Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019

Pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“ PP 71/2019 ”) yang telah lama ditunggu-tunggu. Pada intinya, PP 71/2019 menetapkan kerangka peraturan yang diperbaharui yang mengakomodasi pertumbuhan pesat dalam teknologi informasi terkait sistem dan transaksi elektronik, serta mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang berjudul sama (“ PP 82/2012 ”). [1]

Pemerintah Akhirnya Perbarui Ketentuan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pendahuluan

Sambil memantau dengan cermat perkembangan pesat yang terus berlangsung dalam teknologi informasi, Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk merevisi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“ PP 82/2012 ”). Revisi ini menetapkan kerangka peraturan terbaru untuk penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia, sehingga mendukung visi pemerintah untuk mengubah Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. [1] Setelah persiapan selama satu tahun, kerangka peraturan yang sangat dinantikan ini akhirnya diluncurkan baru-baru ini melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“ PP 71/2019 ”).

Kerangka Peraturan Terbaru Diperkenalkan untuk Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yang telah lama ditunggu-tunggu. Pada intinya, PP 71/2019 menetapkan kerangka peraturan yang diperbaharui yang mengakomodasi pertumbuhan pesat dalam teknologi informasi terkait sistem dan transaksi elektronik, serta mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang berjudul sama (PP 82/2012).[1]

<p><a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt5daead90edf41">ILB: Pemerintah Akhirnya Perbarui Ketentuan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</a></p>

<p><a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt5de8c7ad657b9">ILD: Kerangka Peraturan Terbaru Diperkenalkan untuk Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</a></p>


Regulation of The Government No.71 of 2019

Peraturan Pemerintah

Pusat Data

Bidang Usaha

Teknologi, Media & Telekomunikasi

Penyelenggaraan

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

THE ORGANIZATION OF ELECTRONIC SYSTEMS AND TRANSACTIONS

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Regulation of The Government Number 71 of 2019

New Category

Business Sector

Technology, Media & Telecommunication

Organization

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com