin usaha berlaku selama pelaku usaha melakukan usaha, kecuali jika diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. [22]

Izin Komersial dan Operasional

Izin komersial dan operasional berdasarkan komitmen diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk memenuhi hal-hal berikut sesuai dengan jenis produk/jasa yang akan dikomersilkan oleh pelaku usaha: [23]

1.         Standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau

2.         Pendaftaran barang/jasa.

Izin komersial dan operasional berlaku sesuai dengan masa berlaku, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap jenis izin. [24]

Reformasi Peraturan Perizinan

PP 24/2018 mewajibkan pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi peraturan perizinan untuk mempercepat layanan berusaha melalui sistem OSS. Reformasi peraturan perizinan terdiri dari kegiatan berikut: [25]

Pengaturan kembali hal-hal berikut: jenis, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi. Kegiatan ini akan dilakukan melalui:

a.         Pengklasifikasian ulang izin;

b.         Penghapusan izin;

c.         Penggabungan izin;

d.         Perubahan nomenklatur;

e.         Penyesuian persyaratan;

Penyusunan prosedur untuk memperoleh izin;

Pelaksanaan komitmen yang dibutuhkan untuk memperoleh izin.

Reformasi Peraturan Perizinan akan dilakukan pada 20 sektor usaha, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran PP 24/2018, termasuk: [26]

1.         Ketenagalistrikan;

2.         Lingkungan hidup dan kehutanan;

3.         Industri;

4.         Perdagangan;

5.         Keuangan;

6.         Perhubungan;

7.         Ketenagakerjaan; dan sebagainya.

Pelaksanaan perizinan usaha dalam sektor selain 20 sektor yang diatur dalam PP 24/2018 akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh sektor terkait. [27]

Ketentuan Peralihan

Setiap izin usaha yang didfatarkan sebelum penerbitan PP 24/2018 dan yang belum diterbitkan akan diproses melalui OSS sesuai dengan PP 24/2018. [28]

Selain itu, dalam hal pelaku usaha yang telah memperoleh izin udaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum penerbitan PP 24/2018 dan yang membutuhkan izin baru untuk keperluan pengembangan usaha, berlaku ketentuan berikut: [29]

Permohonan untuk penerbitan izin baru akan dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi informasi yang dibutuhkan dan melalui penyampaian komitmen terkait sesuai dengan PP 24/2018;

Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh tetap berlaku dan wajib didaftarkan ke sistem OSS; dan

Pelaku usaha akan diberikan NIB sesuai dengan PP 24/2018.

PP 24/2018 berlaku sejak tanggal 21 Juni 2018. AP2

[1] Bagian Menimbang, Pasal. 3, PP 24/2018.

[2] Pasal. 1 (5), PP 24/2018.

[3] Pasal. 6, PP 24/2018.

[4] Pasal. 105, PP 24/2018.

[5] Pasal. 1 (12), 24 (2) dan 25 (1), PP 24/2018.

[6] Untuk informasi selengkapnya, lihat Pasal. 22, PP 24/2018.

[7] Pasal. 24 (1), PP 24/2018.

[8] Pasal. 23, PP 24/2018.

[9] Pasal. 26, PP 24/2018.

[10] Pasal. 28, PP 24/2018.

[11] Pasal. 25 (2), PP 24/2018.

[12] Pasal. 25 (3), PP 24/2018.

[13] Pasal. 31 (2-3) PP 24/2018.

[14] Komitmen berdasarkan PP 24/2018 mengacu pada komitmen yang dibuat oleh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersi atau operasional. Lihat Pasal. 1 (10), PP 24/2018.

[15] Pasal. 32 (1), PP 24/2018.

[16] Pasal. 32 (2), PP 24/2018.

[17] Pasal. 42 (1) dan 48 (1), PP 24/2018.

[18] Pasal. 52, PP 24/2018.

[19] Pasal. 54 (2), PP 24/2018.

[20] Pasal. 72 (1), PP 24/2018.

[21] Untuk daftar lengkap kegiatan, lihat Pasal. 38 (1), PP 24/2018.

[22] Pasal. 79 (1), PP 24/2018.

[23] Pasal. 39, PP 24/2018

[24] Pasal. 79 (2), PP 24/2018

[25] Pasal. 84, PP 24/2018

[26] Pasal. 85, PP 24/2018

[27] Pasal. 86, (1) PP 24/2018

[28] Pasal. 103, PP 24/2018

[29] Pasal. 104, PP 24/2018

Peraturan Baru tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 

<p><a href="http://en.hukumonline.com/pages/lt5b3b1c5e1f16b/peraturan-baru-tentang-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-online-single-submission-">ILB: Peraturan Baru tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)</a></p>


Lampiran Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018

Regulation of The Government No.24 of 2018

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Hukum

Penanaman Modal

Tata Kelola Birokrasi & Pelayanan Bidang Penanaman Modal

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

ELECTRONICALLY INTEGRATED BUSINESS LICENSING SERVICES 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Regulation of The Government Number 24 of 2018

New Category

Legal Sector

Capital Investment

Bureaucracy & Service Governance

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

THE ORGANIZATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Regulation of The Government Number 5 of 2021

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com